[DreamWorldJr]

JAKARTA--MICOM: Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Dewan Pers, Agus Sudibyo, menilai pemerintah berhak memboikot media massa. Namun itupun masih tidak lazim pemerintah melakukannya.

"Yang lazim pemboikotan dilakukan oleh korporasi, oleh unsur masyarakat. Boleh-boleh saja memboikot. Itu lazim," tukas Agus kepada Media Indonesia, di Gedung Dewan Pers, Kamis (24/2).

"Demonstrasi atau boikot biasanya dilakukan oleh korporasi atau organisasi yang tidak suka dengan tayangan-tayangan televisi. Tapi kalau dari pemerintah memang itu tidak lazim. Tapi ya pemerintah punya hak," imbuhnya.

Agus menjelaskan kalau pemboikotan dilakukan kepada media yang tidak etis dan melanggar kode etik, itu rasional. Tapi kalau memboikot media yang tidak mau memberitakan hal-hal yang positif terhadap pemerintah, itu baru salah.

"Memberitakan yang negatif tentang pemerintah belum tentu melanggar kode etik," tandasnya.

Pernyataan Agus ini senada dengan anggota Dewan Pers, Uni Lubis. "Sepanjang tidak menghina, itu tidak masalah," ucapnya. (*/OL-3)

~ SUMBER ~