TEMPO Interaktif, Jakarta - Panitia Kerja Pemilihan Umum segera memanggil mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Arsyad Sanusi, Dewi Yasin Limpo, Andi Nurpati serta mantan staf MK yang saat ini menjadi Hakim di Jayapura, Masruri Hasan. "Akan segera Panja panggil, agar menguak segitiga keterkaitan orang orang dalam kasus ini," ujar Ganjar Pranowo Wakil Ketua Komisi II DPR, Selasa, 21 Juni 2011.
Ia menegaskan kemungkinan besar Panja akan memanggil orang orang yang disebutkan dalam hasil investigasi internal MK, pada minggu depan. Hal ini, untuk membuktikan apakah ada uangnya ga disini. "Yang menarik dari temuan ini adalah ternyata di MK ada yang bisa merubah putusan. Kalau ini terurai satu persatu siapa pelakunya akan terbuka. Kami butuh cleared untuk kasus ini," ujarnya.
Ganjar menegaskan dari hasil rapat konsultasi, Panja akan merajut keterkaitan tiga orang diantaranya Arsyad, Andi Nurpati dan Dewi Yasin Limpo. Selain itu, Panja akan segera memanggil Polisi. Sejauh mana perkembanganya. "Ternyata dari MK juga ada pelakunya. Jadi Mafia juga ada di MK," katanya "Pak Mahfud telah mengamankan subtansinya,"
Dalam pemaparan di depan Komisi II, Sekjen Mahkamah Konstitusi (MK) Janedjri M Gaffar yang saat itu bertugas sebagai sekretaris tim investigasi surat palsu menegaskan dari hasil investigasi internal MK, surat palsu tersebut dibuat di Apartemen Kemayoran yang menjadi rumah dinas Hakim Arsyad bersama Dewi Yasin Limpo dan putri Arsyad. Selain itu, putrinya juga menelpon staf MK untuk menunjukan isi surat pada Dewi Yasin Limpo di KPU sebelum diberikan pada Andi Nurpati.
Ketua Mahkamah Konstitusi menyampaikan MK sudah memanggil Arsyad dan beliau sudah menjelaskannya. Namun, MK hanya memberikan teguran bukan memberikan sanksi administratif karena jabatannya sebagai pejabat negara."Dia sudah jelaskan. Katanya dia sudah menyatakan menolak bertemu. Secara resmi kami sudah layangkan teguran dan memberitahukan pada hakim," ujarnya. "Terjadi peristiwa kedua yang dilakukan dirumahnya. Akhirnya mundur dia."
Mahfud kembali mengegaskan secara hukum tatanegara sudah tidak ada kursi haram di DPR. Bahkan, ia mengatakan kasus ini muncul karena dirinya menumpang situasi politik kasus Nazaruddin ."Saya sudah lama melaporkannya. MK hanya menindak internal. Tugas polisi untuk mengungkap siapa yang punya inisiatif membuat itu. Biar polisi yang melakukan itu."
Mantan Menteri Pertahanan ini menegaskan dirinya belum pernah dipanggil polisi. Tapi setelah kasus ini ramai dipublik, sudah tiga kali polisi mendatangi MK dan mengambil data dikomputer MK ."Pidana harus jalan. Kalau ini tidak jadi pidana orang fakultas hukum tingkat satu juga tertawa," kata.
Dewi Yasin Limpo lewat kolegannya Akbar Faisal yang juga anggota Panja, membantah semua tuduhan tersebut. "Saya tidak penah melihat mengkonsep surat di rumah Arsyad," ujar Akbar Faisal saat membacakan pesan singkat dari kolegannya tersebut."Kalau ada kader kami yang terlibat silahkan diusut,"
ALWAN RIDHA RAMDANI
