[atheis]

M. Nazaruddin (kiri). TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO Interaktif, Jakarta - Partai Demokrat diminta bertanggung jawab atas kaburnya M. Nazaruddin ke Singapura. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ini harus pulang karena telah dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa dalam perkara proyek di Kementerian Pendidikan.

Menurut Ketua Partai Keadilan Sejahtera Nasir Jamil, tidak ada gunanya Demokrat membentuk tim jika tak sanggup membawa pulang Nazaruddin. "Lebih arif jika Demokrat menjemput," kata Nasir Rabu 8 Juni 2011 kemarin.

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Ganjar Pranowo juga meminta Demokrat membuktikan janjinya membawa Nazaruddin ke Tanah Air. Apalagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah meminta agar bekas Bendahara Umum Demokrat itu dijemput. "Nazaruddin wajib hadir ke KPK," kata Ganjar.

Selasa lalu KPK mengirim surat panggilan kepada Nazaruddin. Ia akan dikorek keterangannya menyangkut proyek di Kementerian Pendidikan Nasional senilai Rp 142 miliar. Jadwal pemeriksaannya pada Jumat ini. "Ini baru pertama dipanggil sebagai saksi. Tidak tertutup kemungkinan dia dipanggil kembali," ujar Busyro Muqoddas, Ketua KPK, kemarin.

Busyro menyesalkan elite Demokrat membiarkan Nazaruddin pergi ke Negeri Singa. "Seharusnya partai mencegah karena tahu Nazaruddin akan kami panggil," kata dia. Nazaruddin hengkang ke Singapura setelah mendapat izin dari Ketua Fraksi Demokrat Dewan, Jafar Hafsah.

Namun Jafar menganggap membawa pulang Nazaruddin adalah tugas KPK. "Bukan fraksi," ucap dia kemarin. Anggota Badan Kehormatan Demokrat, Jero Wacik, idem dito. "Kami tak punya kewajiban menjemput dia," ucap Menteri Pariwisata ini.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie mengatakan Nazaruddin pergi ke Singapura memang atas izin Jafar Hafsah, yang ditembuskan ke pemimpin Dewan. "Fraksinya yang mengizinkan," kata Marzuki, yang juga anggota Dewan Pembina Demokrat. Kepada Tempo, Nazaruddin pernah mengatakan siap datang jika dipanggil KPK.

RIRIN A | MAHARDIKA SH | MUNAWWAROH | JOBPIE S

~ SUMBER ~