demokrat
27th May 2012, 03:41 PM
Jakarta, perbendaharaan.go.id � Pola penyerapan anggaraan yang tidak optimal di Tahun Anggaran 2011, sangat disayangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurutnya, bila penyerapan anggaran 2011 lebih baik, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia akan jauh lebih baik. Presiden juga mengingatkan dihadapan para menteri, pimpinan lembaga, dan gubernur se-Indonesia bahwa belanja pemerintah merupakan salah satu kontributor utama dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Hal itu disampaikan presiden dalam acara penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2012, Selasa (20/12), di Istana Negara Jakarta.
�Harus ada koreksi, perbaikan, dan kemungkinan sanksi yang akan dilakukan agar penyerapan anggaran lebih baik di masa depan,� tegas Presiden.
Presiden meminta perbaikan dari semua pihak guna pelaksanaan anggaran yang lebih baik. Ada tiga hal yang ditekankan presiden kepada para menteri, pimpinan lembaga, dan gubernur se-Indonesia terkait pelaksanaan anggaran di tahun 2012 mendatang. Pertama, presiden meminta semua pihak untuk dapat duduk bersama dalam membenahi regulasi yang menghambat percepatan realisasi anggaran. Hal itu perlu dilakukan karena presiden masih mendapat laporan mengenai regulasi yang mengunci realisasi anggaran. Bahkan, presiden memberi tengat waktu selama tiga bulan untuk perbaikan regulasi pelaksanaan anggaran.
Kedua, presiden meminta kepada para menteri, pimpinan lembaga, dan gubernur se-Indonesia untuk dapat memberikan pengawasan dan pengendalian secara langsung. Hal tersebut penting dilakukan guna memastikan jajaran pelaksanaan anggaran bekerja dengan baik dan optimal. Selain itu, kementerian dan lembaga diminta untuk menyusun dibusrsement plan sebagai alat untuk membantu monitoring rencana penarikan dan masing-masing kementerian/ lembaga.
Ketiga, presiden membentuk Tim Evaluasi dan Pengawas. Tim tersebut terdiri dari berbagai unsur terkait, dimana salah satunya adalah Kementerian Keuangan. Presiden memberikan amanah evaluasi dan pengawasan tingkat realisasi anggaran kepada Tim tersebut. Laporan evaluasi dan pengawasan secara berkala disampikan Tim Evaluasi dan Pengawas kepada presiden setiap empat bulan.
http://www.perbendaharaan.go.id/new/...=lihat&id=2773 (http://www.perbendaharaan.go.id/new/?pilih=news&aksi=lihat&id=2773)
Liputan Penyerahan DIPA TA 2012
Jakarta, perbendaharaan.go.id � �Negara dan rakyat akan dirugikan jika penggunaan APBN/ APBD tidak optimal�, ujar Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran (TA) 2012 kepada para menteri, pemimpin lembaga, dan gubernur se-Indonesia, Selasa (20/12/2011), di Istana Negara Jakarta. Penyerahan DIPA tersebut menandai dimulainya pelaksanaan anggaran di tahun 2012.
Presiden menilai pola pelaksanaan anggaran pada tahun 2011 tidak optimal. Hal tersebut berdasarkan nilai penyerapan yang masih rendah sampai dengan tanggal 30 November 2011. Belanja barang baru terealisasi sebesar 59%, sementara belanja modal masih berada pada nilai 46%.
�Dengan kondisi penyerapan seperti ini, kita telah kehilangan peluang. Seharusnya pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh lebih tinggi. Kita telah menyia-siakan momentum,� ujar presiden di hadapan para menteri, pemimpin lembaga, dan gubernur.
Presiden juga menekankan pentingnya peran belanja pemerintah. Menurutnya, jka dilaksanakan sesuai dengan rencana, belanja pemerintah bisa berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi.
Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo mengungkapkan hal serupa. Lemahnya perencanaan kegiatan pada kementerian/ lembaga berdampak pada buruknya pola penyerapan anggaran. Menteri Keuangan melaporkan kepada presiden, �Masih banyak kementerian/ lembaga yang melakukan perencanaan dengan kasar (tidak detail- red.). Bahkan masih ada yang mencantumkan jumlah nilai perencanaan tahun lalu,� ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden RI menyerahkan DIPA secara simbolis kepada enam kementerian/ lembaga dengan nilai penyerapan terbesar di tahun 2011. Kementerian/ lembaga tersebut adalah Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, Kejaksaan Agung, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Riset dan Teknologi. Kemudian, presiden melanjutkan penyerahan DIPA kepada para gubernur se-Indonesia.
http://www.perbendaharaan.go.id/new/...=lihat&id=2771 (http://www.perbendaharaan.go.id/new/?pilih=news&aksi=lihat&id=2771)
TEMPO.CO, Jakarta - Enam menteri mendapatkan penghargaan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena penggunaan dan penyerapan pagu belanja modal tertinggi hingga 10 Desember 2011. Mereka adalah Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, Jaksa Agung, Menteri Agama, Menteri Perdagangan, serta Menteri Risek dan Teknologi. Mereka akan mendapatkan penambahan anggaran di tahun 2012.
Menurut Menteri Keuangan Agus Martowardojo, reward dan punishment atas penyerapan anggaran ini sebenarnya sudah dijalankan. "Reward and punishment ini diberikan kepada kementerian serta lembaga yang tidak dapat menjelaskan bahwa rendahnya penyerapan itu adalah karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya usai acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran oleh Presiden di Istana Negara, Jakarta, Selasa 20 Desember 2011.
Jika tak dilaksanakan, kata Agus, atau tak menunjukan penyerapan yang baik, pemerintah akan memberikan punishment. Presiden berpesan, kementerian harus fokus sehingga penyerapan anggaran bisa tinggi. "Jadi, tentu menjadi kajian kepada pejabat-pejabat dari kementerian atau lembaga itu sendiri," katanya.
Hari ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun 2012 kepada para menteri atau pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran dan para gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Penyerahan ini dilaksanakan di akhir tahun, tepatnya tanggal 20 Desember 2011, dengan maksud kementerian atau lembaga dan satuan kerja daerah dapat segera menjalankan kegiatan yang telah ditetapkan.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun depan sebesar Rp 1.435,4 triliun atau 17,7 persen dari produk domestik bruto. Angka ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp 114.6 triliun atau 8,7 persen.
http://www.tempo.co/read/news/2011/1...aran-Tertinggi (http://www.tempo.co/read/news/2011/12/20/078372724/Enam-Kementerian-Penyerap-Anggaran-Tertinggi)
semoga tingkat akuntabilitas dan transparansi semua lembaga/kementerian dapat ditingkatkan
uang negara digunakan sesuai dengan mestinya dan rakyatlah yang menikmati akhirnya..
</div>
�Harus ada koreksi, perbaikan, dan kemungkinan sanksi yang akan dilakukan agar penyerapan anggaran lebih baik di masa depan,� tegas Presiden.
Presiden meminta perbaikan dari semua pihak guna pelaksanaan anggaran yang lebih baik. Ada tiga hal yang ditekankan presiden kepada para menteri, pimpinan lembaga, dan gubernur se-Indonesia terkait pelaksanaan anggaran di tahun 2012 mendatang. Pertama, presiden meminta semua pihak untuk dapat duduk bersama dalam membenahi regulasi yang menghambat percepatan realisasi anggaran. Hal itu perlu dilakukan karena presiden masih mendapat laporan mengenai regulasi yang mengunci realisasi anggaran. Bahkan, presiden memberi tengat waktu selama tiga bulan untuk perbaikan regulasi pelaksanaan anggaran.
Kedua, presiden meminta kepada para menteri, pimpinan lembaga, dan gubernur se-Indonesia untuk dapat memberikan pengawasan dan pengendalian secara langsung. Hal tersebut penting dilakukan guna memastikan jajaran pelaksanaan anggaran bekerja dengan baik dan optimal. Selain itu, kementerian dan lembaga diminta untuk menyusun dibusrsement plan sebagai alat untuk membantu monitoring rencana penarikan dan masing-masing kementerian/ lembaga.
