boyzsan
1st December 2010, 03:03 PM
Pimpinan DPR meminta anggota yang batal ke luar mengganti uang itu.
Rabu, 1 Desember 2010, 14:31 WIB
Arfi Bambani Amri, Suryanta Bakti Susila
http://media.vivanews.com/thumbs2/2009/11/13/79747_anis_matta_dan_marzuki_alie_300_225.jpg Anis Matta dan Ketua DPR Marzuki Alie (Antara/ Ismar Patrizki)
VIVAnews - Dewan Perwakilan Rakyat harus menanggung biaya Rp1 miliar akibat aksi sejumlah anggotanya yang membatalkan diri ke luar negeri. Pimpinan DPR menuntut anggota yang membatalkan harus mengganti uang itu.
Wakil Ketua DPR Anis Matta mengatakan, akibat dari pembatalan kunjungan kerja Komisi II dan Komisi VI ke tiga negara, yakni China, India, dan Inggris, sekretariat harus membayar biaya sekitar Rp1 miliar. "Mereka yang membatalkan harus mengganti," kata Anis di Gedung Parlemen, Rabu 1 Desember 2010.
Menurut Anis, penggantian itu karena sekretariat sudah terlanjur mengeluarkan biaya untuk membeli tiket pesawat. "Sudah konsultasi dengan pimpinan fraksi dan mereka siap membicarakan itu dengan pimpinan partai untuk penggantian," katanya.
Menurut Anis, persoalan yang menyangkut administrasil harus diselesaikan anggota dan fraksi bersangkutan. "Itu urusan partai sendiri. Sifatnya administratif. Ini baru pembatalan tiga kunjungan dari Komisi II dan Komisi VI," ujarnya.
Aksi menolak ke luar negeri ini dilancarkan salah satunya Fraksi Partai Amanat Nasional. PAN meminta semua anggotanya tidak melakukan kunjungan kerja ke luar negeri sampai akhir tahun 2010 ini.
� VIVAnews
Rabu, 1 Desember 2010, 14:31 WIB
Arfi Bambani Amri, Suryanta Bakti Susila
http://media.vivanews.com/thumbs2/2009/11/13/79747_anis_matta_dan_marzuki_alie_300_225.jpg Anis Matta dan Ketua DPR Marzuki Alie (Antara/ Ismar Patrizki)
VIVAnews - Dewan Perwakilan Rakyat harus menanggung biaya Rp1 miliar akibat aksi sejumlah anggotanya yang membatalkan diri ke luar negeri. Pimpinan DPR menuntut anggota yang membatalkan harus mengganti uang itu.
Wakil Ketua DPR Anis Matta mengatakan, akibat dari pembatalan kunjungan kerja Komisi II dan Komisi VI ke tiga negara, yakni China, India, dan Inggris, sekretariat harus membayar biaya sekitar Rp1 miliar. "Mereka yang membatalkan harus mengganti," kata Anis di Gedung Parlemen, Rabu 1 Desember 2010.
Menurut Anis, penggantian itu karena sekretariat sudah terlanjur mengeluarkan biaya untuk membeli tiket pesawat. "Sudah konsultasi dengan pimpinan fraksi dan mereka siap membicarakan itu dengan pimpinan partai untuk penggantian," katanya.
Menurut Anis, persoalan yang menyangkut administrasil harus diselesaikan anggota dan fraksi bersangkutan. "Itu urusan partai sendiri. Sifatnya administratif. Ini baru pembatalan tiga kunjungan dari Komisi II dan Komisi VI," ujarnya.
Aksi menolak ke luar negeri ini dilancarkan salah satunya Fraksi Partai Amanat Nasional. PAN meminta semua anggotanya tidak melakukan kunjungan kerja ke luar negeri sampai akhir tahun 2010 ini.
� VIVAnews