nairin
12th August 2010, 03:37 PM
GLOBAL warming, sebuah kata yang tidak lagi asing bagi telinga sebagian besar manusia. Baik pria maupun wanita, baik muda maupun tua, baik berpendidikan maupun tidak, baik miskin maupun kaya tentu pernah mendengar kata ini dan dapat dipastikan saat ini kita semua turut juga merasakan akibat terjadinya global warming. Saat ini akibat global warming tidak hanya dapat kita dengar atau saksikan melalui berbagai media baik surat kabar, radio ataupun televisi tetapi kita juga dapat merasakan akibatnya.
Misalnya sebagai seorang petani tidak lagi memiliki kepastian dalam mengelola lahan pertaniannya disebabkan air yang dibutuhkan tidak lagi mencukupi. Atau bahkan ketika panen yang mereka harapkan dapat dinikmati menjadi sebuah cerita duka manakala banjir tiba-tiba menggenangi lahan mereka. Dan jika ini terjadi terus menerus dapat menyebakan terjadinya krisis pangan.
Untuk penduduk yang tinggal di tepi pantai harus mulai merencanakan membangun rumah ke daerah yang jauh dari tepi pantai karena saat ini tanah tempat rumah mereka dirikan mulai terendam air laut akibat naiknya permukaan laut secara perlahan-lahan bahkan dapat terjadi secara mendadak yang lebih dikenal dengan istilah rob. Juga diperkirakan banyaknya pulau yang telah tenggelam dan akan tenggelam akibat naiknya permukaan laut yang disebabkan mencairnya es baik di kutub utara maupun kutub selatan.
Tentu berbagai dampak pemanasan global yang kita alami saat ini baik itu dampak yang kecil misalnya sebatas ketidaknyamanan karena suhu yang ekstrim ataupun dampak yang besar misalnya berupa bencana kebakaran, kekeringan, banjir, dan lain sebagainya merupakan akibat dari berbagai prilaku dan aktivitas manusia yang tidak berwawasan lingkungan . Karena disadari atau tidak setiap manusia memiliki andil dalam terjadinya pemanasan global, pertama karena setiap aktifitas manusia memiliki dampak; baik itu kecil maupun besar terhadap lingkungan sekitarnya dan kedua ketika seseorang merasa tidak peduli dan hanya berdiam diri tidak melakukan usaha turut menangani pemanasan global berarti ia telah turut membiarkan terjadinya pemanasan global. Saat ini bukanlah saatnya untuk mencari siapa yang paling berperanan atau siapa yang menjadi penyebab pemanasan global karena semua itu telah terjadi dan merupakan pelajaran berharga bagi kita saat ini untuk mulai mengantisipasi dampak perubahan iklim.
Secara ilmiah dapat dijelaskan bahwa pemanasan global merupakan salah satu akibat dari terjadinya pencemaran udara. Kadar CO2 yang tinggi di lapisan atmosfer dapat menghalangi pantulan panas dari bumi ke atmosfer sehingga permukaan bumi menjadi lebih panas. Peristiwa ini disebut dengan efek rumah kaca (green house effect). Efek rumah kaca ini mempengaruhi terjadinya kenaikan suhu udara di bumi (pemanasan global). Adapun kecuali gas CO2 yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil yang dapat menyebabkan efek rumah kaca terdapat jenis gas lain seperti yang terurai berikut :
Metana (CH4) berasal dari areal persawahan, pelapukan kayu, timbunan sampah, proses industri dan ekploitasi bahan bakar fosil.
Nitrous Oksida (N2O) yang berasal dari kegiatan petani / pemupukan, transportasi dan proses industri.
Hidroflourakarbon (HFCs)berasal dari sistem pendingin, aerosol, foam, pelarut dan pemadam kebakaran.
Perflourokarbon (PFCs) berasal dari proses industri.
