firmanway
29th November 2016, 05:56 PM
http://katadata.co.id/public/media/images/thumb/2016/05/30/2016_05_30-10_42_53_ba73b5dff92611f747b053f4986df745_620x413_ thumb.jpg
Perubahan status Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) merupakan salah satu poin yang masih menjadi perdebatan dalam pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Migas. Beberapa pihak mendukung perubahan status SKK Migas menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Khusus, salah satunya mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Ari Soemarno.
Dia mengatakan KK Migas memang seharusnya berbentuk badan tersendiri, sebagai representasi negara yang khusus mengatur tentang kegiatan usaha hulu migas di Indonesia. "Kalau pendapat saya pribadi, sebaiknya itu diatur dengan badan sendiri. Harus diatur BUMN tersendiri. Saya setuju dengan konsep itu. Yang khusus sifatnya," ujar Ari saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (29/11).
Menurutnya, fungsi dan wewenang SKK Migas saat ini tidak bisa dikembalikan lagi ke Pertamina, seperti sebelum adanya UU Migas. Alasannya, Pertamina harus bisa berkonsentrasi kepada kegiatan operasional hulu migasnya.
Baca Selengkapnya ==> SKK Migas (http://katadata.co.id/berita/2016/11/29/mantan-dirut-pertamina-dukung-skk-migas-jadi-bumn-khusus)
Perubahan status Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) merupakan salah satu poin yang masih menjadi perdebatan dalam pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Migas. Beberapa pihak mendukung perubahan status SKK Migas menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Khusus, salah satunya mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Ari Soemarno.
Dia mengatakan KK Migas memang seharusnya berbentuk badan tersendiri, sebagai representasi negara yang khusus mengatur tentang kegiatan usaha hulu migas di Indonesia. "Kalau pendapat saya pribadi, sebaiknya itu diatur dengan badan sendiri. Harus diatur BUMN tersendiri. Saya setuju dengan konsep itu. Yang khusus sifatnya," ujar Ari saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (29/11).
Menurutnya, fungsi dan wewenang SKK Migas saat ini tidak bisa dikembalikan lagi ke Pertamina, seperti sebelum adanya UU Migas. Alasannya, Pertamina harus bisa berkonsentrasi kepada kegiatan operasional hulu migasnya.
Baca Selengkapnya ==> SKK Migas (http://katadata.co.id/berita/2016/11/29/mantan-dirut-pertamina-dukung-skk-migas-jadi-bumn-khusus)