TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketika Muhammad Nazaruddin tak kunjung dipanggil, Neneng Sri Wahyuni, istrinya, justru lebih dulu akan dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Neneng dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan listrik tenaga surya di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

"Kami tetapkan sebagai saksi, dan akan kami panggil," kata Ketua KPK Busyro Muqoddas sebelum rapat timwas Century di Gedung DPR, Rabu 8 Juni 2011. "Ia diduga menerima suap."

KPK sendiri sebelumnya sudah menetapkan tersangka untuk kasus itu. Jumlah nilai proyek dan suap yang diduga diterima Neneng juga belum diketahui. "Nilainya belum jelas," kata Busyro.

Busyro mengatakan, kasus itu kemungkinan terjadi pada 2008-2010. Posisi Neneng dalam pengadaan itu kurang diketahui jelas. "Posisinya detailnya saya tidak tahu. Kemungkinan rekanan," ujarnya.

MAHARDIKA SATRIA HADI

TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengambil sikap terhadap Muhammad Nazaruddin. Pekan ini, KPK akan memanggil bekas Bendahara Umum Partai Demokrat itu untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi wisma atlet.

"Nazaruddin minggu ini kami panggil," kata Ketua KPK Busyro Muqoddas sebelum rapat timwas Century di gedung DPR, Rabu 8 Juni 2011. Tapi, Busyro tidak menjawab pasti kapan surat panggilan akan dilayangkan.

Busyro mengatakan, Nazaruddin rencananya dipanggil bersamaan dengan istrinya, Neneng Sri Wahyuni, yang ditetapkan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengadaan listrik tenaga surya di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. "Termasuk istrinya Neneng Sri Wahyuni," kata dia.

Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Chandra M. Hamzah memastikan hari pemanggilan Nazaruddin dan Neneng. "Kemungkinan dipanggil hari Jumat," kata dia yang juga hadir di Gedung DPR.

Nazaruddin pernah disebut menerima 13 persen dari proyek Wisma Atlet SEA Games, Jakabaring, Palembang. Nilai proyek itu Rp 191 miliar.

Mahkamah Konstitusi juga melaporkan Nazaruddin ke KPK untuk soal pemberian duit Sin$ 120 ribu kepada Sekretaris Jenderal Janedjri M. Gaffar. Sampai sekarang, Nazaruddin belum pernah diperiksa oleh KPK untuk kedua kasus itu.

KPK juga telat meminta agar Nazaruddin dicegah ke luar negeri. Permintaan dilayangkan 24 Mei, berpekan-pekan setelah namanya disebut-sebut. Lalu, sehari sebelum permintaan disampaikan ke Imigrasi, ia sudah terbang ke Singapura dengan alasan berobat.

MAHARDIKA SATRIA HADI

TEMPO Interaktif, Jakarta - Partai Demokrat diminta bertanggung jawab atas kaburnya M. Nazaruddin ke Singapura. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ini harus pulang karena telah dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa dalam perkara proyek di Kementerian Pendidikan.

Menurut Ketua Partai Keadilan Sejahtera Nasir Jamil, tidak ada gunanya Demokrat membentuk tim jika tak sanggup membawa pulang Nazaruddin. "Lebih arif jika Demokrat menjemput," kata Nasir Rabu 8 Juni 2011 kemarin.

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Ganjar Pranowo juga meminta Demokrat membuktikan janjinya membawa Nazaruddin ke Tanah Air. Apalagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah meminta agar bekas Bendahara Umum Demokrat itu dijemput. "Nazaruddin wajib hadir ke KPK," kata Ganjar.

Selasa lalu KPK mengirim surat panggilan kepada Nazaruddin. Ia akan dikorek keterangannya menyangkut proyek di Kementerian Pendidikan Nasional senilai Rp 142 miliar. Jadwal pemeriksaannya pada Jumat ini. "Ini baru pertama dipanggil sebagai saksi. Tidak tertutup kemungkinan dia dipanggil kembali," ujar Busyro Muqoddas, Ketua KPK, kemarin.

Busyro menyesalkan elite Demokrat membiarkan Nazaruddin pergi ke Negeri Singa. "Seharusnya partai mencegah karena tahu Nazaruddin akan kami panggil," kata dia. Nazaruddin hengkang ke Singapura setelah mendapat izin dari Ketua Fraksi Demokrat Dewan, Jafar Hafsah.

