dionless
26th May 2011, 06:43 PM
Semoga tidak REPOST. Amin...
:gomen::gomen::gomen:
Monggo di nikmati
Sudah 5 Tahun Korban Lumpur Lapindo "Moncrot" di Sidoarjo....tapi belum ada tindakan yang memihak ke Korban Lumpur Lapindo dari Pemerentah...
SEBAGAI SAUDARA sebangsa,Mari Kita do'akan semoga Saudara2ku di Sidiarjo sana diberi keadilan...
:neraka::neraka::neraka:
Semburan lumpur di lokasi pengeboran PT Lapindo Brantas di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, akan memasuki usia 5 tahun pada 29 Mei nanti. Seiring berjalannya waktu, penanganan korban yang belum sepenuhnya beres seperti terlupakan media dan masyarakat umum.
Korban lumpur Lapindo baru kembali muncul di pemberitaan akhir April lalu setelah pemerintah memutuskan akan menalangi pembayaran ganti rugi senilai Rp1,104 triliun karena perusahaan milik Aburizal Bakrie itu belum sanggup melunasi kewajibannya.
Dana tersebut akan diberikan kepada 13.146 kepala keluarga. Bupati Sidoarjo Saiful Illah mengatakan, ganti rugi tersebut kemungkinan akan diambil dari APBN atau pinjaman bank.
Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Andrie S. Wijaya Andri mengatakan, dilihat dari lambatnya penanganan yang sudah berjalan lima tahun, kita perlu bersimpati kepada korban. Karena mereka terus dibiarkan menderita kehilangan kesempatan hidup lebih baik di tempat yang aman dan sehat.
�Kedamaian mereka direnggut dalam waktu singkat tapi mereka menanggung penderitaan cukup lama. Sudah 5 tahun,� katanya saat berbincang dengan okezone, Jumat (6/5/2011).
Dalam konteks ini, Andrie secara tegas mengatakan, pemerintah di bawah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah gagal melindungi dan memenuhi hak masyarakat korban lumpur Lapindo. �(Presiden) lebih menjaga investasi yang kebetulan dimiliki keluarga Aburizal Bakrie. Ini lobi politik tingkat tinggi, rakyat indonesia mensubsidi korporasi sementara korporasi mendapat keuntungan besar dari Sidoarjo denga membeli aset tanah dan lain-lain,� katanya. �Tapi seolah-olah Presiden berjasa, ini pencitraan,� imbuhnya.
Sementara, kata dia, PT Lapindo Brantas sendiri tidak menunjukkan itikad baik melaksanakan semua kewajibannya secara tepat waktu. Hal ini terlihat dari kebijakan pemerintah yang terpaksa memberi dana talangan sementara. �Harusnya Lapindo ditindak, jangan diberi kelonggaran seolah-olah korban yang bersalah karena terus menuntut haknya,� ujar Andrie.
Melihat kondisi yang serba tidak menguntungkan bagi korban, Andrie dan bersama aktivis lainnya mengaku tidak putus asa menuntut keadilan bagi korban. �Kami menolak dipaksa melupakan kasus ini,� ujarnya.
Guna mengingatkan kembali publik terhadap kasus tersebut, Jatam dan lembaga swadaya masyarakat lainnya berencana menggelar aksi besar-besaran pada 29 Mei nanti. Tentunya aksi ini melibatkan ribuan korban yang hingga kini masih diabaikan hak-haknya.
Terlepas dari penanganan korban, hingga sekarang belum ada pendapat tegas mengenai penyebab semburan lumpur tersebut. Pihak PT Lapindo Brantas sejak awal bersikeras semburan diakibatkan gempa bumi yang mengguncang Yogyakarta pada tahun 2006. Argumen ini diperkuat dengan pendapat ahli geologi dan pertambangan termasuk dari luar negeri.
�Itu ilmuwan-ilmuwan bayaran. Tim pertama yang memeriksa semburan jelas menyebut kejadian ini karena kelalaian Lapindo sewaktu melakukan pengeboran,� kata Andrie.
