Gusnan
2nd April 2015, 03:57 AM
Kamis, 02 April 2015 , 03:03:00
BERITA TERKAIT
FPKS Punya Jurus Sendiri Tangkal Radikalisme ISIS (http://www.jpnn.com/read/2015/04/01/295647/FPKS-Punya-Jurus-Sendiri-Tangkal-Radikalisme-ISIS)
Mendagri: Kalau Situs Porno Jelas, Silakan Langsung Dihapus (http://www.jpnn.com/read/2015/04/01/295616/Mendagri:-Kalau-Situs-Porno-Jelas,-Silakan-Langsung-Dihapus)
Situs Diblokir, Siap Melawan (http://www.jpnn.com/read/2015/04/01/295613/Situs-Diblokir,-Siap-Melawan)
Situs-Situs Islam Diblokir, DPR Panggil BNPT dan BIN (http://www.jpnn.com/read/2015/04/01/295609/Situs-Situs-Islam-Diblokir,-DPR-Panggil-BNPT-dan-BIN)
''Kalau Kami Kafirkan Jokowi, Sebutkan Buktinya!'' (http://www.jpnn.com/read/2015/04/01/295591/Kalau-Kami-Kafirkan-Jokowi,-Sebutkan-Buktinya%21)
Densus Jebloskan 7 WNI Pengkut ISIS ke Tahanan (http://www.jpnn.com/read/2015/04/01/295584/Densus-Jebloskan-7-WNI-Pengkut-ISIS-ke-Tahanan)
GP Ansor Bela Langkah Pemerintah Blokir Situs Radikal (http://www.jpnn.com/read/2015/04/01/295581/GP-Ansor-Bela-Langkah-Pemerintah-Blokir-Situs-Radikal)
Pemerintah 'Begal' Media, PKS Kebakaran Jenggot (http://www.jpnn.com/read/2015/04/01/295568/Pemerintah-Begal-Media,-PKS-Kebakaran-Jenggot)
Mabes Polri Bilang yang Diblokir Suka Provokasi dan Mengkafirkan Orang (http://www.jpnn.com/read/2015/04/01/295564/Mabes-Polri-Bilang-yang-Diblokir-Suka-Provokasi-dan-Mengkafirkan-Orang)
Tedjo Bilang, yang Biasa Saja Tidak Diblokir (http://www.jpnn.com/read/2015/04/01/295532/Tedjo-Bilang,-yang-Biasa-Saja-Tidak-Diblokir)
JAKARTA - Pemerintah akan terus melanjutkan wacana pemisahan narapidana terorisme di lembaga pemasyarakatan (lapas). Namun pemerintah belum akan membangun sebuah lapas khusus untuk menampung para narapidana pelaku terorisme.
Demikian yang ditegaskan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, kemarin, (1/4).
Tedjo mengakui jumlah lapas di Indonesia sangat terbatas. Meski begitu, narapidana pelaku terorisme tidak bisa disatukan begitu saja dengan narapidana pelaku kejahatan lainnya. Tujuannya, agar tidak ada narapidana lain terpengaruh dan akhirnya menjadi penganut paham-paham radikal baru.
‘(Kalau disatukan) dikhawatirkan ada keterpengaruhan, yang tadinya hanya tukar pikiran, akhirnya menjadi terpengaruh sampai dia ikut karena disatukan di satu tempat. Tapi nanti kami akan lihat dulu kondisi di lapangan,' kata Tedjo
Secara teknis, lanjut dia, pemisahan itu akan dilakukan di dalam satu lapas. Tapi penempatannya akan diatur sedemikian rupa sesuai dengan tindak kejahatan yang dilakukan para narapidana tersebut.
Pemindahan dan pengaturan ini bakal disesuaikan dan dilakukan seiring dengan perubahan manajemen penempatan ruang di lapas-lapas tersebut.
Kendati begitu, Tedjo membantah jika nantinya pemerintah bakal membangun sebuah lapas khusus untuk para narapidana terorisme. Pemerintah akan mencoba memanfaatkan lapas yang sudah ada terlebih dahulu dan diiringi dengan penataan tempat dan lokasi narapidana-narapidana tersebut.