Sulfurheksaflourida (SF6) berasal dari proses industri
Dengan mengetahui penyebab terjadinya pemanasan global sebagaimana di jelaskan secara sederhana diatas , penanganan atau usaha mengurangi pemanasan global dapat dilakukan dengan mulai membatasi atau mengurangi terbentuknya gas-gas rumah kaca tersebut yaitu dengan melakukan tindakan mitigasi (pencegahan), berupa :
Membudayakan gemar menanam pohon dan menggunakan tanaman hidup sebagai pagar rumah.
Penebangan pohon harus di ikuti dengan penanaman kembali bibit pohon yang sama dalam jumlah yang lebih banyak.
Hindari membakar sampah.
Jangan membuka lahan dengan membakar.
Hemat energi dengan mematikan lampu dan peralatan listrik jika tidak di perlukan, menggunakan lampu hemat energi, dan tidak membiarkan pintu terbuka terlalu lama.
Menggunakan kertas dua sisi, mendaur ulang kertas, dan menggunakan barang-barang daur ulang.
Membawa tas belanja sendiri untuk menghindari penggunaan kantong plastik.
Hindari penggunaan lift atau excavator untuk naik maupun turun paling tidak 2 tingkat, Biasakan menggunakan tangga agar lebih sehat dan hemat listrik ( untuk kantor dan fasilitas umum ).
Mendesain bangunan dengan sirkulasi udara dan pencahayaan alami, sehingga meminimalkan penggunaan AC dan penerangan listrik.
Mengganti chiller ( sejenis alat yang di gerakkan oleh listrik yang berfungsi untuk mendinginkan suhu air sesuai dengan yang di inginkan) dengan refrigerant non CFC dapat menghemat energi 35%.
Usahakan menggunakan transportasi umum dan kendaraan yang ber bahan bakar ramah lingkungan seperti gas dan biodesel.
Untuk jarak dekat usahakan tidak menggunakan kendaraan bermotor, tetapi dengan berjalan kaki atau bersepeda.
Rawatlah mesin secara berkala agar emisi gas buang kendaraan baik.
Tidak melebihi kapasitas penumpang kendaran Anda.
Membeli produk-produk lokal untuk mengurangi transportasi barang-barang import.
Periksalah tekanan ban secara teratur. Tekanan ban yang akurat dapat menghemat bahan bakar minyak.
Istirahatkan kendaraan anda dua hari seminggu.
Bagi industri selalu memantau emisi gas buang limbahnya.
Pengetahuan ini diperlukan sehingga setiap manusia dapat mengetahui tindakan yang tepat dan berperanan dalam usaha menangani global warming dimulai dari tindakan nyata sehari-hari baik itu di rumah, sekolah, kantor,pasar atau dimanapun ia berada.
Sebagaimana Global Warming terjadi sebagai akibat prilaku dan aktivitas manusia yang tidak berwawasan lingkungan, maka untuk mengurangi global warming di perlukan perubahan wawasan dan prilaku seluruh umat manusia tanpa kecuali untuk lebih peduli dan mulai bersahabat dengan lingkungan. Seluruh komponen baik itu masyarakat, pengusaha dan pemerintah memiliki tanggungjawab yang sama dalam menyelamatkan bumi dari dampak pemanasan global (global warming), walaupun dalam hal ini sebagaimana fungsinya pemerintahlah yang memiliki peranan yang terbesar dalam berhasil tidaknya usaha mengatasi pemanasan global ini.
Salah satu syarat keberhasilan menangani pemanasan global yaitu jika didukung atau memiliki pemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (Good Governance). Karena satu dari empat belas karakter Good Governance yang disampaikan oleh beberapa Lembaga internasional dan para pakar (Bappenas, UK-ODA, UNDP, WORLD BANK, OECD-DAC, MTI, TII, Kemitraan Bagi Pembangunan, Nurcholish Madjid, Erna Witular, Bintoro Tjokroamidjojo, dan Setia Budi), yaitu salah satunya : berkomitmen pada lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan, berkesinambungan, berwawasan lingkungan, untuk kepentingan generasi sekarang dan masa yang akan datang. Komitmen ini jika dapat di wujudkan maka sangat membantu dalam mencegah dan mengurangi pemanasan global.
