View Single Post
  #1  
Old 15th December 2010
boyzsan's Avatar
boyzsan boyzsan is offline
Ceriwiser
 
Join Date: Dec 2010
Location: #TM 71, #PIC 17
Posts: 503
Rep Power: 18
boyzsan mempunyai banyak pengalamanboyzsan mempunyai banyak pengalamanboyzsan mempunyai banyak pengalamanboyzsan mempunyai banyak pengalamanboyzsan mempunyai banyak pengalamanboyzsan mempunyai banyak pengalaman
Default Pesawat Menteri Malaysia Ditahan di Surabaya

Pesawat menempuh rute penerbangan dari Dili, Timor Leste menuju Malaka.
Rabu, 15 Desember 2010, 00:07 WIB
Antique




Bandara Juanda, Surabaya (Antara/ Eric Ireng)



VIVAnews -Pesawat carter dengan penumpang Menteri Pertanian Malaysia Datok Noh bin Omar ditahan otoritas keamanan Bandara Juanda Surabaya, Selasa, 14 Desember 2010.
General Manager PT Angkasa Pura I, Trikora Hardjo membenarkan peristiwa ini. Pihaknya saat ini tengah memproses sebuah pesawat milik Diraja Malaysia ini.

"Ya benar, tapi itu bukan peristiwa yang merepotkan," kata Trikora Hardjo saat dihubungi VIVAnews Selasa malam ini.

Dikatakan, pesawat carter komersial milik negara Malaysia bernomor penerbangan Bae 146.200, yang membawa rombongan Menteri Pertanian Malaysia tengah mengalami masalah dan mendarat di Bandara Juanda.

Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata pesawat yang tengah menempuh rute penerbangan dari Dili, Timor Leste menuju Malaka tersebut tidak dilengkapi security clearance. "Dan, saat ini tengah ditangani pihak TNI yang menjadi penanggung jawab wilayah penerbangan," lanjut Trikora.

Trikora menambahkan, dalam aturan penerbangan Bandara Juanda tidak bisa melarang pesawat yang mendarat untuk keperluan pengisian bahan bakar. Namun, dalam aturan, pesawat yang hendak melakukan mengisian bahan bakar harus bisa menunjukkan surat izin ke bandara setempat.

Meski tengah dilakukan pemeriksaan, Menteri Pertanian negeri tetangga berikut pejabat yang menyertainya telah melanjutkan penerbangan kembali ke tujuan. "Mereka melanjutkan penerbangan dengan pesawat komersil," tutur Trikora.

Sementara, sejumlah penumpang lainnya tengah menunggu proses rekomendasi periizinan dari pejabat TNI dan Kemenlu Indonesia.
Laporan: Tudji Martudji, Surabaya
Reply With Quote