atheis
31st March 2011, 09:18 AM
http://image.tempointeraktif.com/?id=43992&width=274 (http://image.tempointeraktif.com/?id=43992&width=490)
Pemimpin junta militer Myanmar Than Shwe. AP /David Longstreath
TEMPO Interaktif,Naypidaw - Pemerintahan junta militer pimpinan Jenderal Senior Than Shwe kemarin resmi dibubarkan. State Peace and Development Council, partai politik yang sejak 1988 mengusung junta militer berkuasa, juga dinyatakan bubar.
Burma kini memiliki pemerintahan baru, Republik Kesatuan Myanmar, berdasarkan konstitusi yang disahkan pada 2008. Pemerintahan baru ini terdiri atas presiden, dua wakil presiden, serta sejumlah menteri dan pejabat tinggi setingkat menteri.
Di ibu kota Burma, Naypyidaw, parlemen kemarin melantik dan menyumpah Jenderal Purnawirawan Thein Sein sebagai Presiden Burma dan para menteri serta pejabat setingkat menteri. Di masa junta militer, Thein Sein menjabat perdana menteri sekaligus anggota elite militer.
Disebut sebagai pemerintahan sipil pertama di Burma untuk menuju sistem demokrasi, tapi kabinet pemerintahan baru ini diisi oleh mayoritas pensiunan jenderal yang tak lain orang-orang dekat Than Shwe. Hanya empat menteri yang berasal dari sipil.
Bagaimana dengan Than Shwe di pemerintahan baru tersebut? Model pemerintahan baru Burma meniru model pemerintahan Korea Utara dengan membagi dua pemimpin pemerintahan, de facto dan de jure. Than Shwe ditempatkan sebagai pemimpin Burma secara de facto seperti Kim Jong-il di Korea Utara, dan Thein Sein sebagai pemimpin de jure layaknya Kim Yong-nam.
Dengan sistem pemerintahan seperti ini, sejumlah pengamat politik memperkirakan pemerintahan baru ini tak beda dengan junta militer sebelumnya.
Pemimpin partai oposisi Burma, Liga Nasional untuk Demokrasi (National League for Democracy-NLD), Aung San Suu Kyi, berharap dapat menjalin hubungan lebih baik dengan pemerintahan baru. "Kami selalu ingin membangun hubungan baik dengan pemerintah. Saya berharap adanya peningkatan hubungan baik," kata Suu Kyi pekan lalu.
IRRAWADDY | AP | AL-JAZEERA | MARIA RITA
~ SUMBER ~ (http://www.tempointeraktif.com/hg/asia/2011/03/31/brk,20110331-324074,id.html)
Pemimpin junta militer Myanmar Than Shwe. AP /David Longstreath
TEMPO Interaktif,Naypidaw - Pemerintahan junta militer pimpinan Jenderal Senior Than Shwe kemarin resmi dibubarkan. State Peace and Development Council, partai politik yang sejak 1988 mengusung junta militer berkuasa, juga dinyatakan bubar.
Burma kini memiliki pemerintahan baru, Republik Kesatuan Myanmar, berdasarkan konstitusi yang disahkan pada 2008. Pemerintahan baru ini terdiri atas presiden, dua wakil presiden, serta sejumlah menteri dan pejabat tinggi setingkat menteri.
Di ibu kota Burma, Naypyidaw, parlemen kemarin melantik dan menyumpah Jenderal Purnawirawan Thein Sein sebagai Presiden Burma dan para menteri serta pejabat setingkat menteri. Di masa junta militer, Thein Sein menjabat perdana menteri sekaligus anggota elite militer.
Disebut sebagai pemerintahan sipil pertama di Burma untuk menuju sistem demokrasi, tapi kabinet pemerintahan baru ini diisi oleh mayoritas pensiunan jenderal yang tak lain orang-orang dekat Than Shwe. Hanya empat menteri yang berasal dari sipil.
Bagaimana dengan Than Shwe di pemerintahan baru tersebut? Model pemerintahan baru Burma meniru model pemerintahan Korea Utara dengan membagi dua pemimpin pemerintahan, de facto dan de jure. Than Shwe ditempatkan sebagai pemimpin Burma secara de facto seperti Kim Jong-il di Korea Utara, dan Thein Sein sebagai pemimpin de jure layaknya Kim Yong-nam.
Dengan sistem pemerintahan seperti ini, sejumlah pengamat politik memperkirakan pemerintahan baru ini tak beda dengan junta militer sebelumnya.
Pemimpin partai oposisi Burma, Liga Nasional untuk Demokrasi (National League for Democracy-NLD), Aung San Suu Kyi, berharap dapat menjalin hubungan lebih baik dengan pemerintahan baru. "Kami selalu ingin membangun hubungan baik dengan pemerintah. Saya berharap adanya peningkatan hubungan baik," kata Suu Kyi pekan lalu.
IRRAWADDY | AP | AL-JAZEERA | MARIA RITA
~ SUMBER ~ (http://www.tempointeraktif.com/hg/asia/2011/03/31/brk,20110331-324074,id.html)