Namun penerapan good governance bukanlah suatu hal yang mudah, misalnya untuk memiliki karakter berkomitmen pada lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan, berkesinambungan, berwawasan lingkungan saat ini menjadi tantangan tersendiri mengingat banyaknya permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan lingkungan sebagai akibat terjadinya praktek KKN, kebijakan yang tidak jelas, kelembagaan belum ditata dengan baik, penempatan personil tidak kredibel, dan enforcement menggunakan sentra kehidupan politik yang kurang berorientasi pada kepentingan bangsa.
Good Governance adalah tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Tata pemerintahan yang baik, sangat erat kaitannya dengan reformasi birokrasi. Reformasi Birokrasi merupakan upaya sistematis, terpadu dan komprehensif untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance), meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik.
Sehingga dapat dikatakan agar penanganan dan pencegahan pemanasan global dapat optimal harus dilakukan reformasi birokrasi khususnya di bidang lingkungan hidup walaupun hal ini bukanlah hal yang mudah mengingat permasalahan yang ada di sekitar birokrasi Indonesia tampaknya cukup banyak dan kompleks. Mulai praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), rendahnya tingkat efisiensi, efektivitas dan produktivitas, hingga minimnya pelayanan kepada masyarakat. Padahal, begitu besar tumpuan diharapkan kepada birokrasi. Untuk itulah diperlukannya reformasi birokrasi yang diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi, secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (good governance), pemerintah yang bersih (clean government), dan bebas KKN yang akhirnya mampu menghasilkan dan memberikan pelayanan publik yang prima dalam kerangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
Mengingat dampak pemanasan global/global warming saat ini terus meningkat, maka reformasi birokrasi harus segera diwujudkan dalam wujud perubahan secara signifikan (evolusi yang dipercepat) melalui tindakan atau rangkaian kegiatan pembaharuan secara konsepsional, sistematis dan berkelanjutan dengan melakukan upaya penataan, peninjauan, penertiban, perbaikan, penyempurnaan dan pembaharuan sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup, termasuk perbaikan akhlak-moral sesuai tuntutan lingkungan, memantapkan komitmen dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang semuanya itu diarahkan dalam usaha menangani Global Warming. Singkatnya, hal yang penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan mind-set dan culture-set serta pengembangan budaya kerja dengan satu tujuan Selamatkan Lingkungan Hidup misalnya dengan tindakan mitigasi (pencegahan).
Agar Refromasi Birokrasi di bidang lingkungan hidup dapat terwujud sehingga penyebab dan akibat global warming dapat ditangani diperlukan adanya suatu strategi. Strategi tersebut meliputi upaya-upaya percepatan pemberantasan korupsi , peningkatan kinerja SDM aparatur bidang lingkungan, manajemen kepegawaian berbasis kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, remunerasi dan meritokrasi, diklat berbasis kompetensi, serta deregulasi dan debirokratisasi. Strategi ini merupakan langkah kongkret terwujudunya misi dari reformasi birokrasi yakni mengembalikan cita dan citra birokrasi pemerintahan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat serta dapat menjadi suri teladan dan panutan masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
Beberapa contoh reformasi birokrasi bidang lingkungan hidup yang perlu dilakukan antara lain deregulasi peraturan perundang-undangan misalnya dengan telah diundangkannya UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, di bidang pelayanan publik contohnya optimalisasi pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 19 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup daerah Propinsi dan daerah Kabupaten/Kota khususnya tentang pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak, di bidang kepegawaian (sistem rekruitmen, perbaikan sistem penggajian dan remunerasi PNS, sistem informasi manajemen, dan diklat berbasis kompetensi, dan bidang kelembagaan (penataan organisasi dan kelembagaan pemerintah pusat dan daerah).
