Jakarta Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI menilai anggaran perjamuan rapat di DPR yang berkisar Rp 12 miliar per tahun di Sekretariat DPR sebagai pemborosan. FPKS mendesak anggaran tersebut dipangkas.
Menurut Sekretaris FPKS DPR Abdul Hakim, tugas utama DPR adalah menyalurkan aspirasi rakat. Bukan malah menikmati jamuan makanan dan jajanan rapat yang mahal.
"Jadi perjamuan masih bisa dilakukan dengan menyajikan makanan yang sederhana dan tidak perlu mewah seperti sekarang," ucap Abdul kepada detikcom, Jumat (17/2/2012).
Berdasarkan data yang diolah FPKS DPR. Untuk jamuan 9 fraksi di DPR dialokasikan sekitar Rp 4 miliar. Anggaran Rp 12 miliar sudah mencakup semua jenis kegiatan di DPR. Anggaran ini dianggap berlebihan dan perlu dipangkas.
"Jumlah makanan dan snack yang disajikan sekretariat cenderung berlebih sehingga mubazir. Karena itu, anggaran perjamuan harus dipangkas dan dialokasikan untuk program prioritas lainnya," tegas Abdul yang juga anggota Komisi VIII DPR ini.
Apalagi, imbuhnya, perjamuan makanan di parlemen negara lain jauh lebih sederhana. Jadi, bagi Abdul, tak ada gunanya terus melakukan pemborosan untuk jamuan makan dan jajanan rapat di DPR.
"Jika dibandingkan dengan parlemen negara-negara sahabat, perjamuan di DPR RI terbilang mewah. Jamuan di sana tidak semeriah di sini yang penuh dengan berbagai macam jenis panganan, snack dan buah. Belum lagi jumlahnya yang berlebihan bahkan kerap tidak habis dan ujung-ujungnya dibawa pulang oleh staf," tandasnya.