TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar menetapkan delapan wilayah instansi jajarannya bebas korupsi. Wilayah itu berada di Jakarta, Jawa Barat, dan Yogyakarta yang akan mulai berlaku pada Juli 2011.
Kedelapan wilayah tersebut adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kantor Wilayah Imigrasi DKI Jakarta, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jawa Barat, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Yogyakarta, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Jakarta, dan Rumah Tahanan Kelas II A Yogyakarta.
Patrialis mengatakan, ada beberapa hal yang mesti dihindari agar tidak terjadi korupsi, antara lain jangan ada proyek fiktif, tidak melakukan markup, tidak mengurangi jumlah dan kualitas barang, dan tidak menggunakan barang palsu. Selanjutnya, tidak menerima suap dan tidak memanipulasi harga.
"Menurut saya inilah bagian dari komponen yang merugikan keuangan negara," kata Patrialis di Gedung Pengayoman, Rabu pagi, 8 Juni 2011, saat menetapkan wilayah bebas korupsi tersebut. Acara ini ikut dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara EE Mangindaan, Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan Hadi Poernomo, dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas.
Di samping penetapan wilayah bebas korupsi, Patrialis juga meresmikan sistem pengadaan elektronik dan layanan terpadu di Kementerian Hukum dan HAM.
RUSMAN PARAQBUEQ
