Ceriwis - Patrialis Akbar Yakin Tak Dipecat SBY

Tribunnews.com - Senin, 18 Juli 2011 03:47 WIB

http://data.tribunnews.com/foto/bank...t_Instansi.jpg

TRIBUNNEWS/HERUDIN
Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar.

Quote:

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar merasa yakin tak bakal sudah bekerja dengan baik. Ia pun yakin tak bakal terlempar dari Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II andai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merombak susunan pembantunya atau reshuffle kabinet.

Rapor para menteri menjadi perguncingan akhir-akhir ini menyusul evaluasi UKP4 (Unit Kerja bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan) yang dikeluarkan beberapa waktu lalu.

Isi laporan UKP4 menyoroti kinerja menteri, yang sebagian disebut-sebut menteri kurang rajin mengakibatkan sejumlah instruksi Presiden SBY tidak berjalan maksimal. Menteri yang kinerjanya rendah dikatagorikan rapor merah, dan merupakan bencana.

Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengklaim paling sukses dan mendapat nilai rapor biru. "Selama ini saya tidak mau bicara, tapi saya baca di media seakan-akan Kemenkum HAM masuk rapor merah. Dalam ungkapan Kuntoro (Ketua UKP4 Kuntoro Mangkusubroto) kementerian-kementerian yang sudah sukses itu yang pertama disampaikan adalah Kemenkum HAM," ujar Patrialis, pekan lalu.

Menurut Patrialis dia tidak mau bersikap sombong atas kenyataan tersebut, walau faktanya telah menjalankan perintah SBY secara utuh. "Saya tidak boleh menyombongkan diri dan bangga. Tapi karena ada pengamat yang menyatakan Kementerian Hukum dan HAM juga masuk rapor merah maka saya bicara. Kalau tidak bicara nanti dikira merah beneran, jadi sepenuhnya sudah kita laksanakan 100 persen," katanya.

Saat disinggung atas klaimnya tersebut yang berarti posisinya aman dari reshuffle di Kabinet Indonesia Bersatu II, Patrialis, menegaskan reshuffle tidak akan terjadi "Siapa bilang ada reshuffle? Pokoknya beginilah saya tidak menjelekkan yang lain. Yang lain juga sudah bekerja dengan baik. Penilaian UKP4 juga kan ada kriteria. Jadi semuanya berjalan dengan baik lah," katanya.

Hasil laporan UKP4 menyebutkan, sekitar 50 persen kementerian tidak bekerja secara maksimal. Terkait hal tersebut, bagi menteri yang duduk di Kabinet Indonesia Bersatu II dan merasa kerjanya kurang maksimal, tidak perlu menunggu adanya reshuffle, dan lebih baik mundur saja.

Penulis: Ferdinand Waskita | Editor: Prawira Maulana