firmanway
20th November 2016, 07:41 PM
http://katadata.co.id/public/media/images/thumb/2016/05/19/2016_05_19-18_49_57_d68d0c7b42eb42af064345d267644156_620x413_ thumb.jpg
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) meragukan keterlibatan swasta membangun pembangkit dan langsung menjualnya listriknya ke konsumen di daerah terpencil, khususnya di Timur Indonesia. Alasan keekonomian menjadi faktor utama penghambatnya.
Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan rencana pemerintah yang melibatkan swasta dalam penyediaan listrik di daerah terpencil. Dia menganggap hal ini baru sebatas wacana, karena belum tentu ada swasta yang mau menggarap proyek ini.
Menurutnya tingkat keekonomian proyek listrik di daerah terpencil sangat rendah. Sementara bagi investor swasta faktor keekonomian dan keuntungan ini sangat penting agar modal investasi yang telah dikeluarkan bisa kembali. Pengalaman PLN dalam menyediakan infrastruktur kelistrikan di daerah terpencil, selalu rugi.
Sofyan mencontohkan hal yang dilakukan PLN di Papua. Di daerah ini PLN memberikan subsidi harga untuk setiap listrik yang dijualnya. Untuk mengaliri listrik di daerah tersebut, PLN mengeluarkan biaya sekitar Rp 3.500 - 4.000 per kilowatt jam (kWh). Sedangkan harga listrik yang bisa dijual hanya Rp 400 per kWh.
Meski begitu, PLN tetap mendukung dan mempersilakan apabila swasta tetap mau membangun infrastruktur kelistrikan, seperti di Papua dan daerah yang sulit dijangkau lainnya. "Ada 100 rumah tidak bisa dijangkau PLN dan terisolasi. Swasta mau? Boleh. Swasta pergi ke papua buat 100 rumah. Mau tidak menurut anda? Tidak sanggup! Yang sanggup itu cross subsidy," ujar Sofyan di Kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Jakarta, Jumat (18/11).
Baca Selengkapnya ==> Pembangkit di Daerah (http://katadata.co.id/berita/2016/11/18/swasta-dinilai-tak-mampu-bangun-pembangkit-di-daerah-terpencil)
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) meragukan keterlibatan swasta membangun pembangkit dan langsung menjualnya listriknya ke konsumen di daerah terpencil, khususnya di Timur Indonesia. Alasan keekonomian menjadi faktor utama penghambatnya.
Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan rencana pemerintah yang melibatkan swasta dalam penyediaan listrik di daerah terpencil. Dia menganggap hal ini baru sebatas wacana, karena belum tentu ada swasta yang mau menggarap proyek ini.
Menurutnya tingkat keekonomian proyek listrik di daerah terpencil sangat rendah. Sementara bagi investor swasta faktor keekonomian dan keuntungan ini sangat penting agar modal investasi yang telah dikeluarkan bisa kembali. Pengalaman PLN dalam menyediakan infrastruktur kelistrikan di daerah terpencil, selalu rugi.
Sofyan mencontohkan hal yang dilakukan PLN di Papua. Di daerah ini PLN memberikan subsidi harga untuk setiap listrik yang dijualnya. Untuk mengaliri listrik di daerah tersebut, PLN mengeluarkan biaya sekitar Rp 3.500 - 4.000 per kilowatt jam (kWh). Sedangkan harga listrik yang bisa dijual hanya Rp 400 per kWh.
Meski begitu, PLN tetap mendukung dan mempersilakan apabila swasta tetap mau membangun infrastruktur kelistrikan, seperti di Papua dan daerah yang sulit dijangkau lainnya. "Ada 100 rumah tidak bisa dijangkau PLN dan terisolasi. Swasta mau? Boleh. Swasta pergi ke papua buat 100 rumah. Mau tidak menurut anda? Tidak sanggup! Yang sanggup itu cross subsidy," ujar Sofyan di Kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Jakarta, Jumat (18/11).
Baca Selengkapnya ==> Pembangkit di Daerah (http://katadata.co.id/berita/2016/11/18/swasta-dinilai-tak-mampu-bangun-pembangkit-di-daerah-terpencil)