firmanway
21st February 2017, 04:31 PM
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian Perdagangan untuk menghapus penetapan kuota sebagai instrumen pembatasan impor. Sebabnya, penerapan kuota dinilai rawan disalahgunakan oleh para pemburu rente.
http://katadata.co.id/public/media/images/thumb/2016/08/09/2016_08_09-18_01_14_9c01ca6202ebef095c84cbc42326f4af_620x413_ thumb.jpg
Untuk mengontrol impor komoditas strategis, Jokowi lebih memilih pemberlakuan tarif. Meski, dalam penetapan tarif juga ada peraturan-peraturan internasional seperti yang berlaku di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization / WTO) yang harus dikaji.
"Jadi saya minta dipelajari diberlakukannya tarif ataupun kombinasi keduanya (kuota dan tarif). Karena terkait kuota sudah banyak yang masuk sel," kata Jokowi saat membuka rapat kerja Kementerian Perdagangan di Istana Negara, Selasa (21/2).
Baca Selengkapnya ==> Sistem Impor (http://katadata.co.id/berita/2017/02/21/jokowi-minta-sistem-kuota-impor-diganti-tarif)
http://katadata.co.id/public/media/images/thumb/2016/08/09/2016_08_09-18_01_14_9c01ca6202ebef095c84cbc42326f4af_620x413_ thumb.jpg
Untuk mengontrol impor komoditas strategis, Jokowi lebih memilih pemberlakuan tarif. Meski, dalam penetapan tarif juga ada peraturan-peraturan internasional seperti yang berlaku di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization / WTO) yang harus dikaji.
"Jadi saya minta dipelajari diberlakukannya tarif ataupun kombinasi keduanya (kuota dan tarif). Karena terkait kuota sudah banyak yang masuk sel," kata Jokowi saat membuka rapat kerja Kementerian Perdagangan di Istana Negara, Selasa (21/2).
Baca Selengkapnya ==> Sistem Impor (http://katadata.co.id/berita/2017/02/21/jokowi-minta-sistem-kuota-impor-diganti-tarif)