Adapun Reformasi Birokrasi harus dimulai dari penataan kelembagaan untuk memiliki kewenangan penuh dalam menyelenggarakan seluruh kebijakan dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan, serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia aparatur dibidang lingkungan hidup di pusat dan daerah. Karena melihat kenyataan yang ada saat ini kelembagaan lingkungan hidup khususnya di beberapa daerah kabupaten/kota masih tergantung 'keinginan' pemimpin daerah masing-masing. Bagi daerah yang kebetulan memiliki kepala daerah yang peduli dan berwawasan lingkungan maka dapat dipastikan kelembagaan lingkungan di daerah tersebut akan diperkuat baik melalui level kelembagaan, kualitas sumber daya manusia ataupun melalui pendanaan yang maksimal. Namun sebaliknya akan terjadi jikalau kepala daerah kurang peduli dan berwawasan lingkungan, maka dari tingkat kelembagaan, sumber daya manusia hingga pendanaan akan menjadi prioritas yang terbelakang.
Hal inilah yang menjadi tantangan tersendiri, karena sejatinya akibat dari pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan pada daerah tertentu dampaknya juga akan turut dirasakan oleh daerah lain. Karena bicara lingkungan tidaklah mengenal batas wilayah dan waktu, contoh kongkretnya pemanasan global yang terjadi saat ini. Akibat penebangan liar (illegal logging), akibat aktivitas industri/usaha yang tidak memenuhi kaidah-kaidah lingkungan, ataupun akibat masyarakat yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak berwawasan lingkungan pada daerah atau negara tertentu dampak negatifnya juga dirasakan oleh daerah/negara lain, dampak negatifnya tidak hanya dirasakan saat ini tapi juga kemungkinan untuk beberapa waktu yang lama.
Menyadari hal ini sudah saatnyalah tindakan pemulihan, pengendalian dan pengelolaan lingkungan harus dilakukan secara mengglobal di seluruh daerah tanpa terkecuali yaitu dengan memperkuat dan memberi kewenangan penuh kepada instansi/lembaga lingkungan hidup untuk menjalankan seluruh fungsi, tugas dan kewenangannya secara professional tanpa intervensi pihak manapun.
Langkah selanjutnya adalah membuat mekanisme, pengaturan, sistem, dan prosedur yang sederhana tidak berbelit-belit, menegakkan akuntabilitas aparatur, meningkatkan dan menciptakan pengawasan yang komprehensif, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik menuju pelayanan publik yang berkualitas dan prima dalam bidang lingkungan hidup.
Dalam konteks penanganan Global Waming, tingkatkan pendanaan dan peran pemerintah daerah dalam melakukan usaha-usaha baik itu berupa mitigasi (mengurangi dampak pemanasan global) ataupun adaptasi (upaya menyesuaikan berbagai kegiatan terhadap perubahan iklim), peningkatan kualitas SDM lingkungan hidup di pusat dan daerah khususnya yang berhubungan dengan Global Warming, serta kembangkan kiat-kiat khusus yang efektif dan efisien dalam penanganan global warming, tumbuhkan diskusi forum lingkungan dan tingkatkan komitmen terhadap lingkungan hidup.
Akhirnya agar penangangan global warming dapat lebih optimal maka syarat utama yaitu dengan melakukan reformasi birokrasi khususnya dibidang lingkungan hidup dan ini memerlukan dukungan oleh semua pihak, baik itu oleh pemerintah itu sendiri yaitu dengan kemauan dan tekad bersama para birokrat dalam menciptakan pemerintah yang lebih baik dan pemerintah yang dipercaya/terpercaya; oleh dunia usaha/swasta dengan menerapkan good corporate governance dan tidak mengiming-imingi pejabat untuk berbuat korupsi dan suap-menyuap; dan oleh masyarakat yang partisipatif dan peduli dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
Suatu harapan untuk kita bersama, jikalau seluruh komponen bangsa memiliki niat dan tindakan nyata dalam satu kata "Mari Bersama Selamatkan Bumi dari Perubahan Iklim", maka Hari Depan Yang Lebih Baik kan benar-benar terwujud.(*)
sumber : http://www.mediaindonesia.com/webtorial/klh/?ar_id=NzMxOA==
Misalnya sebagai seorang petani tidak lagi memiliki kepastian dalam mengelola lahan pertaniannya disebabkan air yang dibutuhkan tidak lagi mencukupi. Atau bahkan ketika panen yang mereka harapkan dapat dinikmati menjadi sebuah cerita duka manakala banjir tiba-tiba menggenangi lahan mereka. Dan jika ini terjadi terus menerus dapat menyebakan terjadinya krisis pangan.
