Gusnan
14th July 2015, 04:33 AM
http://ad.beritasatumedia.com/b1-ads/www/delivery/lg.php?bannerid=0&campaignid=0&zoneid=59&loc=http%3A%2F%2Fwww.beritasatu.com%2Fnasional%2F2 90837-pencekalan-gubernur-hebohkan-masyarakat-sumut.html&referer=http%3A%2F%2Fwww.beritasatu.com%2Fnasional %2F290706-sidang-praperadilan-pengunjung-soraki-pengacara-margriet.html&cb=803dc2185e
http://img1.beritasatu.com/data/media/images/medium/1410346456.jpg
Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho (Antara/Irsan Mulyadi)
Medan - Pencekalan yang dikeluarkan KPK terhadap Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Gatot Pujo Nugroho bersama wanita yang diduga istri keduanya, Evy Susanti, dan pengacara kondang OC Kaligis, bukan hanya menghebohkan lingkungan kerja pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Sumut.
Larangan bepergian ke luar negeri pascapengembangan kasus operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK atas dugaan suap terhadap tiga orang hakim, salah satunya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Tripeni Irianto Putro, dan pengacara anak buah OC Kaligis tersebut, juga menghebohkan masyarakat di Sumut.
"Kasus ini menarik perhatian karena orang nomor satu di daerah tersebut terkait dengan penangkapan ketua PTUN. Yang menghebohkan, dugaan poligami yang menyeret nama Gatot beberapa waktu lalu dan belum diklarifikasi, akhirnya terungkap ke permukaan. Padahal, anggota dewan juga ramai-ramai membela Gatot," ujar Koordinator Republic Corruption Watch (RCW) Sumut, Ratno.
Dia mengatakan, penanganan kasus yang menyeret Gatot Pujo Nugroho oleh lembaga antikorupsi tersebut, justru bisa mempengaruhi proses pemerintahan. Ini dikhawatirkan terjadi jika lembaga antikorupsi itu lamban dalam menangani perkara tersebut. Pencekalan terhadap Gatot juga bisa menimbulkan perpecahan di lingkungan pemerintahan.
"Kita mengkhawatirkan ada friksi-friksi baru sebagai dampak kelambanan KPK dalam menjelaskan status Gatot tersebut. Masyarakat juga membutuhkan kepastian dari lembaga antikorupsi itu. Jangan sampai kasus ini mempengaruhi sistem pemerintahan yang bisa berdampak di masyarakat. KPK harus cepat menjelaskan keterkaitan Gatot," sebutnya.
http://img1.beritasatu.com/data/media/images/medium/1410346456.jpg
Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho (Antara/Irsan Mulyadi)
Medan - Pencekalan yang dikeluarkan KPK terhadap Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Gatot Pujo Nugroho bersama wanita yang diduga istri keduanya, Evy Susanti, dan pengacara kondang OC Kaligis, bukan hanya menghebohkan lingkungan kerja pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Sumut.
Larangan bepergian ke luar negeri pascapengembangan kasus operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK atas dugaan suap terhadap tiga orang hakim, salah satunya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Tripeni Irianto Putro, dan pengacara anak buah OC Kaligis tersebut, juga menghebohkan masyarakat di Sumut.
"Kasus ini menarik perhatian karena orang nomor satu di daerah tersebut terkait dengan penangkapan ketua PTUN. Yang menghebohkan, dugaan poligami yang menyeret nama Gatot beberapa waktu lalu dan belum diklarifikasi, akhirnya terungkap ke permukaan. Padahal, anggota dewan juga ramai-ramai membela Gatot," ujar Koordinator Republic Corruption Watch (RCW) Sumut, Ratno.
Dia mengatakan, penanganan kasus yang menyeret Gatot Pujo Nugroho oleh lembaga antikorupsi tersebut, justru bisa mempengaruhi proses pemerintahan. Ini dikhawatirkan terjadi jika lembaga antikorupsi itu lamban dalam menangani perkara tersebut. Pencekalan terhadap Gatot juga bisa menimbulkan perpecahan di lingkungan pemerintahan.
"Kita mengkhawatirkan ada friksi-friksi baru sebagai dampak kelambanan KPK dalam menjelaskan status Gatot tersebut. Masyarakat juga membutuhkan kepastian dari lembaga antikorupsi itu. Jangan sampai kasus ini mempengaruhi sistem pemerintahan yang bisa berdampak di masyarakat. KPK harus cepat menjelaskan keterkaitan Gatot," sebutnya.