asep50
11th April 2012, 10:35 AM
Lagi, Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung dari PDIP,mengakui ada pemborosan anggaran di DPR Senayan, akibat double pengeluaran menyangkut pemeliharaan Rumah Jabatan Anggota (RJA) Rp 30 miliar. Sehingga, pimpinan DPR menyadari perlunya RJA dikembalikan pada negara.
Menurut Pramono, meski tidak mudah bagi pimpinan DPR merealisasikan keinginan tersebut. Namun, pimpinan DPR tetap berupaya dapat mewujudkan niat baik itu. Sebab, sebagai bentuk penghematan dana APBN. Mengingat, fungsi RJA tidak efektif digunakan anggota dewan.
�Memang ada usulan pimpinan, soal RJA yang tidak difungsikan baik, namun biaya pemeliharaan tinggi. Ketika tidak ditempati, namun harus ada satpam, jelas terjadi double pengeluaran,� kata Pramono. Praktis,ini identik dengan pemborosan uang rakyat.
�Kalau dikembalikan kepada negara, saya yakin itu lebih baik. Termasuk, biaya rumah anggota yang kita lihat banyak tidak digunakan. Angka relatif, tapi harus kita kontrol bersama apa digunakan sesuai fungsi,� tandasnya.
Menurut Pramono, meski diakui pemborosan uang negara, pengembalian RJA tidak mudah karena alasan jabatan. �Kita bisa mengecek pengeluarannya, benar Rp 30 miliar. Makanya, pimpinan resmi sudah putuskan cara mengembalikan itu. Ternyata tak gampang. Dulu saya menolak mobil jabatan, tapi ternyata tak gampang. Saya tak jadi mengembalikan. Sulitnya karena itu hal yang melekat pada jabatan,� dalih Pram.
Pimpinan DPR lainnya Priyo Budi Santoso dari Golkar menyatakan, meski setuju pengembalian RJA, tenyata memiliki opsi lain dengan memberikan tunjangan sewa rumah yang diberikan kepada anggota dewan sebagai gantinya.
�Ya udah kami kembalikan. Tapi, kami minta sewa� katanya.
Priyo beralasan tunjangan sewa rumah yang diberikan untuk anggota dewan menjadi diperlukan bagi anggota dewan yang belum memiliki rumah di Jakarta.
�Saya termasuk mengusulkan kepada pemerintah soal RJA DPR dan pimpinan. Kami setuju dikembalikan kepada negara. Nanti bagi anggota DPR yang tidak punya rumah pakai tunjangan sewa aja,� ujarnya.
Namun, Priyo enggan menyebut berapa besar nilai tunjangan yang diberikan kepada anggota dewan sebagai kompensasi dari dikembalikannya RJA kepada negara. �Yang penting jauh lebih efisien,� katanya singkat. @suci astuti
SUMBER (http://dld.bz/sumbernya)
Menurut Pramono, meski tidak mudah bagi pimpinan DPR merealisasikan keinginan tersebut. Namun, pimpinan DPR tetap berupaya dapat mewujudkan niat baik itu. Sebab, sebagai bentuk penghematan dana APBN. Mengingat, fungsi RJA tidak efektif digunakan anggota dewan.
�Memang ada usulan pimpinan, soal RJA yang tidak difungsikan baik, namun biaya pemeliharaan tinggi. Ketika tidak ditempati, namun harus ada satpam, jelas terjadi double pengeluaran,� kata Pramono. Praktis,ini identik dengan pemborosan uang rakyat.
�Kalau dikembalikan kepada negara, saya yakin itu lebih baik. Termasuk, biaya rumah anggota yang kita lihat banyak tidak digunakan. Angka relatif, tapi harus kita kontrol bersama apa digunakan sesuai fungsi,� tandasnya.
Menurut Pramono, meski diakui pemborosan uang negara, pengembalian RJA tidak mudah karena alasan jabatan. �Kita bisa mengecek pengeluarannya, benar Rp 30 miliar. Makanya, pimpinan resmi sudah putuskan cara mengembalikan itu. Ternyata tak gampang. Dulu saya menolak mobil jabatan, tapi ternyata tak gampang. Saya tak jadi mengembalikan. Sulitnya karena itu hal yang melekat pada jabatan,� dalih Pram.
Pimpinan DPR lainnya Priyo Budi Santoso dari Golkar menyatakan, meski setuju pengembalian RJA, tenyata memiliki opsi lain dengan memberikan tunjangan sewa rumah yang diberikan kepada anggota dewan sebagai gantinya.
�Ya udah kami kembalikan. Tapi, kami minta sewa� katanya.
Priyo beralasan tunjangan sewa rumah yang diberikan untuk anggota dewan menjadi diperlukan bagi anggota dewan yang belum memiliki rumah di Jakarta.
�Saya termasuk mengusulkan kepada pemerintah soal RJA DPR dan pimpinan. Kami setuju dikembalikan kepada negara. Nanti bagi anggota DPR yang tidak punya rumah pakai tunjangan sewa aja,� ujarnya.
Namun, Priyo enggan menyebut berapa besar nilai tunjangan yang diberikan kepada anggota dewan sebagai kompensasi dari dikembalikannya RJA kepada negara. �Yang penting jauh lebih efisien,� katanya singkat. @suci astuti
SUMBER (http://dld.bz/sumbernya)