Gusnan
26th September 2015, 05:16 AM
http://ad.beritasatumedia.com/b1-ads/www/delivery/lg.php?bannerid=0&campaignid=0&zoneid=59&loc=http%3A%2F%2Fwww.beritasatu.com%2Fkesra%2F3097 15-ini-solusi-jokowi-untuk-kebakaran-di-kalimantan.html&referer=http%3A%2F%2Fwww.beritasatu.com%2F&cb=0dd6161821
http://img1.beritasatu.com/data/media/images/medium/351443181153.jpg
Upaya pemadaman hutan di lahan gambut Kalimantan, 24 September 2015. (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melihat langsung kondisi lapangan dalam kebakaran lahan di Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah pada tanggal 23 dan 24 September lalu, dan menyaksikan bahwa kebakaran lahan dan hutan terjadi di lahan gambut, meliputi areal yang luas.
"Saat Presiden berada di tengah lahan gambut yang terbakar luas, bermunculan api dari bawah permukaan tanah hanya dalam waktu lima menit. Hal ini menunjukan bahwa ada sumber api di bawah permukaan gambut yang menjadi api saat area terbuka dan tersedia cukup oksigen di permukaan lahan," menurut keterangan pers Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti NUrbaya yang diterima redaksi, Jumat (25/9).
Di Provinsi Kalimantan Tengah tercatat luas areal kebakaran mencapai seluas 26.664 hektare (ha) dan semakin meluas.
Menurut Presiden, “Satu satunya cara untuk mengatasi persoalan kebakaran di lahan gambut hanya dengan pencegahan, menjaga ekosistem gambut.”
Sedangkan untuk lahan yang sedang terbakar dan semakin meluas harus segera diambil langkah dengan pembasahan gambut, di mana pembasahan (re-wetting) pada prinsipnya merupakan bagian dari langkah tata kelola ekosistem gambut.
Di lokasi kejadian, Kabupaten Pulang Pisau, terdapat Sungai Kahayan, yang dapat menjadi sumber air untuk memadamkan api. Harus dilakukan tata kelola air Sungai Kahayan dalam upaya re-wetting lahan gambut yang sedang terbakar. Upaya seperti ini pernah diusulkan Pemda Kabupaten Pulang Pisau kepada Pemerintah Pusat tahun 2012, namun belum dipenuhi. Upaya ini terkait dengan pengaturan kanal dan tata kelola gambut.
Presiden memerintahkan Menko Polhukam, Menteri LHK, Kepala BNPB, Kapolri dan Panglima TNI untuk sesegera mungkin merealisasikan pembasahan lahan gambut yang sedang terbakar dengan dukungan operasi bakti TNI, kata Menteri Siti.
Untuk itu telah dilakukan rapat teknis di Banjarmasin yang melibatkan semua unsur, dipimpin oleh Kepala BNPB dan panglima TNI sebagai tindak lanjut instruksi Presiden. Rapat membahas rencana kerja teknis drainase yang didukung dengan operasi bakti TNI.
Dalam pekerjaan teknis, Kementerian PU akan memberikan dukungan teknis civil engineering dan know how tentang tata air gambut.
Mulai hari Jumat ini disiapkan 10 unit alat berat dari TNI/BNPB dan 30 unit pompa air dari Kementerian LHK.
Secara khusus juga Presiden memberikan perintah kepada Menteri LHK, untuk mewajibkan perusahaan membuat embung-embung air di dalam areal konsesinya. Hal ini akan mempercepat tindakan pemadaman api dan untuk ketersediaan air di saat musim kering.
Menurut Menteri Siti, penanganan kebakaran yang terjadi di lahan gambut menguras perhatian semua pihak.
"Untuk itu pembahasan tata kelola gambut agar tidak terjadi kesalahan yang berulang dari tahun ke tahun secara detil teknis akan dilaksanakan bersama pakar/akademisi, LSM dan Asosiasi Pengusaha mulai Minggu sore (27/9)sampai dengan Selasa siang melibatkan 41 narasumber penting dengan dasar keilmuan dan pengalaman empirik," ujarnya.
