TEMPO Interaktif, Jakarta - Amir Jamaah Anshorut Tauhid Abu Bakar Baasyir mengutarakan keinginannya terhadap berdirinya negara Islam, terpisah dari NKRI. "Memang saya sudah bilang. Kita sebaiknya pisah," kata Baasyir yang juga terdakwa kasus terorisme ini sebelum menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 24 Maret 2011.

Baasyir mengaku syirik statusnya, apabila sebuah negara tidak diatur dengan hukum Islam. "Paham? Jika tidak diatur dengan hukum Islam, negara akan dimurkai Allah. Jadi orang Islam wajib mengubahnya," kata dia.

Karenanya, Ba'asyir menyebut, jika umat Islam tidak mau mengubah negaranya menjadi negara Islam, maka batal syahadatnya. Ibadah seperti solat, mengaji, dan zikir, juga sia-sia jika tinggal di negara kafir yang serba maksiat, karena hukum Allah dilecehkan.

"Jadi nanti kalau ada umat Islam yang suatu saat mau menegakkan tegaknya negara Islam, itu memang haknya. Itu keyakinan, bukan masalah politik," kata pengasuh Pondok Pesantren Al Mukmin, Ngruki, Sukoharjo, tersebut.

Meski begitu, Ba'asyir mengaku tak tahu ihwal Kabinet Dewan Revolusi Islam yang kabarnya dibentuk oleh Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam, Al Khaththath, pada Maret tahun lalu, yang menempatkan dirinya sebagai salah satu pejabat pemerintahan.

"Tapi saya setuju hukum Islam tegak. Saya pilih dua, tegak atau mati. Jangan berjuang, demonstrasi untuk perut. Apa itu? Apalagi yang paling gila demonstrasi sepak bola. Mestinya kita gitu itu untuk Islam," cetus Ba'asyir.

Isma Savitri