Untuk penduduk yang tinggal di tepi pantai harus mulai merencanakan membangun rumah ke daerah yang jauh dari tepi pantai karena saat ini tanah tempat rumah mereka dirikan mulai terendam air laut akibat naiknya permukaan laut secara perlahan-lahan bahkan dapat terjadi secara mendadak yang lebih dikenal dengan istilah rob. Juga diperkirakan banyaknya pulau yang telah tenggelam dan akan tenggelam akibat naiknya permukaan laut yang disebabkan mencairnya es baik di kutub utara maupun kutub selatan.
Tentu berbagai dampak pemanasan global yang kita alami saat ini baik itu dampak yang kecil misalnya sebatas ketidaknyamanan karena suhu yang ekstrim ataupun dampak yang besar misalnya berupa bencana kebakaran, kekeringan, banjir, dan lain sebagainya merupakan akibat dari berbagai prilaku dan aktivitas manusia yang tidak berwawasan lingkungan . Karena disadari atau tidak setiap manusia memiliki andil dalam terjadinya pemanasan global, pertama karena setiap aktifitas manusia memiliki dampak; baik itu kecil maupun besar terhadap lingkungan sekitarnya dan kedua ketika seseorang merasa tidak peduli dan hanya berdiam diri tidak melakukan usaha turut menangani pemanasan global berarti ia telah turut membiarkan terjadinya pemanasan global. Saat ini bukanlah saatnya untuk mencari siapa yang paling berperanan atau siapa yang menjadi penyebab pemanasan global karena semua itu telah terjadi dan merupakan pelajaran berharga bagi kita saat ini untuk mulai mengantisipasi dampak perubahan iklim.
Secara ilmiah dapat dijelaskan bahwa pemanasan global merupakan salah satu akibat dari terjadinya pencemaran udara. Kadar CO2 yang tinggi di lapisan atmosfer dapat menghalangi pantulan panas dari bumi ke atmosfer sehingga permukaan bumi menjadi lebih panas. Peristiwa ini disebut dengan efek rumah kaca (green house effect). Efek rumah kaca ini mempengaruhi terjadinya kenaikan suhu udara di bumi (pemanasan global). Adapun kecuali gas CO2 yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil yang dapat menyebabkan efek rumah kaca terdapat jenis gas lain seperti yang terurai berikut :
Metana (CH4) berasal dari areal persawahan, pelapukan kayu, timbunan sampah, proses industri dan ekploitasi bahan bakar fosil.
Nitrous Oksida (N2O) yang berasal dari kegiatan petani / pemupukan, transportasi dan proses industri.
Hidroflourakarbon (HFCs)berasal dari sistem pendingin, aerosol, foam, pelarut dan pemadam kebakaran.
Perflourokarbon (PFCs) berasal dari proses industri.
Sulfurheksaflourida (SF6) berasal dari proses industri
Dengan mengetahui penyebab terjadinya pemanasan global sebagaimana di jelaskan secara sederhana diatas , penanganan atau usaha mengurangi pemanasan global dapat dilakukan dengan mulai membatasi atau mengurangi terbentuknya gas-gas rumah kaca tersebut yaitu dengan melakukan tindakan mitigasi (pencegahan), berupa :
Membudayakan gemar menanam pohon dan menggunakan tanaman hidup sebagai pagar rumah.
