stupid
23rd November 2010, 05:27 AM
http://www.mediaindonesia.com/spaw/uploads/images/article/image/20101123_125156_hatta2.jpg
Solusi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa untuk melarang BBM bersubsidi bagi mobil keluaran 2005 secara hitung-hitungan di atas kertas memang bisa mengurangi konsumsi premium hingga 7,08 juta KL per tahun dan kurang lebih setara dengan Rp10,6 triliun. Kendati demikian, persiapan yang hingga kini tidak kunjung jelas serta minimnya sosialisasi membuat penerapan di awal 2011 nanti malah diragukan bisa terlaksana.
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto menilai skenario ini tersebut di dalam implementasinya tidak mudah. "Memerlukan kesiapan pelaksanaan di lapangan dalam membedakan dan mengidentifikasi kendaraan berdasarkan tahun," papar Pri Agung, Senin (22/11).
Lebih lanjut, Pri Agung menilai implementasi yang paling efektif dan relatif lebih sederhana adalah membatasi pada kendaraan umum dan roda dua saja yang masih berhak mengonsumsi BBM bersubidi. Hanya, hal ini membutuhkan ketegasan dan keberanian pemerintah untuk tidak populis dan tidak ingin selalu terlihat baik di masyarakat.
Apapun yang akan diterapkan, masyarakat perlu tahu dana penghematan yang diperoleh untuk apa. Untuk itu, Pri Agung berpendapat transparansi mesti dilakukan sehingga dapat terlihat dana penghematan itu digunakan untuk sesuatu yg bermanfaat seperti pembenahan transportasi publik atau pengembangan energi alternatif sehingga tidak lagi tergantung ke BBM.
Secara terpisah, anggota Komite BPH Migas Adi Subagyo menilai statement Hatta belum dapat dikatakan keputusan. Untuk kajian detail sendiri, ia menilai dengan perkiraaan kendaraan umum sebanyak 2% dari jumlah total kendaraan dapat menghemat kocek pemerintah sebanyak beberapa triliun rupiah.
Sementara VP Corporate Communication Pertamina M Harun mengatakan sebagai operator pihaknya hanya menjalankan apa pun keputusan pemerintah dan DPR. Namun, ia mengharapkan implementasi di lapangan nanti lebih sederhana tidak membingungkan SPBU dan konsumen.
Seperti diketahui, Per 1 Januari 2011, pemerintah berencana memberlakukan pembatasan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Dengan sistem distribusi tertutup, nantinya kendaraan pribadi produksi setelah tahun 2005 dilarang menggunakan BBM jenis premium. Namun, hal ini sepertinya masih harus menanti persetujuan DPR.
∞∞∞ sumber (http://www.mediaindonesia.com/read/2010/11/23/183354/21/2/-Pembatasan-BBM-Solusi-Hatta-Rajasa-Diragukan) ∞∞∞
Solusi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa untuk melarang BBM bersubsidi bagi mobil keluaran 2005 secara hitung-hitungan di atas kertas memang bisa mengurangi konsumsi premium hingga 7,08 juta KL per tahun dan kurang lebih setara dengan Rp10,6 triliun. Kendati demikian, persiapan yang hingga kini tidak kunjung jelas serta minimnya sosialisasi membuat penerapan di awal 2011 nanti malah diragukan bisa terlaksana.
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto menilai skenario ini tersebut di dalam implementasinya tidak mudah. "Memerlukan kesiapan pelaksanaan di lapangan dalam membedakan dan mengidentifikasi kendaraan berdasarkan tahun," papar Pri Agung, Senin (22/11).
Lebih lanjut, Pri Agung menilai implementasi yang paling efektif dan relatif lebih sederhana adalah membatasi pada kendaraan umum dan roda dua saja yang masih berhak mengonsumsi BBM bersubidi. Hanya, hal ini membutuhkan ketegasan dan keberanian pemerintah untuk tidak populis dan tidak ingin selalu terlihat baik di masyarakat.
Apapun yang akan diterapkan, masyarakat perlu tahu dana penghematan yang diperoleh untuk apa. Untuk itu, Pri Agung berpendapat transparansi mesti dilakukan sehingga dapat terlihat dana penghematan itu digunakan untuk sesuatu yg bermanfaat seperti pembenahan transportasi publik atau pengembangan energi alternatif sehingga tidak lagi tergantung ke BBM.
Secara terpisah, anggota Komite BPH Migas Adi Subagyo menilai statement Hatta belum dapat dikatakan keputusan. Untuk kajian detail sendiri, ia menilai dengan perkiraaan kendaraan umum sebanyak 2% dari jumlah total kendaraan dapat menghemat kocek pemerintah sebanyak beberapa triliun rupiah.
Sementara VP Corporate Communication Pertamina M Harun mengatakan sebagai operator pihaknya hanya menjalankan apa pun keputusan pemerintah dan DPR. Namun, ia mengharapkan implementasi di lapangan nanti lebih sederhana tidak membingungkan SPBU dan konsumen.
Seperti diketahui, Per 1 Januari 2011, pemerintah berencana memberlakukan pembatasan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Dengan sistem distribusi tertutup, nantinya kendaraan pribadi produksi setelah tahun 2005 dilarang menggunakan BBM jenis premium. Namun, hal ini sepertinya masih harus menanti persetujuan DPR.
∞∞∞ sumber (http://www.mediaindonesia.com/read/2010/11/23/183354/21/2/-Pembatasan-BBM-Solusi-Hatta-Rajasa-Diragukan) ∞∞∞