Gusnan
7th June 2016, 03:18 PM
https://1.bp.blogspot.com/-83aSxkN2i_Y/VvKR6_SZo3I/AAAAAAAAMG4/qEHL_OOGJo0QXIBf3bk_FaVDGz0UyaDAw/s1600/advokat.jpg (https://1.bp.blogspot.com/-83aSxkN2i_Y/VvKR6_SZo3I/AAAAAAAAMG4/qEHL_OOGJo0QXIBf3bk_FaVDGz0UyaDAw/s1600/advokat.jpg)
- Puluhan advokat di Jakarta berkumpul untuk mendeklarasikan 'Advokat Pengawal Demokrasi Indonesia' (APDI). Mereka menolak indikasi kriminalisasi terhadap setiap bakal calon gubernur DKI Jakarta yang akan berlaga di Pilgub 2017.
"Mulai ada indikasi yang ini jadi tugas kita untuk cek, periksa, kawal, apakah betul dalam Pilkada di DKI ada kriminalisasi atau tidak. Misal seperti Ahok dia maju, timbul kasus Sumber Waras, tadi pagi di koran ada lagi lahan dipakai Teman Ahok dan sebagainya," ucap koordinator APDI Otto Hasibuan.
Hal itu disampaikan Otto dalam deklarasi APDI di Pisa Kafe, Jalan Gereja Teresia, Jakarta Pusat, Rabu (23/3/2016). Ada puluhan advokat yang hadir dalam acara ini termasuk ketua Peradi Fauzie Hasibuan. Namun Otto menyebut ada 170 advokat yang sudah bergabung.
Otto memaparkan, kasus kriminalisasi hampir terjadi di setiap Pilkada untuk mengganjal pasangan calon tertentu, dan belakangan menjadi tren di Pilkada daerah.
- Puluhan advokat di Jakarta berkumpul untuk mendeklarasikan 'Advokat Pengawal Demokrasi Indonesia' (APDI). Mereka menolak indikasi kriminalisasi terhadap setiap bakal calon gubernur DKI Jakarta yang akan berlaga di Pilgub 2017.
"Mulai ada indikasi yang ini jadi tugas kita untuk cek, periksa, kawal, apakah betul dalam Pilkada di DKI ada kriminalisasi atau tidak. Misal seperti Ahok dia maju, timbul kasus Sumber Waras, tadi pagi di koran ada lagi lahan dipakai Teman Ahok dan sebagainya," ucap koordinator APDI Otto Hasibuan.
Hal itu disampaikan Otto dalam deklarasi APDI di Pisa Kafe, Jalan Gereja Teresia, Jakarta Pusat, Rabu (23/3/2016). Ada puluhan advokat yang hadir dalam acara ini termasuk ketua Peradi Fauzie Hasibuan. Namun Otto menyebut ada 170 advokat yang sudah bergabung.
Otto memaparkan, kasus kriminalisasi hampir terjadi di setiap Pilkada untuk mengganjal pasangan calon tertentu, dan belakangan menjadi tren di Pilkada daerah.