GodFather
18th July 2011, 08:03 AM
Senin, 18/07/2011 06:17 WIB
Ramadhian Fadillah - detikNews
Jakarta - Banser NU membentuk Densus 99 untuk ikut memerangi teroris. Namun peran serta ormas-ormas untuk melakukan fungsi penegak hukum dipertanyakan. Ditakutkan akan ada penyimpangan dan tindakan main hakim sendiri.
"Menurut saya itu mengada-ada. Ini mengambil alih tugas polisi. Ini tidak bisa disetujui," ujar Sosiolog Musni Umar kepada detikcom, Minggu (17/7/2011) malam.
Musni mengaku khawatir dengan peran-peran kelompok seperti ini jika sudah mengambil alih wewenang kepolisian. Apalagi melakukan upaya kontraintelijen atau melakukan tindakan pada seseorang yang diduga teroris.
"Ini harus diawasi. Boleh jadi tindakan mereka malah berlebih-lebihan," katanya.
Musni menjelaskan saat pembersihan kader dan simpatisan PKI pasca G30S/PKI tahun 1965, banyak organisasi paramiliter seperti ini yang membantu tugas aparat keamanan. Pada pelaksanaannya, justru kelompok-kelompok ini yang jauh lebih kejam dan melakukan tugasnya secara berlebihan.
"Ini jangan sampai terulang lagi," harap Musni.
Menurutnya, Satgas milik Ormas lebih baik menjaga ketertiban internal lingkungan Ormas. Atau melakukan pembinaan pada masyarakat. Cara-cara ini lebih baik daripada membantu kepolisian secara fisik.
Sebelumnya Ketua Umum GP Ansor, Nusron Wahid, menjelaskan, Densus 99 didirikan tepat pada ulang tahun ke-77 GP Ansor pada 24 April 2011.
Pembentukannya bertepatan dengan banyaknya radikalisasi yang mengatasnamakan agama, termasuk pula peledakan bom yang mengatasnamakan agama di tempat umum dan masjid. Tugas densus ini adalah melakukan pencegahan terorisme dan memberikan edukasi kepada publik supaya tidak terprovokasi oleh gerakan-gerakan yang menginginkan Indonesia bubar.
"Selain pencegahan, Densus 99 juga melakukan monitoring dan manakala menemukan tindak kekerasan harus dilaporkan kepada aparat. Kalau aparat tidak sanggup, Densus 99 wajib menangkap teroris itu," kata Nusron dalam apel banser sebelum puncak Harlah ke-85 NU di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (17/7/2011).
(rdf/feb)
Ramadhian Fadillah - detikNews
Jakarta - Banser NU membentuk Densus 99 untuk ikut memerangi teroris. Namun peran serta ormas-ormas untuk melakukan fungsi penegak hukum dipertanyakan. Ditakutkan akan ada penyimpangan dan tindakan main hakim sendiri.
"Menurut saya itu mengada-ada. Ini mengambil alih tugas polisi. Ini tidak bisa disetujui," ujar Sosiolog Musni Umar kepada detikcom, Minggu (17/7/2011) malam.
Musni mengaku khawatir dengan peran-peran kelompok seperti ini jika sudah mengambil alih wewenang kepolisian. Apalagi melakukan upaya kontraintelijen atau melakukan tindakan pada seseorang yang diduga teroris.
"Ini harus diawasi. Boleh jadi tindakan mereka malah berlebih-lebihan," katanya.
Musni menjelaskan saat pembersihan kader dan simpatisan PKI pasca G30S/PKI tahun 1965, banyak organisasi paramiliter seperti ini yang membantu tugas aparat keamanan. Pada pelaksanaannya, justru kelompok-kelompok ini yang jauh lebih kejam dan melakukan tugasnya secara berlebihan.
"Ini jangan sampai terulang lagi," harap Musni.
Menurutnya, Satgas milik Ormas lebih baik menjaga ketertiban internal lingkungan Ormas. Atau melakukan pembinaan pada masyarakat. Cara-cara ini lebih baik daripada membantu kepolisian secara fisik.
Sebelumnya Ketua Umum GP Ansor, Nusron Wahid, menjelaskan, Densus 99 didirikan tepat pada ulang tahun ke-77 GP Ansor pada 24 April 2011.
Pembentukannya bertepatan dengan banyaknya radikalisasi yang mengatasnamakan agama, termasuk pula peledakan bom yang mengatasnamakan agama di tempat umum dan masjid. Tugas densus ini adalah melakukan pencegahan terorisme dan memberikan edukasi kepada publik supaya tidak terprovokasi oleh gerakan-gerakan yang menginginkan Indonesia bubar.
"Selain pencegahan, Densus 99 juga melakukan monitoring dan manakala menemukan tindak kekerasan harus dilaporkan kepada aparat. Kalau aparat tidak sanggup, Densus 99 wajib menangkap teroris itu," kata Nusron dalam apel banser sebelum puncak Harlah ke-85 NU di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (17/7/2011).
(rdf/feb)