[atheis]

Ganjar Pranowo. TEMPO/Wahyu Setiawan

TEMPO Interaktif, Jakarta - Partai Demokrat diminta membuktikan keseriusan pernyataannya terkait pemenuhan pemanggilan bekas bendahara, M.Nazaruddin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebab, sejak awal dugaan kasus suap pembangunan wisma atlet SEA Games dan belakangan terkait proyek di Kementerian Pendidikan Nasional yang disebut-sebut melibatkan Nazaruddin, Demokrat beberapa kali mengeluarkan statement yang menjanjikan Nazaruddin akan kembali ke Indonesia dari Singapura.

"Kalau tidak orang-orang akan bertanya keseriusan statement Demokrat, dan kalau ternyata tidak mentaati itu menjadi resiko besar bagi Demokrat,"ujar Sekretaris Fraksi PDIP Ganjar Pranowo ketika dihubungi, Rabu 8 Juni 2011.

Terlebih lagi setelah KPK akhirnya melayangkan surat panggilan pemeriksaan sebagai saksi ke Nazaruddin Selasa kemarin. Komentar Demokrat yang mengatakan untuk pemulangan harus terlebih dahulu ada surat panggilan juga kini diuji.

"Ini bisa jadi trigger, apakah mereka memang benar akan membantu memulangkan dan menguji Nazaruddin apa akan penuhi panggilan,"tambah Ganjar.

Wakil Ketua Komisi II DPR ini melanjutkan, siapa yang pada akhirnya memulangkan Nazaruddin bukan menjadi permasalahan. Soalnya, dengan adanya surat pangggilan itu maka Nazaruddin memiliki kewajiban untuk hadir.

"Juga adanya komitmen dari presiden SBY sendiri sebagai ketua dewan pembina Demokrat untuk berantas korupsi,"

KPK sebelumnya menyatakan akan meminta keterangan Nazaruddin hari Jum'at 10 Juni 2011. Surat panggilan ke Nazaruddin dikatakan sudah dikirim ke Fraksi Partai Demokrat di DPR, dan Komisi Energi DPR (tempat Nazaruddin berdinas). Pemanggilan itu terkait pengadaan dan revitalisasi sarana dan prasarana di

Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun anggaran 2007. Nazaruddin disebut-sebut juga terlibat dalam kasus dugaan suap proyek wisma atlet SEA Games XXVI di Jakabaring, Palembang.


Direktur Marketing PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang pernah menyebut kepada penyidik bahwa Nazaruddin menerima succees fee sebesar Rp25 miliar dari proyek berbiaya Rp191 miliar tersebut setelah merekomendasikan PT Duta Graha Indah sebagai kontraktornya. Belakang keterangan ini diubahnya. Nazaruddin pun berkali-kali membantahnya. Untuk kasus ini, KPK belum menjadwalkan pemanggilan Nazaruddin.



RIRIN AGUSTIA

~ sumber ~