jakijaki
17th September 2014, 01:36 PM
Tribunnews.com
Selasa, September 2014
Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Lembata, diingatkan selalu menjaga sikap dan perbuatan dalam hidup sehari-hari. PNS juga sebaiknya tidak ikut dan terlibat dalam politik praktis karena risikonya bisa dipecat.
Peringatan itu disampaikan Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur, S.T ketika melakukan rapat koordinasi dengan para pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di rumah jabatan (Rujab) Bupati Lembata, baru-baru ini.
"Saya ingatkan dari sekarang agar PNS di setiap lini sebaiknya jangan ikut-ikutan berpolitik. Sebab politik bukan domainnya PNS. PNS itu punya tugas bekerja untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat. Aturan juga secara tegas menggariskan hal itu," kata Sunur.
Bupati Sunur mengungkapkan, PNS memiliki aturan yang jelas. Karena itu, bekerjalah sesuai dengan apa yang telah digariskan. Bila PNS dilarang berpolitik, apalagi politik praktis, maka itu mutlak ditaati, dipatuhi.
"Jangan kalian samakan dengan saya. Saya ini politisi, beda dengan kalian yang adalah PNS. Kalau kalian bermain politik, ya ada aturannya. Ingat, kalau ada PNS yang ketahuan berpolitik praktis, ada sanksinya. Sekarang ini kalau ada pejabat PNS ingin maju dalam suksesi nanti menjadi bupati, maka harus mundur dari PNS. Itu perintah aturan," tandas Sunur.
Selain mengingatkan tentang peran PNS, Sunur juga membentuk tim khusus menyelesaikan sejumlah hal yang terkait dengan persoalan administrasi yang dihadapi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lembata, sesuai catatan yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Catatan BPK Perwakilan NTT tersebut diberikan saat Bupati Sunur menerima opini tentang kinerja Pemkab Lembata di Kantor BPK di Kupang, baru-baru ini. Opini yang diberikan BPK terhadap kinerja pengelolaan keuangan dan aset Kabupaten Lembata tahun 2013, adalah wajar dengan pengecualian (WDP).
Dalam opini WDP tersebut, BPK hanya menyertakan enam item yang harus dibenahi Bupati Sunur ke depan. Catatan BPK tersebut beda dengan tahun sebelumnya, yakni tahun 2012. Saat itu ada banyak catatan dari BPK, sementara untuk kinerja tahun 2013, BPK hanya memberikan enam catatan.
Terhadap hal itulah Bupati Sunur bertekad membawa Kabupaten Lembata meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada tahun 2014 ini. "Tahun ini kita harus raih WTP. Untuk itu, kita harus penuhi permintaan BPK, sambil terus membenahi kekurangan dan meningkatkan pengelolaan administrasi dan keuangan pada hari-hari ke depan," tandasnya.
Terkait dengan aset Pemkab Lembata yang masih harus diurus di Flores Timur sebagai kabupaten induk, Sunur mengatakan, bila butuh dirinya untuk ikut dalam menyelesaikan masalah tersebut, sampaikan saja kepadanya. "Kalau saya juga harus ikut ke Larantuka untuk urus aset Lembata, tolong disampaikan supaya kita sama-sama ke sana. Prinsipnya, urusan aset itu harus kita selesaikan saat ini," tandasnya. (kro)
kumpulan soal cpns terlengkap di soalcpns.com (http://soalcpns.com)
Selasa, September 2014
Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Lembata, diingatkan selalu menjaga sikap dan perbuatan dalam hidup sehari-hari. PNS juga sebaiknya tidak ikut dan terlibat dalam politik praktis karena risikonya bisa dipecat.
Peringatan itu disampaikan Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur, S.T ketika melakukan rapat koordinasi dengan para pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di rumah jabatan (Rujab) Bupati Lembata, baru-baru ini.
"Saya ingatkan dari sekarang agar PNS di setiap lini sebaiknya jangan ikut-ikutan berpolitik. Sebab politik bukan domainnya PNS. PNS itu punya tugas bekerja untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat. Aturan juga secara tegas menggariskan hal itu," kata Sunur.
Bupati Sunur mengungkapkan, PNS memiliki aturan yang jelas. Karena itu, bekerjalah sesuai dengan apa yang telah digariskan. Bila PNS dilarang berpolitik, apalagi politik praktis, maka itu mutlak ditaati, dipatuhi.
"Jangan kalian samakan dengan saya. Saya ini politisi, beda dengan kalian yang adalah PNS. Kalau kalian bermain politik, ya ada aturannya. Ingat, kalau ada PNS yang ketahuan berpolitik praktis, ada sanksinya. Sekarang ini kalau ada pejabat PNS ingin maju dalam suksesi nanti menjadi bupati, maka harus mundur dari PNS. Itu perintah aturan," tandas Sunur.
Selain mengingatkan tentang peran PNS, Sunur juga membentuk tim khusus menyelesaikan sejumlah hal yang terkait dengan persoalan administrasi yang dihadapi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lembata, sesuai catatan yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Catatan BPK Perwakilan NTT tersebut diberikan saat Bupati Sunur menerima opini tentang kinerja Pemkab Lembata di Kantor BPK di Kupang, baru-baru ini. Opini yang diberikan BPK terhadap kinerja pengelolaan keuangan dan aset Kabupaten Lembata tahun 2013, adalah wajar dengan pengecualian (WDP).
Dalam opini WDP tersebut, BPK hanya menyertakan enam item yang harus dibenahi Bupati Sunur ke depan. Catatan BPK tersebut beda dengan tahun sebelumnya, yakni tahun 2012. Saat itu ada banyak catatan dari BPK, sementara untuk kinerja tahun 2013, BPK hanya memberikan enam catatan.
Terhadap hal itulah Bupati Sunur bertekad membawa Kabupaten Lembata meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada tahun 2014 ini. "Tahun ini kita harus raih WTP. Untuk itu, kita harus penuhi permintaan BPK, sambil terus membenahi kekurangan dan meningkatkan pengelolaan administrasi dan keuangan pada hari-hari ke depan," tandasnya.
Terkait dengan aset Pemkab Lembata yang masih harus diurus di Flores Timur sebagai kabupaten induk, Sunur mengatakan, bila butuh dirinya untuk ikut dalam menyelesaikan masalah tersebut, sampaikan saja kepadanya. "Kalau saya juga harus ikut ke Larantuka untuk urus aset Lembata, tolong disampaikan supaya kita sama-sama ke sana. Prinsipnya, urusan aset itu harus kita selesaikan saat ini," tandasnya. (kro)
kumpulan soal cpns terlengkap di soalcpns.com (http://soalcpns.com)