Namun Jafar menganggap membawa pulang Nazaruddin adalah tugas KPK. "Bukan fraksi," ucap dia kemarin. Anggota Badan Kehormatan Demokrat, Jero Wacik, idem dito. "Kami tak punya kewajiban menjemput dia," ucap Menteri Pariwisata ini.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie mengatakan Nazaruddin pergi ke Singapura memang atas izin Jafar Hafsah, yang ditembuskan ke pemimpin Dewan. "Fraksinya yang mengizinkan," kata Marzuki, yang juga anggota Dewan Pembina Demokrat. Kepada Tempo, Nazaruddin pernah mengatakan siap datang jika dipanggil KPK.

RIRIN A | MAHARDIKA SH | MUNAWWAROH | JOBPIE S

TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan bekas Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin dan istrinya besok, Jumat 10 Juni 2011. Nazaruddin diperiksa untuk kasus dugaan korupsi di Kementerian Pendidikan. Istrinya, Neneng Sriwahyuni, akan dimintai keterangan untuk kasus korupsi pembangkit listrik tenaga surya di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Menurut Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Chandra M. Hamzah, Nazaruddin akan dimintai keterangan untuk kasus pengadaan dan revitalisasi sarana dan prasarana di Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan. Total nilai proyeknya sekitar Rp 142 miliar, pada tahun anggaran 2007.

Nazaruddin--anggota Badan Anggaran DPR dari Fraksi Demokrat--sebelumnya diseret-seret dalam kasus suap proyek pembangunan wisma atlet di Jakabaring, Palembang. Ia disebut menerima komisi 13 persen dari proyek senilai Rp 191 miliar itu oleh Mindo Rosalina Manulang, Direktur PT Anak Negeri. Kasusnya membuat Demokrat gonjang-ganjing dan memaksa Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Dewan Pembina, turun tangan.

Sejauh ini KPK baru menetapkan Mindo, bersama Sekretaris Kementerian Olahraga Wafid Muharam dan petinggi PT Duta Graha Indah M. El Idris, sebagai tersangka kasus ini. Nazaruddin, pendiri PT Anak Negeri, sejauh ini belum pernah dimintai keterangan. Ia keburu terbang ke Singapura sehari sebelum KPK meminta Imigrasi mencegahnya bepergian ke luar negeri. Dikabarkan ia terbang bersama istrinya.

Chandra membantah anggapan bahwa pemanggilan Nazaruddin dalam kasus Kementerian Pendidikan untuk mengalihkan kasus suap wisma atlet. "Kami enggak lompat. Apa tak boleh memanggil (Nazaruddin) untuk kasus Kemendiknas?" ujar Chandra. "Kami butuh keterangannya."

Munculnya nama Nazaruddin, menurut Chandra, tidak tiba-tiba. KPK sudah mengendusnya sejak tiga bulan lalu. "Sejak Maret 2011," ujarnya. "Sebelum ada kasus Sesmenpora, kami sudah buka."

Chandra mengakui, berbeda dengan kasus di Kementerian Pemuda yang posisinya sudah sampai penyidikan, kasus di Kementerian Pendidikan ini masih dalam tahap penyelidikan. "Belum ada tersangkanya," ujar Chandra. �Masih di bawah.�

Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal, yang saat itu menjadi kepala di direktorat tersebut, tak mau banyak berkomentar. �Kami ikut saja aturan main KPK,� katanya kemarin. �Lebih baik kami dengar dulu temuan awal. Mungkin dari sana mereka (KPK) membuat kesimpulan, akan ada yang jadi saksi dan terdakwa,� ujarnya.

Dalam kasus di Kementerian Transmigrasi yang menyeret istri Nazaruddin, KPK sudah lebih maju. Menurut KPK, kasus ini terjadi dalam proyek pembangkit listrik tenaga surya di Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, untuk tahun anggaran 2008. Dalam kasus ini penyidik telah menahan Kepala Sub-Bagian Tata Usaha, Timas Ginting, sejak 27 Mei 2011. Ia diduga menyetujui pembayaran pekerjaan supervisi kepada rekanan proyek senilai Rp 8,9 miliar. Istri Nazaruddin juga telah diperiksa sebagai saksi.

MAHARDIKA SATRIA HADI | ALWAN RIDHA RAMDANI | MARTHA THERTINA

TEMPO Interaktif, Jakarta - Ahli hukum pidana internasional dari Universitas Padjadjaran, Romli Atmasasmita, mengatakan upaya memeriksa M. Nazaruddin seharusnya lebih mudah ketimbang memeriksa Nunun Nurbaetie. Ada beberapa langkah yang bisa ditempuh untuk memeriksa mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu.