“Kami manfaatkan yang sudah ada dengan melakukan manajemen dan penataan yang sudah ada,” tutur mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) tersebut
BERITA TERKAIT
FPKS Punya Jurus Sendiri Tangkal Radikalisme ISIS (http://www.jpnn.com/read/2015/04/01/295647/FPKS-Punya-Jurus-Sendiri-Tangkal-Radikalisme-ISIS)
Mendagri: Kalau Situs Porno Jelas, Silakan Langsung Dihapus (http://www.jpnn.com/read/2015/04/01/295616/Mendagri:-Kalau-Situs-Porno-Jelas,-Silakan-Langsung-Dihapus)
Situs Diblokir, Siap Melawan (http://www.jpnn.com/read/2015/04/01/295613/Situs-Diblokir,-Siap-Melawan)
Situs-Situs Islam Diblokir, DPR Panggil BNPT dan BIN (http://www.jpnn.com/read/2015/04/01/295609/Situs-Situs-Islam-Diblokir,-DPR-Panggil-BNPT-dan-BIN)
''Kalau Kami Kafirkan Jokowi, Sebutkan Buktinya!'' (http://www.jpnn.com/read/2015/04/01/295591/Kalau-Kami-Kafirkan-Jokowi,-Sebutkan-Buktinya%21)
Densus Jebloskan 7 WNI Pengkut ISIS ke Tahanan (http://www.jpnn.com/read/2015/04/01/295584/Densus-Jebloskan-7-WNI-Pengkut-ISIS-ke-Tahanan)
GP Ansor Bela Langkah Pemerintah Blokir Situs Radikal (http://www.jpnn.com/read/2015/04/01/295581/GP-Ansor-Bela-Langkah-Pemerintah-Blokir-Situs-Radikal)
Pemerintah 'Begal' Media, PKS Kebakaran Jenggot (http://www.jpnn.com/read/2015/04/01/295568/Pemerintah-Begal-Media,-PKS-Kebakaran-Jenggot)
Mabes Polri Bilang yang Diblokir Suka Provokasi dan Mengkafirkan Orang (http://www.jpnn.com/read/2015/04/01/295564/Mabes-Polri-Bilang-yang-Diblokir-Suka-Provokasi-dan-Mengkafirkan-Orang)
Tedjo Bilang, yang Biasa Saja Tidak Diblokir (http://www.jpnn.com/read/2015/04/01/295532/Tedjo-Bilang,-yang-Biasa-Saja-Tidak-Diblokir)
JAKARTA - Pemerintah akan terus melanjutkan wacana pemisahan narapidana terorisme di lembaga pemasyarakatan (lapas). Namun pemerintah belum akan membangun sebuah lapas khusus untuk menampung para narapidana pelaku terorisme.
Demikian yang ditegaskan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, kemarin, (1/4).
Tedjo mengakui jumlah lapas di Indonesia sangat terbatas. Meski begitu, narapidana pelaku terorisme tidak bisa disatukan begitu saja dengan narapidana pelaku kejahatan lainnya. Tujuannya, agar tidak ada narapidana lain terpengaruh dan akhirnya menjadi penganut paham-paham radikal baru.
‘(Kalau disatukan) dikhawatirkan ada keterpengaruhan, yang tadinya hanya tukar pikiran, akhirnya menjadi terpengaruh sampai dia ikut karena disatukan di satu tempat. Tapi nanti kami akan lihat dulu kondisi di lapangan,' kata Tedjo
Secara teknis, lanjut dia, pemisahan itu akan dilakukan di dalam satu lapas. Tapi penempatannya akan diatur sedemikian rupa sesuai dengan tindak kejahatan yang dilakukan para narapidana tersebut.
Pemindahan dan pengaturan ini bakal disesuaikan dan dilakukan seiring dengan perubahan manajemen penempatan ruang di lapas-lapas tersebut.
Kendati begitu, Tedjo membantah jika nantinya pemerintah bakal membangun sebuah lapas khusus untuk para narapidana terorisme. Pemerintah akan mencoba memanfaatkan lapas yang sudah ada terlebih dahulu dan diiringi dengan penataan tempat dan lokasi narapidana-narapidana tersebut.
“Kami manfaatkan yang sudah ada dengan melakukan manajemen dan penataan yang sudah ada,” tutur mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) tersebut