Gusnan
9th December 2013, 11:11 AM
http://statik.tempo.co/data/2013/07/29/id_206179/206179_620.jpg
Sekretaris Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, Dipo Alam, menyindir sejumlah pemilik stasiun televisi swasta yang menjadi calon presiden dengan elektabilitas rendah. Dipo menuding seluruh program televisi tersebut cenderung politis dan hanya untuk mendongkrak popularitas pemilik. (http://www.tempo.co/read/news/2013/12/05/063535054/Dikalahkan-Metro-TV-Dipo-Alam-Kasasi-)
"Elektibiltas partai dan pencapresannya kecil, tapi karena punya televisi, gaung politiknya bak kodok bangkong yang gelembungkan tenggorokannya, bakal kempes," kata Dipo Alam dalam akun resmi di jaringan sosial media Twitter @dipoalam49, Ahad malam, 8 Desember 2013.
Ia mengklaim pernyatannya sebagai bentuk dukungan terhadap keputusan Komisi Penyiaran Indonesia, yang menilai enam stasiun televisi swasta telah menayangkan berita politik secara tak proporsional. Enam stasiun swasta yang mendapat teguran adalah RCTI, MNCTV, Global TV, ANTV, TV One, dan Metro TV.
"Begitulah kecenderungan pemilik stasiun TV. Jadi pimpinan parpol manfaatkan frekuensi publik untuk kepentingan politik," kata Dipo. Adapun sejumlah pemilik televisi yang dihubungi belum dapat dikonfirmasi.
Sekretaris Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, Dipo Alam, menyindir sejumlah pemilik stasiun televisi swasta yang menjadi calon presiden dengan elektabilitas rendah. Dipo menuding seluruh program televisi tersebut cenderung politis dan hanya untuk mendongkrak popularitas pemilik. (http://www.tempo.co/read/news/2013/12/05/063535054/Dikalahkan-Metro-TV-Dipo-Alam-Kasasi-)
"Elektibiltas partai dan pencapresannya kecil, tapi karena punya televisi, gaung politiknya bak kodok bangkong yang gelembungkan tenggorokannya, bakal kempes," kata Dipo Alam dalam akun resmi di jaringan sosial media Twitter @dipoalam49, Ahad malam, 8 Desember 2013.
Ia mengklaim pernyatannya sebagai bentuk dukungan terhadap keputusan Komisi Penyiaran Indonesia, yang menilai enam stasiun televisi swasta telah menayangkan berita politik secara tak proporsional. Enam stasiun swasta yang mendapat teguran adalah RCTI, MNCTV, Global TV, ANTV, TV One, dan Metro TV.
"Begitulah kecenderungan pemilik stasiun TV. Jadi pimpinan parpol manfaatkan frekuensi publik untuk kepentingan politik," kata Dipo. Adapun sejumlah pemilik televisi yang dihubungi belum dapat dikonfirmasi.