Gusnan
31st March 2015, 02:32 AM
http://cat.jp.as.criteo.com/delivery/lg.php?cppv=1&cpp=IQp9a3w2U01nb3MrUHNTSDZzR0NnZ0ZEWWdjVERIOVMxcF Fqa25wK1hvbkpiQ1psci9Cd0krL3lqb1Q5b0gxK0x1RFJqdCt0 ZWd2U1dLMU5tYUVMdnVRak96ZzU1OXJRQmVXWmlyUlQrUm5ydn FyaG82VHNXT2pZU1gyeGppQnprSDFmN2JGcjNreDgrMlJmQVMx cG9jT2pjSU5ObXY5eEtTUXFKWncwSlFYTEIreTBkelpuRjNKVU poTXhQZ2k0a1RwYnRjbzZESm1ZVnBiM2FtbGl3Znh2dWtnPT18
http://beta.newopenx.detik.com/delivery/lg.php?bannerid=10613&campaignid=3382&zoneid=1108&loc=1&referer=http%3A%2F%2Ffinance.detik.com%2Fread%2F20 15%2F03%2F30%2F232048%2F2874171%2F1034%2Fini-hasil-rapat-65-jam-antara-menteri-esdm-dan-dpr-soal-kenaikan-harga-bbm%3Ff9911013&cb=d0309340a7
http://images.detik.com/content/2015/03/30/1034/sudirmansaid1.jpg
Jakarta -Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menggelar rapat dengan para anggota Komisi VII DPR RI membahas mengenai kebijakan kenaikan harga BBM. Rapat yang berlangsung sejak pukul 16.30 WIB atau berlangsung 6,5 jam, menghasilkan 9 poin kesimpulan.
Sepanjang rapat, Sudirman Said yang juga didampingi Dirjen Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi Rida Mulyana, juga Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang dicecar pertanyaan para anggota DPR mengenai kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM premium dan solar Rp 500/liter akhir pekan lalu.
Rapat berlangsung cukup dinamis dan sempat diskors pada pukul 18.00 WIB, rapat kembali dilanjutkan pada pukul 19.45 WIB. Dari rapat yang berlangsung selama 6,5 jam ini menghasilkan beberapa kesimpulan, antara lain:
Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM agar mempertimbangkan kembali kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.
Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM untuk menjelaskan dan melakukan sosialisasi secara masif, tentang mekanisme atau skema pengalihan subsidi BBM.
Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM agar menyampaikan usulan kepada Menteri Keuangan untuk penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk jenis BBM dan Elpiji yang bersubsidi
Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM melakukan upaya yang serius dan sistematis untuk memperbaiki dan membersihkan penyebab inefisiensi tata kelola BBM termasuk karena adanya kontrak-kontrak impor minyak mentah, BBM , dan elpiji yang bermasalah.
Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM agar mengusulkan kepada Pertamina melalui Menteri BUMN untuk meninjau kembali dan segera melakukan pemutusan kontrak apabila pengadaan BBM Ron 88 melalui Petral yang jelas-jelas merugikan
Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM untuk melakukan kajian tentang penetapan harga maksimum BBM PSO (Public Service Obligation) yang tidak diberikan subsidi.
Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM untuk meninjau kembali Peraturan Menteri Nomor 04 Tahun 2015 terkait periodisasi penetapan harga BBM.
Komisi VII DPR RI dan Menteri ESDM sepakat melakukan untuk koordinasi penetapan harga BBM.
Komisi VII DPR RI mendesak Menteri ESDM agar segera melakukan koordinasi dengan Menteri Terkait untuk mengendalikan harga bahan pokok dan ongkos transportasi umum dan dampak kenaikan harga BBM.
(zul/hen)
http://beta.newopenx.detik.com/delivery/lg.php?bannerid=10613&campaignid=3382&zoneid=1108&loc=1&referer=http%3A%2F%2Ffinance.detik.com%2Fread%2F20 15%2F03%2F30%2F232048%2F2874171%2F1034%2Fini-hasil-rapat-65-jam-antara-menteri-esdm-dan-dpr-soal-kenaikan-harga-bbm%3Ff9911013&cb=d0309340a7
http://images.detik.com/content/2015/03/30/1034/sudirmansaid1.jpg
Jakarta -Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menggelar rapat dengan para anggota Komisi VII DPR RI membahas mengenai kebijakan kenaikan harga BBM. Rapat yang berlangsung sejak pukul 16.30 WIB atau berlangsung 6,5 jam, menghasilkan 9 poin kesimpulan.
Sepanjang rapat, Sudirman Said yang juga didampingi Dirjen Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi Rida Mulyana, juga Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang dicecar pertanyaan para anggota DPR mengenai kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM premium dan solar Rp 500/liter akhir pekan lalu.
Rapat berlangsung cukup dinamis dan sempat diskors pada pukul 18.00 WIB, rapat kembali dilanjutkan pada pukul 19.45 WIB. Dari rapat yang berlangsung selama 6,5 jam ini menghasilkan beberapa kesimpulan, antara lain:
Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM agar mempertimbangkan kembali kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.
Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM untuk menjelaskan dan melakukan sosialisasi secara masif, tentang mekanisme atau skema pengalihan subsidi BBM.
Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM agar menyampaikan usulan kepada Menteri Keuangan untuk penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk jenis BBM dan Elpiji yang bersubsidi
Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM melakukan upaya yang serius dan sistematis untuk memperbaiki dan membersihkan penyebab inefisiensi tata kelola BBM termasuk karena adanya kontrak-kontrak impor minyak mentah, BBM , dan elpiji yang bermasalah.
Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM agar mengusulkan kepada Pertamina melalui Menteri BUMN untuk meninjau kembali dan segera melakukan pemutusan kontrak apabila pengadaan BBM Ron 88 melalui Petral yang jelas-jelas merugikan
Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM untuk melakukan kajian tentang penetapan harga maksimum BBM PSO (Public Service Obligation) yang tidak diberikan subsidi.
Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM untuk meninjau kembali Peraturan Menteri Nomor 04 Tahun 2015 terkait periodisasi penetapan harga BBM.
Komisi VII DPR RI dan Menteri ESDM sepakat melakukan untuk koordinasi penetapan harga BBM.
Komisi VII DPR RI mendesak Menteri ESDM agar segera melakukan koordinasi dengan Menteri Terkait untuk mengendalikan harga bahan pokok dan ongkos transportasi umum dan dampak kenaikan harga BBM.
(zul/hen)