putra1st
8th November 2011, 08:48 AM
http://www.jpnn.com/picture/thumbnail/20110819_091128/x091128_629771_uang_uang_2_Thumb.jpg.pagespeed.ic. 38LB8VqlUx.jpg
MEDAN � Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho mengusulkan penambahan belanja aparatur yang meliputi gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan sebesar Rp179 miliar dalam Rancangan APBD Perubahan 2011.
Dengan penambahan tersebut, maka anggaran belanja aparatur meningkat dari Rp 643,5 miliar menjadi Rp822,5 miliar. Penambahan ini dibutuhkan untuk menutupi tunggakan gaji dan tunjangan PNS. �Pertambahan juga disebabkan untuk alokasi tambahan penghasilan PNS daerah akibat pertambahan jumlah PNS daerah dari penerimaan CPNS daerah formasi 2010,kenaikan golongan dan PNS daerah yang dimutasi ke Pemprov Sumut,�katanya pada paripurna DPRD Sumut menjawab pertanyaan anggota Dewan tentang RAPBD-P Sumut 2011 di Gedung Dewan kemarin.
Soal kenaikan belanja tidak langsung lainnya untuk bagi hasilpajakdaerahkepadapemerintah kabupaten/kota dan pemerintahan desa sebesar Rp94,7 miliar, hingga jumlahnya berubah dari Rp701 miliar menjadi Rp795 miliar, menurut Gatot, berdasarkan pertimbangan realisasi penerimaan 2010. �Demikian juga penambahan belanja keuangan bantuan keuangan kepada pemerintahan kabupaten/kota dan pemerintah desa sebesar Rp128 miliar adalah untuk mengatasi kekurangan bantuan kesejahteraan kepada guru yang kurang dianggarkan pada APBD Induk 2011,�tukasnya.
Sedangkan alasan alokasi belanja hibah bertambah Rp66,3 miliar menjadi Rp379,5 miliar dan bantuan sosial bertambah Rp21,4 miliar menjadi Rp69,3 miliar adalah untuk membantu pemberdayaan dan kemandirian lembaga/organisasi/ kelompok masyarakat agar Pemprov Sumut dapat berpartisipasi dalam urusan sosial kemasyarakatan.
Di tempat terpisah, pengamat transparansi anggaran Elfenda Ananda mengatakan, penambahan anggaran belanja pegawai itu tidak berpihak kepada rakyat.Bahkan,dia menilai pertambahannya amat besar dan sebaiknya diminta untuk tidak disahkan. �Kita harapkan agar Pemprov maupun DPRD Sumut memperhatikan prinsip anggaran yang berkeadilan.Yang diharapkan masyarakat sebenarnya adalah pertambahan anggaran untuk belanja pembangunan, bukan untuk belanja aparatur,�ujarnya.
Soal pertambahan gaji tersebut, dia menilai sudah menggerogoti dana alokasi umum (DAU).Seharusnya jika belanja aparatur tidak bertambah,maka DAU tidak saja dominan untuk bayar gaji, akan tetapi bisa disisihkan untuk kegiatan pembangunan. Struktur belanja gaji Rp822,5 miliar,hampir menyamai DAU Rp948 miliar. Selain penciutan belanjabelanja kedinasan, belanja bantuan sosial (bansos) juga bisa diciutkan jika memang keharusan untuk menutupi belanja aparatur.
�Bansos tidak perlu besar-besar, secukupnya saja dianggarkan. Persoalannya, bansos lebih dinikmati dari sisi kepentingan politis, bukan bermanfaat langsung bagi masyarakat,�ujarnya. Yang lebih mengherankan, penurunan anggaran belanja pembangunanataubelanjalangsung. Dalam RAPBD-P itu, belanja langsung menurun sekitar Rp5,852 miliar menjadi Rp2,640 miliar dari sebelumnya Rp 2,646 miliar di APBD murni 2011.
Dengan alasan penundaan beberapa kegiatan pembangunan untuk penghematan anggaran setelah melalui evaluasi, menurut Elfenda adalah alasan tidak tepat. Pasalnya, kegiatan-kegiatan tersebut sebelumnya sudah direncanakan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD).�Berarti dalam hal ini,kinerja Pemprov Sumut lemah,�ujarnya.
Direncanakan RAPBD-P 2011 akan disahkan menjadi APBD-P 2011 dalam sidang paripurna hari ini (Selasa 8/ 11). Pengesahan juga akan dilakukan pada Ranperda Pengendalian Pencemaran Udara.
