atheis
11th May 2011, 11:52 AM
http://image.tempointeraktif.com/?id=14057&width=274 (http://image.tempointeraktif.com/?id=14057&width=490)
Foto yang disiarkan kantor berita Antara hari ini (16/7), memperlihatkan tentara Indonesia dan tentara Malaysia (kiri) melihat peta wilayah, saat patroli bersama di tapal batas negara di Entikong, Sanggau, Kalbar kemarin. Foto: ANTARA/Jessica Wuysang
TEMPO Interaktif, Balikpapan - Panglima Komando Daerah Militer VI Mulawarman, Mayor Jenderal Tan Aspan, menyatakan hingga saat ini hanya TNI yang benar-benar mengurusi perbatasan antara Kalimantan dan Malaysia. TNI tidak hanya menjalankan tugas pengamanan perbatasan, tapi bahkan menjadi tenaga pengajar di sekolah-sekolah perbatasan.
"Saya bicara fakta. Di perbatasan, prajurit saya juga mengajar dan jadi guru di sekolah," kata Tan Aspan, Rabu, 11 Mei 2011. "Tetapi, tugas utama kami tetap menjaga kedaulatan negara."
Sekolah-sekolah itu pun, menurut Tan Aspan, biasanya merupakan hasil swadaya antara prajurit TNI dengan masyarakat setempat. Kodam Mulawarman menyediakan tenaga pembangunan fisik sekolah, sedangkan masyarakat menyiapkan perlengkapannya.
Pos TNI di perbatasan tak bisa mengelak dari peran ganda. Mereka menjalankan fungsi sebagai pusat pendidikan hingga kesehatan bagi masyarakat setempat. Alhasil, tentara mau tak mau harus bisa menjadi guru, dokter, atau perawat. Salah satu contohnay di wilayah perbatasan Sungai Ular Sebatik Nunukan Kalimantan Timur yang tidak memiliki fasilitas kesehatan dan sekolah. Masyarakat terpaksa menyeberang ke Pulau Nunukan untuk memperoleh pengobatan hingga pendidikan.
Kodam Mulawarman mengiriman 650 personil untuk mengamankan wilayah perbatasan di Kalimantan. Pasukan ini berasal dari kesatuan Batalyon Infanteri (Yonif) 631 Nunukan dan Batalyon 611 Awang Long Samarinda.
Tan Aspan mempertanyakan kinerja pemerintah daerah serta sejumlah kementerian yang semestinya turut mengurusi permasalahan perbatasan negara. TNI bisa menjadi alternatif back up bantuan penanganan infrastruktur perbatasan. "Saya tahu banyak kementerian yang punya program untuk perbatasan. Jadi, mari kita sinergikan agar rakyat merasakan adanya NKRI," kata Tan lebih lanjut.
SG WIBISONO
~ SUMBER ~ (http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2011/05/11/brk,20110511-333703,id.html)
Foto yang disiarkan kantor berita Antara hari ini (16/7), memperlihatkan tentara Indonesia dan tentara Malaysia (kiri) melihat peta wilayah, saat patroli bersama di tapal batas negara di Entikong, Sanggau, Kalbar kemarin. Foto: ANTARA/Jessica Wuysang
TEMPO Interaktif, Balikpapan - Panglima Komando Daerah Militer VI Mulawarman, Mayor Jenderal Tan Aspan, menyatakan hingga saat ini hanya TNI yang benar-benar mengurusi perbatasan antara Kalimantan dan Malaysia. TNI tidak hanya menjalankan tugas pengamanan perbatasan, tapi bahkan menjadi tenaga pengajar di sekolah-sekolah perbatasan.
"Saya bicara fakta. Di perbatasan, prajurit saya juga mengajar dan jadi guru di sekolah," kata Tan Aspan, Rabu, 11 Mei 2011. "Tetapi, tugas utama kami tetap menjaga kedaulatan negara."
Sekolah-sekolah itu pun, menurut Tan Aspan, biasanya merupakan hasil swadaya antara prajurit TNI dengan masyarakat setempat. Kodam Mulawarman menyediakan tenaga pembangunan fisik sekolah, sedangkan masyarakat menyiapkan perlengkapannya.
Pos TNI di perbatasan tak bisa mengelak dari peran ganda. Mereka menjalankan fungsi sebagai pusat pendidikan hingga kesehatan bagi masyarakat setempat. Alhasil, tentara mau tak mau harus bisa menjadi guru, dokter, atau perawat. Salah satu contohnay di wilayah perbatasan Sungai Ular Sebatik Nunukan Kalimantan Timur yang tidak memiliki fasilitas kesehatan dan sekolah. Masyarakat terpaksa menyeberang ke Pulau Nunukan untuk memperoleh pengobatan hingga pendidikan.
Kodam Mulawarman mengiriman 650 personil untuk mengamankan wilayah perbatasan di Kalimantan. Pasukan ini berasal dari kesatuan Batalyon Infanteri (Yonif) 631 Nunukan dan Batalyon 611 Awang Long Samarinda.
Tan Aspan mempertanyakan kinerja pemerintah daerah serta sejumlah kementerian yang semestinya turut mengurusi permasalahan perbatasan negara. TNI bisa menjadi alternatif back up bantuan penanganan infrastruktur perbatasan. "Saya tahu banyak kementerian yang punya program untuk perbatasan. Jadi, mari kita sinergikan agar rakyat merasakan adanya NKRI," kata Tan lebih lanjut.
SG WIBISONO
~ SUMBER ~ (http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2011/05/11/brk,20110511-333703,id.html)