putra1st
14th November 2011, 12:45 PM
http://static.republika.co.id/uploads/images/headline/sejumlah-kendaraan-bermotor-menyerobot-jalur-busway-untuk-menghindari-kemacetan-_111003150628-839.jpg
Sejumlah kendaraan bermotor menyerobot jalur "busway" untuk menghindari kemacetan di Jatinegara, Jakarta Timur.
JAKARTA � Pembatasan kendaraan harus disertai dengan perbaikan transportasi massal. Rachmat Gumilar (24), warga Jalan Krekot Pasarbaru Jakarta, mengaku tidak setuju dengan pembatasan kendaraan selama belum ada angkutan massal yang nyaman. �Kemacetan di Jakarta sudah demikian semrawut, pembatasan kendaraan pribadi adalah solusi dari ketidakbecusan pemerintah DKI yang tidak bisa mengatasi kemacetan,� ujar dia.
Pria yang setiap hari memakai mobil ke tempat kerjanya di Jalan Juanda Jakarta Pusat ini mengaku tidak nyaman memakai kendaraan umum. �Busway udah nggak nyaman. Monorel MRT nggak jelas juga,� ujar dia.
Menurut dia, solusi buat kemacetan adalah memperbaiki infrastruktur jalan dan meningkatkan kualitas kendaraan umum massal yang nyaman. Jika semua itu telah dilakukan, kebijakan apapun yang diterapkan oleh pemerintah akan diterima semua pihak.
Selain itu, ia menilai pembatasan kendaraan dengan warna atau nopol atau ukuran cc kendaraan juga tidak akan berjalan karena pertumbuhan jumlah kendaraan sangat tinggi. Bahkan akan sangat mungkin orang-orang kaya membeli dua atau tiga mobil lagi untuk menghindari pembatasan. Ia pun mengaku jika mendapat rezeki lebih akan membeli mobil bernopol genap karena saat ini ia memiliki mobil bernopol ganjil.
Pajak progresif yang diterapkan pemerintah pun dinilai tidak berjalan dengan baik. Pajak ini diberlakukan untuk membatasi jumlah kendaraan pribadi. Dengan menaikkan pajak kendaraan, maka masyarakat akan berpikir ulang untuk memiliki kendaraan lebih dari satu. �Pajak ini nggak ngaruh karena hanya dikenakan dengan nama satu orang saja. Tidak dalam keluarga,� ujar dia. Menurutnya, bisa saja mobil kedua dibeli atas nama istrinya atau anaknya.
Ia berujar seharusnya pemerintah DKI mencontoh negara lain, misalnya Singapura. Singapura luasnya lebih kecil daripada Jakarta. Di sana tidak ada kemacetan kendaraan karena pemerintah mengatur dengan ketat. �SIM saja tidak mudah dimiliki warga karena sulit tesnya. Pajak mobil dan tarif jalan berbayar juga tinggi,� kata dia.
(http://www.republika.co.id/berita/regional/jabodetabek/11/11/14/lumxbw-mau-batasi-kendaraan-warga-malah-bilang-pemprov-dki-tak-becus)..source.. (http://www.republika.co.id/berita/regional/jabodetabek/11/11/14/lumxbw-mau-batasi-kendaraan-warga-malah-bilang-pemprov-dki-tak-becus)
Sejumlah kendaraan bermotor menyerobot jalur "busway" untuk menghindari kemacetan di Jatinegara, Jakarta Timur.
JAKARTA � Pembatasan kendaraan harus disertai dengan perbaikan transportasi massal. Rachmat Gumilar (24), warga Jalan Krekot Pasarbaru Jakarta, mengaku tidak setuju dengan pembatasan kendaraan selama belum ada angkutan massal yang nyaman. �Kemacetan di Jakarta sudah demikian semrawut, pembatasan kendaraan pribadi adalah solusi dari ketidakbecusan pemerintah DKI yang tidak bisa mengatasi kemacetan,� ujar dia.
Pria yang setiap hari memakai mobil ke tempat kerjanya di Jalan Juanda Jakarta Pusat ini mengaku tidak nyaman memakai kendaraan umum. �Busway udah nggak nyaman. Monorel MRT nggak jelas juga,� ujar dia.
Menurut dia, solusi buat kemacetan adalah memperbaiki infrastruktur jalan dan meningkatkan kualitas kendaraan umum massal yang nyaman. Jika semua itu telah dilakukan, kebijakan apapun yang diterapkan oleh pemerintah akan diterima semua pihak.
Selain itu, ia menilai pembatasan kendaraan dengan warna atau nopol atau ukuran cc kendaraan juga tidak akan berjalan karena pertumbuhan jumlah kendaraan sangat tinggi. Bahkan akan sangat mungkin orang-orang kaya membeli dua atau tiga mobil lagi untuk menghindari pembatasan. Ia pun mengaku jika mendapat rezeki lebih akan membeli mobil bernopol genap karena saat ini ia memiliki mobil bernopol ganjil.
Pajak progresif yang diterapkan pemerintah pun dinilai tidak berjalan dengan baik. Pajak ini diberlakukan untuk membatasi jumlah kendaraan pribadi. Dengan menaikkan pajak kendaraan, maka masyarakat akan berpikir ulang untuk memiliki kendaraan lebih dari satu. �Pajak ini nggak ngaruh karena hanya dikenakan dengan nama satu orang saja. Tidak dalam keluarga,� ujar dia. Menurutnya, bisa saja mobil kedua dibeli atas nama istrinya atau anaknya.
Ia berujar seharusnya pemerintah DKI mencontoh negara lain, misalnya Singapura. Singapura luasnya lebih kecil daripada Jakarta. Di sana tidak ada kemacetan kendaraan karena pemerintah mengatur dengan ketat. �SIM saja tidak mudah dimiliki warga karena sulit tesnya. Pajak mobil dan tarif jalan berbayar juga tinggi,� kata dia.
(http://www.republika.co.id/berita/regional/jabodetabek/11/11/14/lumxbw-mau-batasi-kendaraan-warga-malah-bilang-pemprov-dki-tak-becus)..source.. (http://www.republika.co.id/berita/regional/jabodetabek/11/11/14/lumxbw-mau-batasi-kendaraan-warga-malah-bilang-pemprov-dki-tak-becus)