Berbeda dengan Nunun, menurut Romli, Nazaruddin hingga saat ini masih berstatus warga negara Indonesia. Karena itu, meski berada di luar negeri, anggota Dewan Perwakilan Rakyat tersebut masih terikat dan harus tunduk kepada hukum Indonesia.

Adapun Nunun, jika paspornya benar telah dicabut, saat ini telah kehilangan kewarganegaraan (stateless). Akibatnya, menurut Romli, istri mantan Wakil Kepala Polri Adang Daradjatun itu terikat pada hukum yang berlaku di negara tempat dia berada.

Untuk memeriksa Nazaruddin, kata Romli, Komisi Pemberantasan Korupsi bisa meminta bantuan pemerintah Singapura, yang telah mengikatkan diri pada ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters. Melalui perjanjian MLA yang diteken pada 2004 itu, kata Romli, �Siapa pun bisa diperiksa.�

Lewat perjanjian MLA, KPK antara lain bisa meminta bantuan Singapura untuk mengidentifikasi dan melokalisasi Nazaruddin. KPK pun bisa meminta bantuan untuk menghadirkan Nazaruddin agar bisa dimintai keterangan oleh penyidik.

Namun, Romli mengingatkan, mekanisme MLA pada dasarnya merupakan jalur diplomasi. Karena itu, bila memilih mekanisme itu, KPK harus memenuhi prosedur dan tata krama diplomasi. Bila tidak, Singapura bisa mengabaikan permintaan KPK.

Prosedurnya, Romli menerangkan, KPK harus mengajukan permohonan tertulis ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, Kementerian Hukum meneruskan permohonan KPK--beserta segala persyaratannya--kepada Kejaksaan Agung Singapura melalui Kementerian Luar Negeri.

Di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan akan menggunakan cara sendiri untuk mendatangkan Muhammad Nazaruddin ke Tanah Air. "Ya, kami akan pakai cara kamilah," kata Busyro tanpa menjelaskan cara khusus itu.

MAHARDIKA SATRIA HADI

TEMPO Interaktif, Jakarta - Rumah di Jalan Pejaten Barat Raya, Jakarta Selatan, itu terlihat sedikit aneh. Bangunan megah dan mentereng di antara rumah lainnya tersebut tidak bernomor. "Dulu ada nomornya," kata Tobar, penjaga toko kelontong di dekat rumah itu.

Inilah tempat tinggal mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Sebelumnya, di pagar rumah tertera angka 7. Namun, sejak kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games XXVI di Palembang mencuat dan menyeret nama Nazaruddin, nomor itu hilang. "Diganti atau bagaimana, saya juga tidak tahu," Tobar menambahkan.

Dari pengamatan Tempo, hanya terlihat bekas cat warna hijau gelap pada salah satu pintu gerbang masuk rumah. Cat itu membentuk segi empat dengan ukuran sekitar 10 x 10 sentimeter, persis seperti ukuran nomor rumah kebanyakan.

Selain tanpa nomor, rumah dua lantai itu gelap-gulita ketika malam. Cahaya lampu hanya menyala di garasi dan ruang penjaga. "Mulai kemarin lampunya dimatikan setiap malam," kata Ahmad, penjaga kebun di depan rumah Nazaruddin. Lampu, kata Ahmad, tak pernah hidup hingga pagi hari.

Ahmad juga mengatakan rumah tersebut belakangan seperti tidak berpenghuni. Meski sempat terlihat seorang penjaga rumah di dalam garasi, ia tidak mau ditemui. Selain itu, terlihat tiga sepeda motor bebek dan satu unit mobil Toyota Alphard berkelir putih terparkir di halaman rumah.

Rumah dengan delapan pilar besar itu berhadapan langsung dengan Jalan Pejaten Barat Raya, dan berada tak jauh dari lampu pengatur lalu lintas pertigaan Kemang-Ampera. Terdapat dua pintu gerbang di rumah itu. Pintu gerbang utama berada di sisi bagian kiri rumah.

Nazaruddin dan istrinya, Neneng Sriwahyuni, dikabarkan tengah berada di Singapura. Rencananya, pasangan itu dijadwalkan akan diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Kehadiran Nazaruddin sangat ditunggu.

Menurut anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Jero Wacik, partainya tidak perlu mengeluarkan imbauan kedua agar Nazaruddin pulang ke Indonesia guna menghadap ke penyidik KPK.

Alasannya, partai sudah meminta Nazaruddin segera kembali ke Tanah Air. "Dia sendiri menyampaikan dia akan taat," kata Jero Wacik, yang juga Menteri Pariwisata, saat ditemui di Istana Kepresidenan kemarin.

PRIHANDOKO | EKO ARI | RAJU FEBRIAN