panasbro
17th July 2014, 12:15 PM
http://asatunews.com/sites/default/files/styles/large/public/articles_new/2014/07/MatiListrik_0.jpg?itok=fiVHUiKz
ASATUNEWS - Lembaga swadaya masyarakat Gerakan Bersama Rakyat meminta penerapan penyesuaian tarif listrik berkala oleh Bright PLN Batam dibarengi dengan transparansi kepada konsumen. "Bright PLN Batam harus transparan, sejauh mana mereka merugi sehingga harus menyesuaikan tarif. Itu harus disampaikan secara transparan kepada masyarakat," kata Ketua LSM Gebrak Uba Ingan Sigalingging di Batam. Uba mengatakan keuangan Bright PLN Batam harus diaudit oleh auditor independen atau auditor perusahaan yang memenuhi kualifikasi. "Jadi, silakan buka hasil audit, biar publik tahu dan memahami alasan kenapa harus PTLB," katanya.
Ia juga mengatakan kinerja Bright PLN Batam juga perlu diaudit secara menyeluruh sebagai bentuk pengawasan dan hasilnya bisa dijadikan catatan bagi perusahaan untuk melakukan berbagai program dan langkah ke depan. "Audit kinerja ini contohnya adalah melakukan investigasi secara internal mengenai kasus pencurian arus listrik yang diduga melibatkan oknum-oknum di PLN Batam. Hal ini harus dilakukan untuk menekan kebocoran yang bisa jadi membuat perusahaan merugi," kata Uba. Ia juga menyoroti mengenai penggunaan standar mata uang Dolar Amerika (AS) untuk membeli gas dari Perusahaan Gas Negara, sementara pemerintah mewajibkan seluruh transaksi dalam negeri menggunakan rupiah.
"Kenapa jual beli gasnya harus menggunakan dolar AS, padahal PGN kan perusahaan BUMN. UU nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang mengamanatkan bahwa semua transaksi di dalam negeri harus menggunakan rupiah. Kalau menggunakan dolar kan bertentangan," kata dia. Seharusnya, kata dia, PLN Persero sebagai induk harus bisa menekan PGN agar transaksi jual belinya menggunakan rupiah. Langkah tersebut bisa dilakukan melalui kementerian terkait.
"Sikap ini perlu diambil PLN (Persero) sebagai wujud agar Bright PLN Batam tetap bisa berkembang. Karena Batam merupakan daerah tujuan investasi dan pariwisata ketiga terbesar di Indonesia, sehingga butuh jaminan pasokan," kata Uba. Pemerintah pusat dan daerah, kata dia, harus memberikan solusi untuk memastikan pasokan listrik di Batam terus terjaga.
Akademisi dari Universitas Putera Batam, Gita Indrawan mengatakan PTLB bisa dilakukan sepanjang memenuhi tiga syarat utama. "Unsur yang harus dipenuhi ialah adil, transparan dan akuntabel. Sehingga semua jelas, tidak ada pihak dirugikan dan bisa dipertanggungjawabkan," kata Wakil Rektor Universitas Putera Batam Doktor M Gita Indrawan. | ANT/DJE
sumber : http://asatunews.com/daerah/2014/07/17/bright-pln-batam-harus-transparan
ASATUNEWS - Lembaga swadaya masyarakat Gerakan Bersama Rakyat meminta penerapan penyesuaian tarif listrik berkala oleh Bright PLN Batam dibarengi dengan transparansi kepada konsumen. "Bright PLN Batam harus transparan, sejauh mana mereka merugi sehingga harus menyesuaikan tarif. Itu harus disampaikan secara transparan kepada masyarakat," kata Ketua LSM Gebrak Uba Ingan Sigalingging di Batam. Uba mengatakan keuangan Bright PLN Batam harus diaudit oleh auditor independen atau auditor perusahaan yang memenuhi kualifikasi. "Jadi, silakan buka hasil audit, biar publik tahu dan memahami alasan kenapa harus PTLB," katanya.
Ia juga mengatakan kinerja Bright PLN Batam juga perlu diaudit secara menyeluruh sebagai bentuk pengawasan dan hasilnya bisa dijadikan catatan bagi perusahaan untuk melakukan berbagai program dan langkah ke depan. "Audit kinerja ini contohnya adalah melakukan investigasi secara internal mengenai kasus pencurian arus listrik yang diduga melibatkan oknum-oknum di PLN Batam. Hal ini harus dilakukan untuk menekan kebocoran yang bisa jadi membuat perusahaan merugi," kata Uba. Ia juga menyoroti mengenai penggunaan standar mata uang Dolar Amerika (AS) untuk membeli gas dari Perusahaan Gas Negara, sementara pemerintah mewajibkan seluruh transaksi dalam negeri menggunakan rupiah.
"Kenapa jual beli gasnya harus menggunakan dolar AS, padahal PGN kan perusahaan BUMN. UU nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang mengamanatkan bahwa semua transaksi di dalam negeri harus menggunakan rupiah. Kalau menggunakan dolar kan bertentangan," kata dia. Seharusnya, kata dia, PLN Persero sebagai induk harus bisa menekan PGN agar transaksi jual belinya menggunakan rupiah. Langkah tersebut bisa dilakukan melalui kementerian terkait.
"Sikap ini perlu diambil PLN (Persero) sebagai wujud agar Bright PLN Batam tetap bisa berkembang. Karena Batam merupakan daerah tujuan investasi dan pariwisata ketiga terbesar di Indonesia, sehingga butuh jaminan pasokan," kata Uba. Pemerintah pusat dan daerah, kata dia, harus memberikan solusi untuk memastikan pasokan listrik di Batam terus terjaga.
Akademisi dari Universitas Putera Batam, Gita Indrawan mengatakan PTLB bisa dilakukan sepanjang memenuhi tiga syarat utama. "Unsur yang harus dipenuhi ialah adil, transparan dan akuntabel. Sehingga semua jelas, tidak ada pihak dirugikan dan bisa dipertanggungjawabkan," kata Wakil Rektor Universitas Putera Batam Doktor M Gita Indrawan. | ANT/DJE
sumber : http://asatunews.com/daerah/2014/07/17/bright-pln-batam-harus-transparan