atheis
28th April 2011, 11:10 AM
http://image.tempointeraktif.com/?id=57201&width=274 (http://image.tempointeraktif.com/?id=57201&width=490)
Anggota dewan sebelum Rapat Paripurna dimulai, di Gedung MPR/DPR, Jakarta. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO Interaktif, Jakarta - Kendati berlabel negara makmur, anggota parlemen Swiss tak mendapat fasilitas berlimpah seperti halnya Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia. Menurut Duta Besar Indonesia di Swiss, Djoko Susilo, anggota parlemen Swiss bahkan tak memiliki tenaga ahli.
"Anggota parlemen di sini sangat sederhana dan contoh yang patut ditiru," tuturnya saat dihubungiTempo, semalam, Rabu 27 April 2011.
Menurut Djoko, per tahun setiap anggota parlemen Swiss hanya mendapatkan gaji 70 ribu Franc Swiss (CHF). "Kira-kira sekitar US$ 75 ribu," kata mantan Angggota Komisi Pertahanan dan Luar Negeri DPR ini. Jumlah ini hanya sedikit lebih besar dibanding pendapatan per kapita masyarakat Swiss, yakni sekitar CHF 65 ribu per tahun.
"Jadi, tidak terjadi kesenjangan yang sangat besar antara masyarakat dan wakilnya di parlemen," ujar Djoko.
Bandingkan dengan pendapatan anggota DPR RI, yang berdasarkan data Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran mencapai angka Rp 900-an juta per tahun. Sedangkan pendapatan per kapita Indonesia menurut Badan Pusat Statistik hanya sekitar Rp 27 juta per tahun.
Bukan hanya soal gaji, anggota parlemen Swiss ternyata tak mendapatkan tunjangan perumahan sebagaimana anggota DPR di Indonesia. "Fasilitas mobil juga tidak ada. Mereka sebagian besar menggunakan kereta, trem, bus, atau transportasi umum lainnya," kata Djoko lagi.
Tiap anggota parlemen Swiss juga tak memiliki tenaga ahli atau staf ahli. Menurut Djoko, mereka masing-masing hanya memiliki satu orang sekretaris. "Dan hanya ada anggaran untuk tukang bantu ketik laporan yang dibayar CHF 30 ribu per tahun." Jumlah ini pun berada di bawah upah minimum regional Swiss sebesar CHF 42 ribu.
Untuk urusan ruang kerja, ruang kerja anggota parlemen Swiss hanya sebesar ruang kerja anggota DPR yang ada sekarang. Dan selama sekitar 100 tahun, parlemen Swiss juga tak pernah membangun gedung baru. "Gedung parlemen itu tak pernah berganti selama kurang lebih 100 tahun," ujarnya.
Meski tak dibanjiri fasilitas, Djoko memastikan anggota parlemen Swiss tetap bekerja dengan profesional dan bertanggung jawab terhadap konstituennya. "Kalau masa reses, tak ada yang ke luar negeri. Mereka rata-rata kembali ke konstituennya dan pekerjaan mereka sehari-hari, ada yang bankir, pengacara, macam-macam," ujarnya.
FEBRIYAN
~ SUMBER ~ (http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2011/04/28/brk,20110428-330591,id.html)
Anggota dewan sebelum Rapat Paripurna dimulai, di Gedung MPR/DPR, Jakarta. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO Interaktif, Jakarta - Kendati berlabel negara makmur, anggota parlemen Swiss tak mendapat fasilitas berlimpah seperti halnya Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia. Menurut Duta Besar Indonesia di Swiss, Djoko Susilo, anggota parlemen Swiss bahkan tak memiliki tenaga ahli.
"Anggota parlemen di sini sangat sederhana dan contoh yang patut ditiru," tuturnya saat dihubungiTempo, semalam, Rabu 27 April 2011.
Menurut Djoko, per tahun setiap anggota parlemen Swiss hanya mendapatkan gaji 70 ribu Franc Swiss (CHF). "Kira-kira sekitar US$ 75 ribu," kata mantan Angggota Komisi Pertahanan dan Luar Negeri DPR ini. Jumlah ini hanya sedikit lebih besar dibanding pendapatan per kapita masyarakat Swiss, yakni sekitar CHF 65 ribu per tahun.
"Jadi, tidak terjadi kesenjangan yang sangat besar antara masyarakat dan wakilnya di parlemen," ujar Djoko.
Bandingkan dengan pendapatan anggota DPR RI, yang berdasarkan data Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran mencapai angka Rp 900-an juta per tahun. Sedangkan pendapatan per kapita Indonesia menurut Badan Pusat Statistik hanya sekitar Rp 27 juta per tahun.
Bukan hanya soal gaji, anggota parlemen Swiss ternyata tak mendapatkan tunjangan perumahan sebagaimana anggota DPR di Indonesia. "Fasilitas mobil juga tidak ada. Mereka sebagian besar menggunakan kereta, trem, bus, atau transportasi umum lainnya," kata Djoko lagi.
Tiap anggota parlemen Swiss juga tak memiliki tenaga ahli atau staf ahli. Menurut Djoko, mereka masing-masing hanya memiliki satu orang sekretaris. "Dan hanya ada anggaran untuk tukang bantu ketik laporan yang dibayar CHF 30 ribu per tahun." Jumlah ini pun berada di bawah upah minimum regional Swiss sebesar CHF 42 ribu.
Untuk urusan ruang kerja, ruang kerja anggota parlemen Swiss hanya sebesar ruang kerja anggota DPR yang ada sekarang. Dan selama sekitar 100 tahun, parlemen Swiss juga tak pernah membangun gedung baru. "Gedung parlemen itu tak pernah berganti selama kurang lebih 100 tahun," ujarnya.
Meski tak dibanjiri fasilitas, Djoko memastikan anggota parlemen Swiss tetap bekerja dengan profesional dan bertanggung jawab terhadap konstituennya. "Kalau masa reses, tak ada yang ke luar negeri. Mereka rata-rata kembali ke konstituennya dan pekerjaan mereka sehari-hari, ada yang bankir, pengacara, macam-macam," ujarnya.
FEBRIYAN
~ SUMBER ~ (http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2011/04/28/brk,20110428-330591,id.html)