JAYAPURA � Pemerintah pusat diminta terlibat menangani kasus penambangan Uranium oleh PT Freeport indonesia. Freeport sudah jelas-jelas melanggar kontrak karya.
Karena itu, Presiden Susilo Bambang Yudhyono (SBY) diminta segera membentuk tim investigasi independen guna menyelidiki tindakan penambangan uranium Freeport sejak 2008 lalu.
�Mengenai masalah ini, pengambilan keputusan ada pada Presiden. Untuk itu, Presiden diminta segera membentuk tim investigasi guna menangani masalah penambangan Uranium oleh PT Freeport ini,� ujar Ketua Fraksi Pikiran Rakyat DPRD Papua, Yan Mandenas dalam jumpa pers di Jayapura, Rabu (21/7/2010).
Dia menambahkan, pejabat yang memberikan komentar tidak selalu mendukung produksi Freeport, serta memberikan komentar tanpa mengetahui situasi atau kondisi riil penambangan uranium. Selama ini, lanjut Yan, yang dilakukan Freeport adalah tindakan yang merugikan pemerintah dan juga masyarakat Papua.
Politisi Partai Hanura ini juga meminta agar pemerintah pusat bersama pemerintah daerah menindaklanjuti atau mengevaluasi kembali kontrak karya PT. Freeport. Dalam bunyi kontrak karya Freeport hanya diberi izin untuk menambang bahan tambang.
Ironisnya, penambangan tambang berlanjut pada produksi emas, dan kasus ini baru diakui Freeport pada 1990-an, padahal penambangan emas terjadi sejak tahun 1980-an.
(ton)
Sumber :
http://news.okezone.com/read/2010/07...a-turun-tangan