TEMPO Interaktif, Brussel - Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Turki akhirnya bersepakat soal pengambilalihan kendali operasi militer di Libya oleh Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Menurut Menteri Luar Negeri Inggris William Hague, NATO akan mulai menjalankan peran itu dalam beberapa hari ke depan.

Keempat negara itu menyetujui peran NATO dalam tiga hal: mengawasi zona larangan terbang, embargo senjata, dan serangan udara. Kesepakatan tersebut belum direstui oleh 24 anggota NATO lainnya. Meski begitu, langkah ini mengakhiri pertentangan di antara mereka tentang siapa yang bakal memimpin serangan di Libya.

"NATO setuju mengambil alih komando zona larangan terbang dari Amerika," kata Sekretaris Jenderal NATO Anders Fogh Rasmussen kemarin di Brussel. Dia mengungkapkan, saat ini masih akan ada operasi koalisi, meskipun desakan untuk melakukan negosiasi damai makin banyak bermunculan.

Salah satu desakan itu berasal dari Indonesia. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa kepada Tempo kemarin mengatakan, Indonesia menentang penggunaan kekerasan dan kekuatan untuk menggulingkan rezim Qadhafi. "Jika dampaknya mengenai masyarakat sipil yang tidak berdosa, kita menentang penggunaan kekerasan oleh siapa pun," kata Marty di kantornya.

Menurut Marty, masalah Libya harus diselesaikan melalui proses politik dan dialog. Dia juga menekankan agar gencatan senjata segera diumumkan dan harus dihormati oleh semua pihak. Bukan hanya oleh Amerika dan sekutunya, tapi juga oleh pemerintah Libya dan kelompok pemberontak. "Karena korbannya masyarakat Libya sendiri."

Marty mendesak masyarakat internasional segera mencari cara lain untuk melindungi warga sipil Libya. Salah satu cara yang diusulkan adalah stabilization force, yakni menggelar kekuatan untuk menstabilkan situasi di Libya. "Bukan menggunakan pesawat untuk menggempur Libya," ujar Marty.

Dia berharap, dengan cara ini, bisa digelar kembali proses dialog. Menteri yang sebelumnya menjadi Duta Besar RI untuk Inggris ini juga mengingatkan bahwa akar permasalahan di Libya sebenarnya tuntutan untuk melakukan perubahan, dan Qadhafi seharusnya menyadari hal tersebut.

Namun NATO agaknya masih mengesampingkan kemungkinan menyelesaikan konflik dengan cara damai. Seorang pejabat senior Amerika yang merahasiakan namanya membocorkan di Washington bahwa NATO juga telah mencapai sebuah "kesepakatan politik" untuk melakukan operasi lainnya demi melindungi warga sipil. Di antaranya dengan menyerang angkatan darat Qadhafi.

NATO berencana menggelar operasi larangan terbang selama tiga bulan dan melibatkan 28 negara anggotanya serta negara-negara Arab. Salah satunya dari Uni Emirat Arab. Operasi itu akan dimulai awal pekan depan. Perihal apakah NATO akan memperluas peranannya untuk memimpin serangan darat, juru bicara NATO Oana Lungescu mengatakan keputusan itu akan diambil beberapa hari mendatang.

SUNARIAH | MAHARDIKA SATRIA HADI | SYDNEY MORNING HERALD | BBC | REUTERS