TEMPO Interaktif, Jakarta -Lelang tender proyek dari pemerintah rawan dikorupsi. Terbukti, sekitar 89 persen penyedia barang dan jasa pengusaha rekanan pemerintah melakukan suap dalam usaha memenangkan tender. Hal itu terungkap dalam hasil survei Indonesia Procurement Watch di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi pada September-November 2010.
Program Director IPW Hayie Muhammad menyebutkan, 92 persen penyedia barang dan jasa atau pengusaha rekanan pemerintah pernah melakukan penyuapan dalam tender. "Dari angka itu, sekitar 89 persen melakukan suap untuk memenangkan tender tersebut," kata Hayie usai memberikan data survei ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (4/3).
Dalam proses tender, ide pemberian suap banyak berasal dari pejabat atau panitia pengadaan. Karena itu, lanjut dia, kecil kemungkinan bila penyedia konstruksi, konsultan, penyedia barang dan jasa pemerintah bisa memenangkan tender tanpa melakukan suap. "Sekitar 72 persen inisiatif pemberi suap itu berasal dari aparat pemerintah. Dan mereka akui kalau sulit mendapat tender tanpa penyuapan," ujarnya.
Akibat rawannya praktik suap-menyuap dalam tender pengadaan barang dan jasa itu, Hayie pun meminta KPK melakukan pengawasan pada proyek tender yang nilai proyeknya di atas Rp 40 miliar. Dia pun merekomendasikan agar pengawasan itu dilakukan pada tahap strategis, seperti penyusunan dokumen lelang, evaluasi, dan pengumuman pemenang. "Masalah suap dalam pengadaan barang dan jasa adalah hal berat, jadi perlu strategi khusus untuk pemberantasan korupsinya," kata dia.
CORNILA DESYANA
