Gusnan
23rd November 2015, 06:55 PM
http://cdn-media.viva.id/thumbs2/2015/11/16/348361_menteri-esdm-lapor-ke-mkd_663_382.jpg
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) melakukan rapat internal untuk memverifikasi bukti laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said soal pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden serta permintaan saham PT Freeport Indonesia.
Rapat berlangsung Senin, 23 November 2015, sejak sekitar pukul 10.30 hingga 16.30 WIB. Karena keterbatasan pengetahuan anggota MKD, rapat memutuskan untuk memanggil seorang ahli bahasa pada Selasa besok, 24 November 2015.
"Suasana rapat internal begitu dinamis dan adu argumentasi yang begitu hangat. Tapi kami adalah manusia yang terbatas dalam hal ilmu dan wawasan. Karena keterbatasan itu, keputusan belum bisa diketok hari ini. Kami lanjutkan besok sore dengan hadirkan pakar bahasa hukum," kata Ketua MKD, Surahman Hidayat, di ruangan MKD, DPR, Senayan, Jakarta.
Salah satu yang menjadi perdebatan MKD adalah status Sudirman Said yang ketika melaporkan posisinya sebagai Menteri ESDM, bukan sebagai individu biasa.
"Ternyata kami lihat dokumen itu Pak SS (Sudirman Said) bukan sebagai SS, tapi sebagai Menteri ESDM dengan kop resminya. Dikaji tadi, ini perlu didudukkan apakah bisa eksekutif adukan legislatif. Daripada kita main otot-ototan, kita undang pakar bahasa hukum," ujar Surahman.
Karena masih ada beberapa hal yang perlu diperjelaskan itu, MKD belum bisa mengambil keputusan apakah sidang bisa dilakukan secara terbuka atau tertutup.
"Oleh karenanya, dengan penundaan waktu, besok bisa diambil keputusan yang mantap," tuturnya.
Ketika didesak bagaimana tanggapan MKD terhadap bukti yang diserahkan SS, Surahman mengatakan bukti rekaman yang diberikan oleh SS dalam flashdisk beberapa waktu lalu hanya berdurasi sekitar 11 menit.
Padahal, menurut laporan SS, percakapan yang direkam aslinya berdurasi kira-kira 120 menit.
"Artinya masih kurang 100 menit lagi, nah ini isinya apa?" tanyanya. (ase)
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) melakukan rapat internal untuk memverifikasi bukti laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said soal pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden serta permintaan saham PT Freeport Indonesia.
Rapat berlangsung Senin, 23 November 2015, sejak sekitar pukul 10.30 hingga 16.30 WIB. Karena keterbatasan pengetahuan anggota MKD, rapat memutuskan untuk memanggil seorang ahli bahasa pada Selasa besok, 24 November 2015.
"Suasana rapat internal begitu dinamis dan adu argumentasi yang begitu hangat. Tapi kami adalah manusia yang terbatas dalam hal ilmu dan wawasan. Karena keterbatasan itu, keputusan belum bisa diketok hari ini. Kami lanjutkan besok sore dengan hadirkan pakar bahasa hukum," kata Ketua MKD, Surahman Hidayat, di ruangan MKD, DPR, Senayan, Jakarta.
Salah satu yang menjadi perdebatan MKD adalah status Sudirman Said yang ketika melaporkan posisinya sebagai Menteri ESDM, bukan sebagai individu biasa.
"Ternyata kami lihat dokumen itu Pak SS (Sudirman Said) bukan sebagai SS, tapi sebagai Menteri ESDM dengan kop resminya. Dikaji tadi, ini perlu didudukkan apakah bisa eksekutif adukan legislatif. Daripada kita main otot-ototan, kita undang pakar bahasa hukum," ujar Surahman.
Karena masih ada beberapa hal yang perlu diperjelaskan itu, MKD belum bisa mengambil keputusan apakah sidang bisa dilakukan secara terbuka atau tertutup.
"Oleh karenanya, dengan penundaan waktu, besok bisa diambil keputusan yang mantap," tuturnya.
Ketika didesak bagaimana tanggapan MKD terhadap bukti yang diserahkan SS, Surahman mengatakan bukti rekaman yang diberikan oleh SS dalam flashdisk beberapa waktu lalu hanya berdurasi sekitar 11 menit.
Padahal, menurut laporan SS, percakapan yang direkam aslinya berdurasi kira-kira 120 menit.
"Artinya masih kurang 100 menit lagi, nah ini isinya apa?" tanyanya. (ase)