Penebangan pohon harus di ikuti dengan penanaman kembali bibit pohon yang sama dalam jumlah yang lebih banyak.
Hindari membakar sampah.
Jangan membuka lahan dengan membakar.
Hemat energi dengan mematikan lampu dan peralatan listrik jika tidak di perlukan, menggunakan lampu hemat energi, dan tidak membiarkan pintu terbuka terlalu lama.
Menggunakan kertas dua sisi, mendaur ulang kertas, dan menggunakan barang-barang daur ulang.
Membawa tas belanja sendiri untuk menghindari penggunaan kantong plastik.
Hindari penggunaan lift atau excavator untuk naik maupun turun paling tidak 2 tingkat, Biasakan menggunakan tangga agar lebih sehat dan hemat listrik ( untuk kantor dan fasilitas umum ).
Mendesain bangunan dengan sirkulasi udara dan pencahayaan alami, sehingga meminimalkan penggunaan AC dan penerangan listrik.
Mengganti chiller ( sejenis alat yang di gerakkan oleh listrik yang berfungsi untuk mendinginkan suhu air sesuai dengan yang di inginkan) dengan refrigerant non CFC dapat menghemat energi 35%.
Usahakan menggunakan transportasi umum dan kendaraan yang ber bahan bakar ramah lingkungan seperti gas dan biodesel.
Untuk jarak dekat usahakan tidak menggunakan kendaraan bermotor, tetapi dengan berjalan kaki atau bersepeda.
Rawatlah mesin secara berkala agar emisi gas buang kendaraan baik.
Tidak melebihi kapasitas penumpang kendaran Anda.
Membeli produk-produk lokal untuk mengurangi transportasi barang-barang import.
Periksalah tekanan ban secara teratur. Tekanan ban yang akurat dapat menghemat bahan bakar minyak.
Istirahatkan kendaraan anda dua hari seminggu.
Bagi industri selalu memantau emisi gas buang limbahnya.
Pengetahuan ini diperlukan sehingga setiap manusia dapat mengetahui tindakan yang tepat dan berperanan dalam usaha menangani global warming dimulai dari tindakan nyata sehari-hari baik itu di rumah, sekolah, kantor,pasar atau dimanapun ia berada.
Sebagaimana Global Warming terjadi sebagai akibat prilaku dan aktivitas manusia yang tidak berwawasan lingkungan, maka untuk mengurangi global warming di perlukan perubahan wawasan dan prilaku seluruh umat manusia tanpa kecuali untuk lebih peduli dan mulai bersahabat dengan lingkungan. Seluruh komponen baik itu masyarakat, pengusaha dan pemerintah memiliki tanggungjawab yang sama dalam menyelamatkan bumi dari dampak pemanasan global (global warming), walaupun dalam hal ini sebagaimana fungsinya pemerintahlah yang memiliki peranan yang terbesar dalam berhasil tidaknya usaha mengatasi pemanasan global ini.
Salah satu syarat keberhasilan menangani pemanasan global yaitu jika didukung atau memiliki pemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (Good Governance). Karena satu dari empat belas karakter Good Governance yang disampaikan oleh beberapa Lembaga internasional dan para pakar (Bappenas, UK-ODA, UNDP, WORLD BANK, OECD-DAC, MTI, TII, Kemitraan Bagi Pembangunan, Nurcholish Madjid, Erna Witular, Bintoro Tjokroamidjojo, dan Setia Budi), yaitu salah satunya : berkomitmen pada lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan, berkesinambungan, berwawasan lingkungan, untuk kepentingan generasi sekarang dan masa yang akan datang. Komitmen ini jika dapat di wujudkan maka sangat membantu dalam mencegah dan mengurangi pemanasan global.
