Gusnan
8th June 2015, 04:50 AM
http://ad.beritasatumedia.com/b1-ads/www/delivery/lg.php?bannerid=0&campaignid=0&zoneid=59&loc=http%3A%2F%2Fwww.beritasatu.com%2Fpolitik%2F28 0514-wacana-pemindahan-ibu-kota-negara-harus-sistematis.html&referer=http%3A%2F%2Fwww.beritasatu.com%2Fnasional&cb=bc0cf1d5f5
http://img1.beritasatu.com/data/media/images/medium/1399893010.jpg
Ilustrasi kemacetan di Jakarta (Antara/Reno Esnir)
Jakarta- Wacana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke tempat lain perlu pengkajian secara sistematis. Berbagai permasalahan yang di Jakarta harus dikaji dengan sebuah riset terlebih dahulu. Pemindahan ibu kota tidak dapat diputuskan secara emosional dan buru-buru, karena harus dilakukan dengan mempersiapkan berbagai infrastruktur yang dibutuhkan dari sebuah kota. Tentunya wacana tersebut harus mampu melihat kelayakan dari Jakarta saat ini sebagai ibu kota.
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPD, Sudarsono Hardjosoekarto terkait wacana pemindahan ibu kota, dalam acara dialog di Bakoel Coffee Cikini, Jakarta, Minggu (7/6).
Sudarsono menambahkan bahwa pemindahan ibu kota harus melalui pengkajian dan riset terlebih dahulu. "Pemindahan ibu kota harus dilakukan dengan adanya sistem pengelolaan wilayah yang baik, mulai dari pengelolaan lingkungan, kesehatan, dan pendidikan dalam masyarakat," kata Guru Besar Universitas Indonesia tersebut.
Menurut dia, pemindahan ibu kota harus dilakukan secara komprehensif, sistematis, dan mampu menjalankan fungsi secara maksimal. Untuk pemilihan tempat sebagai ibu kota jika terjadi pemindahan, Sudarsono menganggap kota di luar Pulau Jawa layak diperhitungkan sebagai pilihan ibu kota baru.
"Kota-kota di luar Pulau Jawa saat ini tidak bermasalah dengan permasalahan penduduk seperti di Pulau Jawa dan juga disebut mampu meratakan pembangunan agar tidak terpusat di Jakarta dan kota-kota besar di Pulau Jawa," jelasnya.
Menurut Sudarsono, salah satu hal yang perlu digarisbawahi saat menentukan lokasi ibu kota, syaratnya adalah pada pengelolaan sistem dari kota tersebut sebagai layaknya sebuah ibu kota. Sehingga, keadaan sistem dalam masyarakat dan lingkungan dapat teratur dan terkendali, tanpa menimbulkan sebuah permasalahan besar sebagai wilayah ibu kota.
Sony Harry Harmadi, Staf Khusus Kepala Bappenas, mengatakan, kajian tentang pemindahan ibu kota, belum secara mendalam dilakukan. Namun, ke depan hal itu akan dilakukan.
"Salah satu hal yang juga harus dikaji adalah apakah pemindahan ibu kota atau pemindahan pemerintahan," ujar Sonny.
Wacana pemindahan ibu kota tersebut muncul karena Jakarta dianggap sudah kesulitan dalam menghadapi pertambahan penduduk. Pertambahan penduduk tersebut menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan lingkungan, seperti kriminalitas, kemacetan, atau banjir.
"Jakarta memang mengalami population pressure, di mana pertambahan penduduk di Jakarta sangat tinggi,” ujar Sonny.
http://img1.beritasatu.com/data/media/images/medium/1399893010.jpg
Ilustrasi kemacetan di Jakarta (Antara/Reno Esnir)
Jakarta- Wacana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke tempat lain perlu pengkajian secara sistematis. Berbagai permasalahan yang di Jakarta harus dikaji dengan sebuah riset terlebih dahulu. Pemindahan ibu kota tidak dapat diputuskan secara emosional dan buru-buru, karena harus dilakukan dengan mempersiapkan berbagai infrastruktur yang dibutuhkan dari sebuah kota. Tentunya wacana tersebut harus mampu melihat kelayakan dari Jakarta saat ini sebagai ibu kota.
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPD, Sudarsono Hardjosoekarto terkait wacana pemindahan ibu kota, dalam acara dialog di Bakoel Coffee Cikini, Jakarta, Minggu (7/6).
Sudarsono menambahkan bahwa pemindahan ibu kota harus melalui pengkajian dan riset terlebih dahulu. "Pemindahan ibu kota harus dilakukan dengan adanya sistem pengelolaan wilayah yang baik, mulai dari pengelolaan lingkungan, kesehatan, dan pendidikan dalam masyarakat," kata Guru Besar Universitas Indonesia tersebut.
Menurut dia, pemindahan ibu kota harus dilakukan secara komprehensif, sistematis, dan mampu menjalankan fungsi secara maksimal. Untuk pemilihan tempat sebagai ibu kota jika terjadi pemindahan, Sudarsono menganggap kota di luar Pulau Jawa layak diperhitungkan sebagai pilihan ibu kota baru.
"Kota-kota di luar Pulau Jawa saat ini tidak bermasalah dengan permasalahan penduduk seperti di Pulau Jawa dan juga disebut mampu meratakan pembangunan agar tidak terpusat di Jakarta dan kota-kota besar di Pulau Jawa," jelasnya.
Menurut Sudarsono, salah satu hal yang perlu digarisbawahi saat menentukan lokasi ibu kota, syaratnya adalah pada pengelolaan sistem dari kota tersebut sebagai layaknya sebuah ibu kota. Sehingga, keadaan sistem dalam masyarakat dan lingkungan dapat teratur dan terkendali, tanpa menimbulkan sebuah permasalahan besar sebagai wilayah ibu kota.
Sony Harry Harmadi, Staf Khusus Kepala Bappenas, mengatakan, kajian tentang pemindahan ibu kota, belum secara mendalam dilakukan. Namun, ke depan hal itu akan dilakukan.
"Salah satu hal yang juga harus dikaji adalah apakah pemindahan ibu kota atau pemindahan pemerintahan," ujar Sonny.
Wacana pemindahan ibu kota tersebut muncul karena Jakarta dianggap sudah kesulitan dalam menghadapi pertambahan penduduk. Pertambahan penduduk tersebut menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan lingkungan, seperti kriminalitas, kemacetan, atau banjir.
"Jakarta memang mengalami population pressure, di mana pertambahan penduduk di Jakarta sangat tinggi,” ujar Sonny.