Ketiga, presiden membentuk Tim Evaluasi dan Pengawas. Tim tersebut terdiri dari berbagai unsur terkait, dimana salah satunya adalah Kementerian Keuangan. Presiden memberikan amanah evaluasi dan pengawasan tingkat realisasi anggaran kepada Tim tersebut. Laporan evaluasi dan pengawasan secara berkala disampikan Tim Evaluasi dan Pengawas kepada presiden setiap empat bulan.
http://www.perbendaharaan.go.id/new/...=lihat&id=2773 (http://www.perbendaharaan.go.id/new/?pilih=news&aksi=lihat&id=2773)
Liputan Penyerahan DIPA TA 2012
Jakarta, perbendaharaan.go.id � �Negara dan rakyat akan dirugikan jika penggunaan APBN/ APBD tidak optimal�, ujar Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran (TA) 2012 kepada para menteri, pemimpin lembaga, dan gubernur se-Indonesia, Selasa (20/12/2011), di Istana Negara Jakarta. Penyerahan DIPA tersebut menandai dimulainya pelaksanaan anggaran di tahun 2012.
Presiden menilai pola pelaksanaan anggaran pada tahun 2011 tidak optimal. Hal tersebut berdasarkan nilai penyerapan yang masih rendah sampai dengan tanggal 30 November 2011. Belanja barang baru terealisasi sebesar 59%, sementara belanja modal masih berada pada nilai 46%.
�Dengan kondisi penyerapan seperti ini, kita telah kehilangan peluang. Seharusnya pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh lebih tinggi. Kita telah menyia-siakan momentum,� ujar presiden di hadapan para menteri, pemimpin lembaga, dan gubernur.
Presiden juga menekankan pentingnya peran belanja pemerintah. Menurutnya, jka dilaksanakan sesuai dengan rencana, belanja pemerintah bisa berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi.
Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo mengungkapkan hal serupa. Lemahnya perencanaan kegiatan pada kementerian/ lembaga berdampak pada buruknya pola penyerapan anggaran. Menteri Keuangan melaporkan kepada presiden, �Masih banyak kementerian/ lembaga yang melakukan perencanaan dengan kasar (tidak detail- red.). Bahkan masih ada yang mencantumkan jumlah nilai perencanaan tahun lalu,� ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden RI menyerahkan DIPA secara simbolis kepada enam kementerian/ lembaga dengan nilai penyerapan terbesar di tahun 2011. Kementerian/ lembaga tersebut adalah Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, Kejaksaan Agung, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Riset dan Teknologi. Kemudian, presiden melanjutkan penyerahan DIPA kepada para gubernur se-Indonesia.
http://www.perbendaharaan.go.id/new/...=lihat&id=2771 (http://www.perbendaharaan.go.id/new/?pilih=news&aksi=lihat&id=2771)
TEMPO.CO, Jakarta - Enam menteri mendapatkan penghargaan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena penggunaan dan penyerapan pagu belanja modal tertinggi hingga 10 Desember 2011. Mereka adalah Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, Jaksa Agung, Menteri Agama, Menteri Perdagangan, serta Menteri Risek dan Teknologi. Mereka akan mendapatkan penambahan anggaran di tahun 2012.
Menurut Menteri Keuangan Agus Martowardojo, reward dan punishment atas penyerapan anggaran ini sebenarnya sudah dijalankan. "Reward and punishment ini diberikan kepada kementerian serta lembaga yang tidak dapat menjelaskan bahwa rendahnya penyerapan itu adalah karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya usai acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran oleh Presiden di Istana Negara, Jakarta, Selasa 20 Desember 2011.
Jika tak dilaksanakan, kata Agus, atau tak menunjukan penyerapan yang baik, pemerintah akan memberikan punishment. Presiden berpesan, kementerian harus fokus sehingga penyerapan anggaran bisa tinggi. "Jadi, tentu menjadi kajian kepada pejabat-pejabat dari kementerian atau lembaga itu sendiri," katanya.
Hari ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun 2012 kepada para menteri atau pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran dan para gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Penyerahan ini dilaksanakan di akhir tahun, tepatnya tanggal 20 Desember 2011, dengan maksud kementerian atau lembaga dan satuan kerja daerah dapat segera menjalankan kegiatan yang telah ditetapkan.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun depan sebesar Rp 1.435,4 triliun atau 17,7 persen dari produk domestik bruto. Angka ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp 114.6 triliun atau 8,7 persen.
http://www.tempo.co/read/news/2011/1...aran-Tertinggi (http://www.tempo.co/read/news/2011/12/20/078372724/Enam-Kementerian-Penyerap-Anggaran-Tertinggi)
semoga tingkat akuntabilitas dan transparansi semua lembaga/kementerian dapat ditingkatkan
uang negara digunakan sesuai dengan mestinya dan rakyatlah yang menikmati akhirnya..
</div>