synchro
8th June 2011, 08:31 PM
SURABAYA, KOMPAS.com �Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur Zainuddin Maliki menyatakan, kecurangan yang terjadi pada ujian nasional di semua tingkatan pendidikan sudah sangat gawat. Kecurangan begitu sistematis, melibatkan banyak pemangku kepentingan, seperti tenaga pendidik, penyelenggara pendidikan, dan murid. Hal ini sungguh bertentangan dengan harkat dan martabat pendidikan.
"Kasus murid SD Negeri Gadel II Tandes, Kota Surabaya, yang diprotes dan dikecam karena mengaku disuruh oleh gurunya untuk memberi contekan kepada teman-temannya pada ujian nasional yang lalu adalah fenomena gunung es. Ini kebetulan saja mencuat. Tapi sangat banyak yang tidak terungkap," tutur Zainuddin, Rabu (8/6/2011) di Surabaya.
Murid yang dicontohkan Zainuddin adalah Aam. Orangtuanya mengadu ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya karena anaknya tertekan setelah disuruh memberikan contekan kepada teman-temannya. Yang merekayasa justru gurunya sendiri. Proses contekan itu juga melalui try out. Aam tertekan karena pada satu sisi dia diajar untuk berbuat jujur, tetapi oleh gurunya sendiri disuruh tidak jujur.
Langkah Aam ini mendapat protes dan kecaman dari wali murid yang lain dan gurunya. Malah, dia yang dituduh menawarkan jasa contekan dan difitnah meminta bayaran. Tidak sedikit wali murid yang berpendapat bahwa saling mencontek adalah hal biasa, apalagi masih anak kecil.
Menurut Zainuddin, kecurangan pada pelaksanaan ujian nasional itu melibatkan banyak pemangku kepentingan, seperti orangtua, murid, sekolah, dan penyelenggara pendidikan. Murid tak rela kalau tak lulus. Demikian pula sekolah dan orangtua murid, mereka tentu ingin anak atau muridnya gagal. Bagi penyelenggara pendidikan, tingkat kelulusan juga dipakai sebagai ukuran keberhasilan mereka dalam mengelola pendidikan. Oleh karena itu, tidak jarang mereka ikut merekayasa kelulusan.
"Jadi sebenarnya kecurangan itu sudah bersifat sistematis. Sayangnya, pemerintah belum menganggap hal ini sebagai masalah besar. Belum menjadi ancaman harkat dan martabat pendidikan sehingga praktis tidak ada langkah signifikan untuk memperbaiki sistem pendidikan, khususnya pelaksanaan ujian nasional. Padahal, masalah kecurangan itu sudah sangat signifikan," ungkap Zainuddin.
Menurut dia, sudah saatnya pemerintah melakukan evaluasi mendasar terhadap sistem evaluasi nasional. Ia mencontohkan penggunaan sistem kredit semester dan menyelenggarakan ujian nasional dua kali pada tahun ke-11 atau ke-12.
sumber (http://www.kompas.com/)
"Kasus murid SD Negeri Gadel II Tandes, Kota Surabaya, yang diprotes dan dikecam karena mengaku disuruh oleh gurunya untuk memberi contekan kepada teman-temannya pada ujian nasional yang lalu adalah fenomena gunung es. Ini kebetulan saja mencuat. Tapi sangat banyak yang tidak terungkap," tutur Zainuddin, Rabu (8/6/2011) di Surabaya.
Murid yang dicontohkan Zainuddin adalah Aam. Orangtuanya mengadu ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya karena anaknya tertekan setelah disuruh memberikan contekan kepada teman-temannya. Yang merekayasa justru gurunya sendiri. Proses contekan itu juga melalui try out. Aam tertekan karena pada satu sisi dia diajar untuk berbuat jujur, tetapi oleh gurunya sendiri disuruh tidak jujur.
Langkah Aam ini mendapat protes dan kecaman dari wali murid yang lain dan gurunya. Malah, dia yang dituduh menawarkan jasa contekan dan difitnah meminta bayaran. Tidak sedikit wali murid yang berpendapat bahwa saling mencontek adalah hal biasa, apalagi masih anak kecil.
Menurut Zainuddin, kecurangan pada pelaksanaan ujian nasional itu melibatkan banyak pemangku kepentingan, seperti orangtua, murid, sekolah, dan penyelenggara pendidikan. Murid tak rela kalau tak lulus. Demikian pula sekolah dan orangtua murid, mereka tentu ingin anak atau muridnya gagal. Bagi penyelenggara pendidikan, tingkat kelulusan juga dipakai sebagai ukuran keberhasilan mereka dalam mengelola pendidikan. Oleh karena itu, tidak jarang mereka ikut merekayasa kelulusan.
"Jadi sebenarnya kecurangan itu sudah bersifat sistematis. Sayangnya, pemerintah belum menganggap hal ini sebagai masalah besar. Belum menjadi ancaman harkat dan martabat pendidikan sehingga praktis tidak ada langkah signifikan untuk memperbaiki sistem pendidikan, khususnya pelaksanaan ujian nasional. Padahal, masalah kecurangan itu sudah sangat signifikan," ungkap Zainuddin.
Menurut dia, sudah saatnya pemerintah melakukan evaluasi mendasar terhadap sistem evaluasi nasional. Ia mencontohkan penggunaan sistem kredit semester dan menyelenggarakan ujian nasional dua kali pada tahun ke-11 atau ke-12.
sumber (http://www.kompas.com/)