TEMPO Interaktif, Jakarta - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menolak tudingan sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang menyebutnya tidak peduli nasib buruh migran Indonesia hanya karena tak kunjung meratifikasi Konvensi Buruh Migran.

"Itu (konvensi) tidak ada hubungannya karena konvensi itu lebih concern ke konsep human rights," kata Direktur Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Kementerian Tenaga Kerja, Roostiawati, ketika dihubungi, Sabtu (15/1).

Menurut Roostiawati, konvensi itu belum diratifikasi oleh pemerintah karena banyaknya pihak yang terkait dalam isu ini yang perlu melakukan sinkronisasi. "Kami tidak bisa berdiri sendiri. Ini menyangkut beberapa kementerian di antaranya Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kesehatan dan Imigrasi," kata Roostiawati.

Untuk perlindungan tenaga kerja di luar negeri, kata dia, lebih baik melalui perjanjian bilateral antara negara pengirim dengan negara penerima.

Roostiawati menambahkan, pemerintah mengusahakan agar ratifikasi tersebut dapat selesai di tahun ini. "Sudah masuk dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) di tahun 2010-2014," ujarnya.

Sebelumnya, Migrant Care dan Solidaritas Perempuan menilai pemerintah menunjukkan sikap tidak peduli atas perlindungan buruh migran. Salah satu indikatornya adalah ratifikasi konvensi buruh migran tahun 1990 yang hingga kini belum dilakukanpemerintah.