Namun penerapan good governance bukanlah suatu hal yang mudah, misalnya untuk memiliki karakter berkomitmen pada lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan, berkesinambungan, berwawasan lingkungan saat ini menjadi tantangan tersendiri mengingat banyaknya permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan lingkungan sebagai akibat terjadinya praktek KKN, kebijakan yang tidak jelas, kelembagaan belum ditata dengan baik, penempatan personil tidak kredibel, dan enforcement menggunakan sentra kehidupan politik yang kurang berorientasi pada kepentingan bangsa.
Good Governance adalah tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Tata pemerintahan yang baik, sangat erat kaitannya dengan reformasi birokrasi. Reformasi Birokrasi merupakan upaya sistematis, terpadu dan komprehensif untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance), meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik.
Sehingga dapat dikatakan agar penanganan dan pencegahan pemanasan global dapat optimal harus dilakukan reformasi birokrasi khususnya di bidang lingkungan hidup walaupun hal ini bukanlah hal yang mudah mengingat permasalahan yang ada di sekitar birokrasi Indonesia tampaknya cukup banyak dan kompleks. Mulai praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), rendahnya tingkat efisiensi, efektivitas dan produktivitas, hingga minimnya pelayanan kepada masyarakat. Padahal, begitu besar tumpuan diharapkan kepada birokrasi. Untuk itulah diperlukannya reformasi birokrasi yang diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi, secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (good governance), pemerintah yang bersih (clean government), dan bebas KKN yang akhirnya mampu menghasilkan dan memberikan pelayanan publik yang prima dalam kerangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
Mengingat dampak pemanasan global/global warming saat ini terus meningkat, maka reformasi birokrasi harus segera diwujudkan dalam wujud perubahan secara signifikan (evolusi yang dipercepat) melalui tindakan atau rangkaian kegiatan pembaharuan secara konsepsional, sistematis dan berkelanjutan dengan melakukan upaya penataan, peninjauan, penertiban, perbaikan, penyempurnaan dan pembaharuan sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup, termasuk perbaikan akhlak-moral sesuai tuntutan lingkungan, memantapkan komitmen dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang semuanya itu diarahkan dalam usaha menangani Global Warming. Singkatnya, hal yang penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan mind-set dan culture-set serta pengembangan budaya kerja dengan satu tujuan Selamatkan Lingkungan Hidup misalnya dengan tindakan mitigasi (pencegahan).
Agar Refromasi Birokrasi di bidang lingkungan hidup dapat terwujud sehingga penyebab dan akibat global warming dapat ditangani diperlukan adanya suatu strategi. Strategi tersebut meliputi upaya-upaya percepatan pemberantasan korupsi , peningkatan kinerja SDM aparatur bidang lingkungan, manajemen kepegawaian berbasis kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, remunerasi dan meritokrasi, diklat berbasis kompetensi, serta deregulasi dan debirokratisasi. Strategi ini merupakan langkah kongkret terwujudunya misi dari reformasi birokrasi yakni mengembalikan cita dan citra birokrasi pemerintahan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat serta dapat menjadi suri teladan dan panutan masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
Beberapa contoh reformasi birokrasi bidang lingkungan hidup yang perlu dilakukan antara lain deregulasi peraturan perundang-undangan misalnya dengan telah diundangkannya UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, di bidang pelayanan publik contohnya optimalisasi pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 19 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup daerah Propinsi dan daerah Kabupaten/Kota khususnya tentang pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak, di bidang kepegawaian (sistem rekruitmen, perbaikan sistem penggajian dan remunerasi PNS, sistem informasi manajemen, dan diklat berbasis kompetensi, dan bidang kelembagaan (penataan organisasi dan kelembagaan pemerintah pusat dan daerah).
