"Kalau PLN ingin mengurangi beban kehidupan masyarakat miskin hendaknya tidak memberikan listrik gratis, tapi cukup memberikan subsidi dengan tarif khusus," kata Marzuki Alie menjawab pertanyaan pers di Gedung DPR, Jakarta, Senin.

Menurut Marzuki, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) mewacanakan listrik yang akan digratiskan adalah kategori R1 dengan daya 450 watt yang digunakan masyarakat kurang mampu penghuni rumah sangat sederhana.

Ia mengusulkan, masyarakat kurang mampu yang menggunakan listrik kategori R1 lebih baik diberikan subsidi dengan tarif khusus agar bisa dididik untuk berhemat energi.

Di sisi lain, kata Marzuki, wacana yang dilontarkan Dahlan Iskan sangat sulit diwujudkan karena biaya pengadaan listrik sangat mahal dan tidak tidak mendidik rakyat miskin memiliki kesadaran berhemat energi.

"Kalau hal ini sampai direalisasikan, maka rakyat miskin bisa melupakan kampanye hemat energi dari pemerintah," kata Mantan Sekjen Partai Demokrat ini.

Menurut Marzuki, jika PLN menurunkan tarif listrik bukan menggratiskannya, maka masyarakat miskin masih tetap bayar listrik tapi nilai rupiah yang dibayarkannya sudah menurun sehingga bebannya menjadi lebih ringan.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan, wacana menggratiskan listrik untuk rakyat miskin harus diimbangi dengan penghapusan subsidi listrik untuk masyarakat kaya.

Menurut dia, gagasan Direktur Utama PLN itu cukup baik, asalkan dibuat aturan yang rinci dan diimplementasikan secara benar.

Ia juga mengingatkan kepada PLN untuk membuat kalkulasi yang benar dan akurat, jangan sampai salah menghitung sehingga akan lebih memberatkan beban PLN.

"Pengguna listrik dengan daya 450 watt di kota-kota besar memang orang tidak mampu yang hanya digunakan untuk lampu dan televisi, tidak ada alat elektronik lain," katanya.

Direktur Utama PLN Dahlan Iskan mewacanakan untuk menggratiskan listrik kategori R1 dengan daya 450 watt dan akan menaikkan tarif listrik kategori R2 ke atas dengan daya 900 watt atau lebih.

ane merindukan pemerintahan yang berpihak pada rakyat kecil ndan........
dan keknya pemerintahan yang sekarang bertolak belakang,
DPR bisanya cuma menggerogoti uang APBN ajah..