:indonesia::indonesia::indonesia:
:ceriwislove:
http://arsip.detikpertama.com/5-tahun-lumpur-lapindo-hak-ribuan-warga-belum-terpenuhi
:gomen::gomen::gomen:
Monggo di nikmati
Sudah 5 Tahun Korban Lumpur Lapindo "Moncrot" di Sidoarjo....tapi belum ada tindakan yang memihak ke Korban Lumpur Lapindo dari Pemerentah...
SEBAGAI SAUDARA sebangsa,Mari Kita do'akan semoga Saudara2ku di Sidiarjo sana diberi keadilan...
:neraka::neraka::neraka:
Semburan lumpur di lokasi pengeboran PT Lapindo Brantas di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, akan memasuki usia 5 tahun pada 29 Mei nanti. Seiring berjalannya waktu, penanganan korban yang belum sepenuhnya beres seperti terlupakan media dan masyarakat umum.
Korban lumpur Lapindo baru kembali muncul di pemberitaan akhir April lalu setelah pemerintah memutuskan akan menalangi pembayaran ganti rugi senilai Rp1,104 triliun karena perusahaan milik Aburizal Bakrie itu belum sanggup melunasi kewajibannya.
Dana tersebut akan diberikan kepada 13.146 kepala keluarga. Bupati Sidoarjo Saiful Illah mengatakan, ganti rugi tersebut kemungkinan akan diambil dari APBN atau pinjaman bank.
Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Andrie S. Wijaya Andri mengatakan, dilihat dari lambatnya penanganan yang sudah berjalan lima tahun, kita perlu bersimpati kepada korban. Karena mereka terus dibiarkan menderita kehilangan kesempatan hidup lebih baik di tempat yang aman dan sehat.
�Kedamaian mereka direnggut dalam waktu singkat tapi mereka menanggung penderitaan cukup lama. Sudah 5 tahun,� katanya saat berbincang dengan okezone, Jumat (6/5/2011).
Dalam konteks ini, Andrie secara tegas mengatakan, pemerintah di bawah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah gagal melindungi dan memenuhi hak masyarakat korban lumpur Lapindo. �(Presiden) lebih menjaga investasi yang kebetulan dimiliki keluarga Aburizal Bakrie. Ini lobi politik tingkat tinggi, rakyat indonesia mensubsidi korporasi sementara korporasi mendapat keuntungan besar dari Sidoarjo denga membeli aset tanah dan lain-lain,� katanya. �Tapi seolah-olah Presiden berjasa, ini pencitraan,� imbuhnya.
Sementara, kata dia, PT Lapindo Brantas sendiri tidak menunjukkan itikad baik melaksanakan semua kewajibannya secara tepat waktu. Hal ini terlihat dari kebijakan pemerintah yang terpaksa memberi dana talangan sementara. �Harusnya Lapindo ditindak, jangan diberi kelonggaran seolah-olah korban yang bersalah karena terus menuntut haknya,� ujar Andrie.
Melihat kondisi yang serba tidak menguntungkan bagi korban, Andrie dan bersama aktivis lainnya mengaku tidak putus asa menuntut keadilan bagi korban. �Kami menolak dipaksa melupakan kasus ini,� ujarnya.
Guna mengingatkan kembali publik terhadap kasus tersebut, Jatam dan lembaga swadaya masyarakat lainnya berencana menggelar aksi besar-besaran pada 29 Mei nanti. Tentunya aksi ini melibatkan ribuan korban yang hingga kini masih diabaikan hak-haknya.
Terlepas dari penanganan korban, hingga sekarang belum ada pendapat tegas mengenai penyebab semburan lumpur tersebut. Pihak PT Lapindo Brantas sejak awal bersikeras semburan diakibatkan gempa bumi yang mengguncang Yogyakarta pada tahun 2006. Argumen ini diperkuat dengan pendapat ahli geologi dan pertambangan termasuk dari luar negeri.
�Itu ilmuwan-ilmuwan bayaran. Tim pertama yang memeriksa semburan jelas menyebut kejadian ini karena kelalaian Lapindo sewaktu melakukan pengeboran,� kata Andrie.
:indonesia::indonesia::indonesia:
:ceriwislove:
http://arsip.detikpertama.com/5-tahun-lumpur-lapindo-hak-ribuan-warga-belum-terpenuhi