(http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/442145/44/)..source.. (http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/442145/44/)
MEDAN � Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho mengusulkan penambahan belanja aparatur yang meliputi gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan sebesar Rp179 miliar dalam Rancangan APBD Perubahan 2011.
Dengan penambahan tersebut, maka anggaran belanja aparatur meningkat dari Rp 643,5 miliar menjadi Rp822,5 miliar. Penambahan ini dibutuhkan untuk menutupi tunggakan gaji dan tunjangan PNS. �Pertambahan juga disebabkan untuk alokasi tambahan penghasilan PNS daerah akibat pertambahan jumlah PNS daerah dari penerimaan CPNS daerah formasi 2010,kenaikan golongan dan PNS daerah yang dimutasi ke Pemprov Sumut,�katanya pada paripurna DPRD Sumut menjawab pertanyaan anggota Dewan tentang RAPBD-P Sumut 2011 di Gedung Dewan kemarin.
Soal kenaikan belanja tidak langsung lainnya untuk bagi hasilpajakdaerahkepadapemerintah kabupaten/kota dan pemerintahan desa sebesar Rp94,7 miliar, hingga jumlahnya berubah dari Rp701 miliar menjadi Rp795 miliar, menurut Gatot, berdasarkan pertimbangan realisasi penerimaan 2010. �Demikian juga penambahan belanja keuangan bantuan keuangan kepada pemerintahan kabupaten/kota dan pemerintah desa sebesar Rp128 miliar adalah untuk mengatasi kekurangan bantuan kesejahteraan kepada guru yang kurang dianggarkan pada APBD Induk 2011,�tukasnya.
Sedangkan alasan alokasi belanja hibah bertambah Rp66,3 miliar menjadi Rp379,5 miliar dan bantuan sosial bertambah Rp21,4 miliar menjadi Rp69,3 miliar adalah untuk membantu pemberdayaan dan kemandirian lembaga/organisasi/ kelompok masyarakat agar Pemprov Sumut dapat berpartisipasi dalam urusan sosial kemasyarakatan.
Di tempat terpisah, pengamat transparansi anggaran Elfenda Ananda mengatakan, penambahan anggaran belanja pegawai itu tidak berpihak kepada rakyat.Bahkan,dia menilai pertambahannya amat besar dan sebaiknya diminta untuk tidak disahkan. �Kita harapkan agar Pemprov maupun DPRD Sumut memperhatikan prinsip anggaran yang berkeadilan.Yang diharapkan masyarakat sebenarnya adalah pertambahan anggaran untuk belanja pembangunan, bukan untuk belanja aparatur,�ujarnya.
Soal pertambahan gaji tersebut, dia menilai sudah menggerogoti dana alokasi umum (DAU).Seharusnya jika belanja aparatur tidak bertambah,maka DAU tidak saja dominan untuk bayar gaji, akan tetapi bisa disisihkan untuk kegiatan pembangunan. Struktur belanja gaji Rp822,5 miliar,hampir menyamai DAU Rp948 miliar. Selain penciutan belanjabelanja kedinasan, belanja bantuan sosial (bansos) juga bisa diciutkan jika memang keharusan untuk menutupi belanja aparatur.
�Bansos tidak perlu besar-besar, secukupnya saja dianggarkan. Persoalannya, bansos lebih dinikmati dari sisi kepentingan politis, bukan bermanfaat langsung bagi masyarakat,�ujarnya. Yang lebih mengherankan, penurunan anggaran belanja pembangunanataubelanjalangsung. Dalam RAPBD-P itu, belanja langsung menurun sekitar Rp5,852 miliar menjadi Rp2,640 miliar dari sebelumnya Rp 2,646 miliar di APBD murni 2011.
Dengan alasan penundaan beberapa kegiatan pembangunan untuk penghematan anggaran setelah melalui evaluasi, menurut Elfenda adalah alasan tidak tepat. Pasalnya, kegiatan-kegiatan tersebut sebelumnya sudah direncanakan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD).�Berarti dalam hal ini,kinerja Pemprov Sumut lemah,�ujarnya.
Direncanakan RAPBD-P 2011 akan disahkan menjadi APBD-P 2011 dalam sidang paripurna hari ini (Selasa 8/ 11). Pengesahan juga akan dilakukan pada Ranperda Pengendalian Pencemaran Udara.
(http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/442145/44/)..source.. (http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/442145/44/)