Gusnan
16th December 2015, 02:31 PM
http://ad.beritasatumedia.com/b1-ads/www/delivery/lg.php?bannerid=0&campaignid=0&zoneid=59&loc=http%3A%2F%2Fwww.beritasatu.com%2Fnasional%2F3 32168-akbar-faisal-tak-boleh-ikut-sidang-mkd.html&referer=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com&cb=4ea7495b04
http://img1.beritasatu.com/data/media/images/medium/1441647559.jpg Sejumlah anggota DPR dari kiri PDIP Adian Napitupulu, Charles Honoris, Partai Nasdem Akbar Faisal, PKB Maman Imanulhaq dan PPP Amir Uskara (kanan), menyerahkan berkas laporan dugaan pelanggaran etik oleh Pimpinan DPR kepada Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Syarifudin Sudding (dua kanan) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/9). (Suara Pembaruan)
Jakarta - Hakim Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Akbar Faisal, dilarang ikut dalam rapat konsinyering puncak untuk memutuskan kasus "Papa Minta Saham" dengan teradu Ketua DPR, Setya Novanto.
Kepada wartawan, Akbar mengaku mendapat surat berisi nama-nama hakim MKD yang boleh ikut sidang konsinyering itu dan namanya dihilangkan, sehingga dari total 17 hakim, hanya akan ada 16 hakim yang bersidang.
"Saya tak ada dalam daftar MKD. Artinya saya dinonaktifkan dari MKD," kata Akbar, Rabu (16/12).
Kata Akbar, dirinya dinonaktifkan berdasarkan surat dari Pimpinan DPR yang ditandatangani Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Di surat itu, alasan penonaktifan adalah karena Akbar sedang dilaporkan ke MKD DPR oleh Ridwan Bae, anggota MKD dari Golkar.
Kata Akbar, dirinya juga sudah melaporkan Ridwan Bae, bersama dua hakim MKD lainnya dari Golkar, Kahar Muzakkir dan Anies Kadir atas dugaan pelanggaran etika anggota Dewan.
"Seharusnya, kalau logikanya saya dilarang ikut sidang karena dilaporkan ke MKD, maka ketiga orang yang saya laporkan juga dilarang ikut sidang MKD. Tetapi mereka tidak dilarang dan boleh ikut sidang," kata Akbar.
"Ini tontonan luar biasa memalukan. Saya akan lawan dan tetap akan masuk ke dalam ruang sidang, dan mempertanyakan mengapa ada surat begini," tegasnya.
http://img1.beritasatu.com/data/media/images/medium/1441647559.jpg Sejumlah anggota DPR dari kiri PDIP Adian Napitupulu, Charles Honoris, Partai Nasdem Akbar Faisal, PKB Maman Imanulhaq dan PPP Amir Uskara (kanan), menyerahkan berkas laporan dugaan pelanggaran etik oleh Pimpinan DPR kepada Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Syarifudin Sudding (dua kanan) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/9). (Suara Pembaruan)
Jakarta - Hakim Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Akbar Faisal, dilarang ikut dalam rapat konsinyering puncak untuk memutuskan kasus "Papa Minta Saham" dengan teradu Ketua DPR, Setya Novanto.
Kepada wartawan, Akbar mengaku mendapat surat berisi nama-nama hakim MKD yang boleh ikut sidang konsinyering itu dan namanya dihilangkan, sehingga dari total 17 hakim, hanya akan ada 16 hakim yang bersidang.
"Saya tak ada dalam daftar MKD. Artinya saya dinonaktifkan dari MKD," kata Akbar, Rabu (16/12).
Kata Akbar, dirinya dinonaktifkan berdasarkan surat dari Pimpinan DPR yang ditandatangani Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Di surat itu, alasan penonaktifan adalah karena Akbar sedang dilaporkan ke MKD DPR oleh Ridwan Bae, anggota MKD dari Golkar.
Kata Akbar, dirinya juga sudah melaporkan Ridwan Bae, bersama dua hakim MKD lainnya dari Golkar, Kahar Muzakkir dan Anies Kadir atas dugaan pelanggaran etika anggota Dewan.
"Seharusnya, kalau logikanya saya dilarang ikut sidang karena dilaporkan ke MKD, maka ketiga orang yang saya laporkan juga dilarang ikut sidang MKD. Tetapi mereka tidak dilarang dan boleh ikut sidang," kata Akbar.
"Ini tontonan luar biasa memalukan. Saya akan lawan dan tetap akan masuk ke dalam ruang sidang, dan mempertanyakan mengapa ada surat begini," tegasnya.