"Karena itu hak prerogatif presiden, kami hanya bisa mengusulkan agar mereka (Satgas) dievaluasi," kata Ical--sapaan Aburizal--seusai Orientasi Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Hotel Atlet Century Park kemarin.

Ical juga mengkritik anggota Satgas yang sering menyampaikan pernyataan kepada publik. Semestinya Satgas cukup melaporkan hasil kerjanya kepada Presiden. Ical juga meminta Satgas tidak menarik sebuah kasus hukum ke ranah politik.

Tuntutan politikus Partai Golkar agar kinerja Satgas bentukan Presiden ini dievaluasi, bahkan ada yang meminta pembubaran, merebak pasca-pernyataan Gayus H. Tambunan, yang divonis tujuh tahun penjara pekan lalu dalam kasus mafia pajak. Gayus menyerang Satgas yang ia anggap telah mempolitisasi kasusnya untuk kepentingan Satgas.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, lewat juru bicaranya, Julian Aldrin Pasha, menegaskan tidak akan membubarkan Satgas. Presiden baru akan melakukan evaluasi setelah masa kerja Satgas usai pada 30 Desember 2011. "Kalau memang tidak lagi diperlukan, ya, tidak harus ada," kata Julian, Senin lalu.

Anggota Dewan Pembina Demokrat, Ahmad Mubarok, tidak setuju Satgas dibubarkan di tengah jalan. Lembaga ad hoc, menurut dia, masih diperlukan untuk mendorong institusi penegak hukum berjalan cepat. "Mereka fungsinya bukan sebagai alat kekuasaan melainkan alat penggerak institusi," katanya.

Pendapat senada pernah diungkapkan oleh pengamat politik Burhanudin Muhtadi. Presiden memang selayaknya mengevaluasi kinerja Satgas, yang dinilainya belum mampu mensinergikan kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Tetapi, "Hal yang harus diwaspadai bila ada partai yang meminta pembubaran Satgas. Itu baru jelas politisasinya," katanya.

Anggota Satgas, Mas Achmad Santosa, kembali menyatakan akan tetap fokus menjalankan tugas pemberantasan mafia hukum. Dia menyerahkan kewenangan perombakan kepada Presiden. "Sudah dapat diduga, Bang Ical akan bicara ke arah sana," katanya tadi malam.