Heru Andriyanto/HA
http://img1.beritasatu.com/data/media/images/medium/351443181153.jpg
Upaya pemadaman hutan di lahan gambut Kalimantan, 24 September 2015. (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melihat langsung kondisi lapangan dalam kebakaran lahan di Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah pada tanggal 23 dan 24 September lalu, dan menyaksikan bahwa kebakaran lahan dan hutan terjadi di lahan gambut, meliputi areal yang luas.
"Saat Presiden berada di tengah lahan gambut yang terbakar luas, bermunculan api dari bawah permukaan tanah hanya dalam waktu lima menit. Hal ini menunjukan bahwa ada sumber api di bawah permukaan gambut yang menjadi api saat area terbuka dan tersedia cukup oksigen di permukaan lahan," menurut keterangan pers Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti NUrbaya yang diterima redaksi, Jumat (25/9).
Di Provinsi Kalimantan Tengah tercatat luas areal kebakaran mencapai seluas 26.664 hektare (ha) dan semakin meluas.
Menurut Presiden, “Satu satunya cara untuk mengatasi persoalan kebakaran di lahan gambut hanya dengan pencegahan, menjaga ekosistem gambut.”
Sedangkan untuk lahan yang sedang terbakar dan semakin meluas harus segera diambil langkah dengan pembasahan gambut, di mana pembasahan (re-wetting) pada prinsipnya merupakan bagian dari langkah tata kelola ekosistem gambut.
Di lokasi kejadian, Kabupaten Pulang Pisau, terdapat Sungai Kahayan, yang dapat menjadi sumber air untuk memadamkan api. Harus dilakukan tata kelola air Sungai Kahayan dalam upaya re-wetting lahan gambut yang sedang terbakar. Upaya seperti ini pernah diusulkan Pemda Kabupaten Pulang Pisau kepada Pemerintah Pusat tahun 2012, namun belum dipenuhi. Upaya ini terkait dengan pengaturan kanal dan tata kelola gambut.
Presiden memerintahkan Menko Polhukam, Menteri LHK, Kepala BNPB, Kapolri dan Panglima TNI untuk sesegera mungkin merealisasikan pembasahan lahan gambut yang sedang terbakar dengan dukungan operasi bakti TNI, kata Menteri Siti.
Untuk itu telah dilakukan rapat teknis di Banjarmasin yang melibatkan semua unsur, dipimpin oleh Kepala BNPB dan panglima TNI sebagai tindak lanjut instruksi Presiden. Rapat membahas rencana kerja teknis drainase yang didukung dengan operasi bakti TNI.
Dalam pekerjaan teknis, Kementerian PU akan memberikan dukungan teknis civil engineering dan know how tentang tata air gambut.
Mulai hari Jumat ini disiapkan 10 unit alat berat dari TNI/BNPB dan 30 unit pompa air dari Kementerian LHK.
Secara khusus juga Presiden memberikan perintah kepada Menteri LHK, untuk mewajibkan perusahaan membuat embung-embung air di dalam areal konsesinya. Hal ini akan mempercepat tindakan pemadaman api dan untuk ketersediaan air di saat musim kering.
Menurut Menteri Siti, penanganan kebakaran yang terjadi di lahan gambut menguras perhatian semua pihak.
"Untuk itu pembahasan tata kelola gambut agar tidak terjadi kesalahan yang berulang dari tahun ke tahun secara detil teknis akan dilaksanakan bersama pakar/akademisi, LSM dan Asosiasi Pengusaha mulai Minggu sore (27/9)sampai dengan Selasa siang melibatkan 41 narasumber penting dengan dasar keilmuan dan pengalaman empirik," ujarnya.
Heru Andriyanto/HA