Gusnan
18th January 2015, 05:37 AM
http://assets.kompas.com/data/photo/2014/12/06/094742020141206-092459-resized780x390.JPG Direktur Populi Center Nico Harjanto
Ketua Populi Center Nico Harjanto mendorong Presiden Joko Widodo untuk memanfaatkan momentum pergantian Kepala Kepolisian RI sebagai ajang pembuktian dirinya bukanlah "presiden boneka". Ini karena pergantian Kapolri mendapat perhatian besar dan akan sangat memengaruhi kredibilitas Jokowi (http://ads6.kompasads.com/new/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=26019__zoneid=453__cb= %7Brandom%7D__oadest=http://www.grazera.com/promo/kaosjokowi/category/promo_kaos) di hadapan publik. "Untuk keluar dari stigma bahwa dia bukan 'presiden boneka', dia harus tunjukkan watak kepemimpinannya setiap saat," kata Nico dalam diskusi yang digelar Smart FM di Jakarta, Sabtu (17/1/2015).
Nico mengungkapkan, masalah yang dihadapi Jokowi pada masa datang akan semakin besar. Terlebih jika KPK nantinya benar-benar menahan calon kapolri, Komjen Budi Gunawan, yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Saat hal itu terjadi, maka posisi Jokowi akan semakin terjepit karena harus berhadapan dengan partai pendukungnya dan DPR RI yang menyetujui Budi sebagai Kapolri.
Menurut Nico, kondisi ini adalah konsekuensi logis yang harus diterima Jokowi karena memilih Budi Gunawan sebagai calon tunggal kapolri. "Keputusan menunda pelantikan Budi Gunawan hanya menyelesaikan masalah secara sementara, masalah lebih besar akan dihadapi Jokowi saat proses di KPK berkembang," ujarnya.
KPK telah menetapkan Budi sebagai tersangka atas dugaan terlibat transaksi mencurigakan atau tidak wajar. Status tersangka itu diberikan KPK saat DPR RI tengah memproses pencalonan Budi sebagai Kapolri. DPR RI akhirnya tetap menyetujui Budi sebagai Kapolri. Meski demikian, Presiden Joko Widodo menunda melantik Budi sampai proses hukum yang berjalan menemui titik yang lebih jelas.
Ketua Populi Center Nico Harjanto mendorong Presiden Joko Widodo untuk memanfaatkan momentum pergantian Kepala Kepolisian RI sebagai ajang pembuktian dirinya bukanlah "presiden boneka". Ini karena pergantian Kapolri mendapat perhatian besar dan akan sangat memengaruhi kredibilitas Jokowi (http://ads6.kompasads.com/new/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=26019__zoneid=453__cb= %7Brandom%7D__oadest=http://www.grazera.com/promo/kaosjokowi/category/promo_kaos) di hadapan publik. "Untuk keluar dari stigma bahwa dia bukan 'presiden boneka', dia harus tunjukkan watak kepemimpinannya setiap saat," kata Nico dalam diskusi yang digelar Smart FM di Jakarta, Sabtu (17/1/2015).
Nico mengungkapkan, masalah yang dihadapi Jokowi pada masa datang akan semakin besar. Terlebih jika KPK nantinya benar-benar menahan calon kapolri, Komjen Budi Gunawan, yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Saat hal itu terjadi, maka posisi Jokowi akan semakin terjepit karena harus berhadapan dengan partai pendukungnya dan DPR RI yang menyetujui Budi sebagai Kapolri.
Menurut Nico, kondisi ini adalah konsekuensi logis yang harus diterima Jokowi karena memilih Budi Gunawan sebagai calon tunggal kapolri. "Keputusan menunda pelantikan Budi Gunawan hanya menyelesaikan masalah secara sementara, masalah lebih besar akan dihadapi Jokowi saat proses di KPK berkembang," ujarnya.
KPK telah menetapkan Budi sebagai tersangka atas dugaan terlibat transaksi mencurigakan atau tidak wajar. Status tersangka itu diberikan KPK saat DPR RI tengah memproses pencalonan Budi sebagai Kapolri. DPR RI akhirnya tetap menyetujui Budi sebagai Kapolri. Meski demikian, Presiden Joko Widodo menunda melantik Budi sampai proses hukum yang berjalan menemui titik yang lebih jelas.