Adapun Reformasi Birokrasi harus dimulai dari penataan kelembagaan untuk memiliki kewenangan penuh dalam menyelenggarakan seluruh kebijakan dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan, serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia aparatur dibidang lingkungan hidup di pusat dan daerah. Karena melihat kenyataan yang ada saat ini kelembagaan lingkungan hidup khususnya di beberapa daerah kabupaten/kota masih tergantung 'keinginan' pemimpin daerah masing-masing. Bagi daerah yang kebetulan memiliki kepala daerah yang peduli dan berwawasan lingkungan maka dapat dipastikan kelembagaan lingkungan di daerah tersebut akan diperkuat baik melalui level kelembagaan, kualitas sumber daya manusia ataupun melalui pendanaan yang maksimal. Namun sebaliknya akan terjadi jikalau kepala daerah kurang peduli dan berwawasan lingkungan, maka dari tingkat kelembagaan, sumber daya manusia hingga pendanaan akan menjadi prioritas yang terbelakang.
Hal inilah yang menjadi tantangan tersendiri, karena sejatinya akibat dari pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan pada daerah tertentu dampaknya juga akan turut dirasakan oleh daerah lain. Karena bicara lingkungan tidaklah mengenal batas wilayah dan waktu, contoh kongkretnya pemanasan global yang terjadi saat ini. Akibat penebangan liar (illegal logging), akibat aktivitas industri/usaha yang tidak memenuhi kaidah-kaidah lingkungan, ataupun akibat masyarakat yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak berwawasan lingkungan pada daerah atau negara tertentu dampak negatifnya juga dirasakan oleh daerah/negara lain, dampak negatifnya tidak hanya dirasakan saat ini tapi juga kemungkinan untuk beberapa waktu yang lama.
Menyadari hal ini sudah saatnyalah tindakan pemulihan, pengendalian dan pengelolaan lingkungan harus dilakukan secara mengglobal di seluruh daerah tanpa terkecuali yaitu dengan memperkuat dan memberi kewenangan penuh kepada instansi/lembaga lingkungan hidup untuk menjalankan seluruh fungsi, tugas dan kewenangannya secara professional tanpa intervensi pihak manapun.
Langkah selanjutnya adalah membuat mekanisme, pengaturan, sistem, dan prosedur yang sederhana tidak berbelit-belit, menegakkan akuntabilitas aparatur, meningkatkan dan menciptakan pengawasan yang komprehensif, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik menuju pelayanan publik yang berkualitas dan prima dalam bidang lingkungan hidup.
Dalam konteks penanganan Global Waming, tingkatkan pendanaan dan peran pemerintah daerah dalam melakukan usaha-usaha baik itu berupa mitigasi (mengurangi dampak pemanasan global) ataupun adaptasi (upaya menyesuaikan berbagai kegiatan terhadap perubahan iklim), peningkatan kualitas SDM lingkungan hidup di pusat dan daerah khususnya yang berhubungan dengan Global Warming, serta kembangkan kiat-kiat khusus yang efektif dan efisien dalam penanganan global warming, tumbuhkan diskusi forum lingkungan dan tingkatkan komitmen terhadap lingkungan hidup.
Akhirnya agar penangangan global warming dapat lebih optimal maka syarat utama yaitu dengan melakukan reformasi birokrasi khususnya dibidang lingkungan hidup dan ini memerlukan dukungan oleh semua pihak, baik itu oleh pemerintah itu sendiri yaitu dengan kemauan dan tekad bersama para birokrat dalam menciptakan pemerintah yang lebih baik dan pemerintah yang dipercaya/terpercaya; oleh dunia usaha/swasta dengan menerapkan good corporate governance dan tidak mengiming-imingi pejabat untuk berbuat korupsi dan suap-menyuap; dan oleh masyarakat yang partisipatif dan peduli dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
Suatu harapan untuk kita bersama, jikalau seluruh komponen bangsa memiliki niat dan tindakan nyata dalam satu kata "Mari Bersama Selamatkan Bumi dari Perubahan Iklim", maka Hari Depan Yang Lebih Baik kan benar-benar terwujud.(*)
sumber : http://www.mediaindonesia.com/webtorial/klh/?ar_id=NzMxOA==