Gusnan
2nd October 2015, 04:28 AM
http://assets.kompas.com/data/photo/2015/02/20/1641486Rini-Sumarno780x390.jpg
Menteri BUMN, Rini Soemarno
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengaku tidak tahu ihwal opsi menutup kerugian Pertamina akibat penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) RON 88 atau premium. Seperti keterangan Pertamina, kerugian menjual premium mencapai Rp 15,2 triliun pada periode Januari-Agustus 2015. "Tolong tanya ke Pertamina. Saya belum bisa detailkan (membahas) dengan Pertamina. Saya enggak hafal (kerugiannya)," ujar Rini usai rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis (1/10/2015).
Direktur Jenderal Migas di Kementerian ESDM, Wiratmaja Puja, mengatakan bahwa pihaknya sedang menyiapkan dua opsi untuk menambal kerugian Pertamina. Opsi itu adalah dengan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) atau melalui dana ketahanan energi yang saat ini sedang diusulkan.
Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) mengaku masih merugi meski harga minyak dunia terus mengalami tren penurunan. Bahkan, pernyataan terbaru dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Migas itu menyebutkan angka kerugiannya mencapai Rp 15,2 triliun.
"Untuk diketahui dulu sejak 2015 awal sudah disebutkan oleh pemerintah juga oleh Pak Menteri ESDM (Sudirman Said), bahwa untuk jual premiun sampai rugi Rp 12 triliun, sampai hari ini Rp 15,2 triliun," ujar Coorporate Secretary Wisnuntoro dalam acara diskusi energi di Jakarta, Minggu (20/9/2015).
Dia menjelaskan, kerugian tersebut disebabkan harga jual premium yang tak sesuai harga perekonomian. Menurut Wisnuntoro, harga perekonomian bahan bakar minyak dengan RON 88 adalah Rp 7.700 hingga 7.800 per liter, bukan Rp 7.400 per liter seperti yang dijual Pertamina saat ini.
Selain itu, Pertamina juga menyebut melorotnya nilai tukar rupiah (http://bisniskeuangan.kompas.com/tag/rupiah) menjadi salah satu penyebab membengkaknya kerugian Pertamina. Dengan evaluasi harga premium 6 bulan sekali, Wisnuntoro mendukung skema dana stabilitas BBM yang memungkinkan harga BBM tak diturunkan saat harga minyak dunia turun.
Pemerintah mengatakan, dengan skema itu akan ada uang lebih berkat penjualan harga Premium. Nantinya uang itu akan digunakan pemerintah untuk menjaga harga BBM saat harga minyak dunia naik.
Menteri BUMN, Rini Soemarno
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengaku tidak tahu ihwal opsi menutup kerugian Pertamina akibat penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) RON 88 atau premium. Seperti keterangan Pertamina, kerugian menjual premium mencapai Rp 15,2 triliun pada periode Januari-Agustus 2015. "Tolong tanya ke Pertamina. Saya belum bisa detailkan (membahas) dengan Pertamina. Saya enggak hafal (kerugiannya)," ujar Rini usai rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis (1/10/2015).
Direktur Jenderal Migas di Kementerian ESDM, Wiratmaja Puja, mengatakan bahwa pihaknya sedang menyiapkan dua opsi untuk menambal kerugian Pertamina. Opsi itu adalah dengan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) atau melalui dana ketahanan energi yang saat ini sedang diusulkan.
Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) mengaku masih merugi meski harga minyak dunia terus mengalami tren penurunan. Bahkan, pernyataan terbaru dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Migas itu menyebutkan angka kerugiannya mencapai Rp 15,2 triliun.
"Untuk diketahui dulu sejak 2015 awal sudah disebutkan oleh pemerintah juga oleh Pak Menteri ESDM (Sudirman Said), bahwa untuk jual premiun sampai rugi Rp 12 triliun, sampai hari ini Rp 15,2 triliun," ujar Coorporate Secretary Wisnuntoro dalam acara diskusi energi di Jakarta, Minggu (20/9/2015).
Dia menjelaskan, kerugian tersebut disebabkan harga jual premium yang tak sesuai harga perekonomian. Menurut Wisnuntoro, harga perekonomian bahan bakar minyak dengan RON 88 adalah Rp 7.700 hingga 7.800 per liter, bukan Rp 7.400 per liter seperti yang dijual Pertamina saat ini.
Selain itu, Pertamina juga menyebut melorotnya nilai tukar rupiah (http://bisniskeuangan.kompas.com/tag/rupiah) menjadi salah satu penyebab membengkaknya kerugian Pertamina. Dengan evaluasi harga premium 6 bulan sekali, Wisnuntoro mendukung skema dana stabilitas BBM yang memungkinkan harga BBM tak diturunkan saat harga minyak dunia turun.
Pemerintah mengatakan, dengan skema itu akan ada uang lebih berkat penjualan harga Premium. Nantinya uang itu akan digunakan pemerintah untuk menjaga harga BBM saat harga minyak dunia naik.