putra1st
29th March 2011, 02:37 PM
MAKASSAR -- Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin secara resmi mencopot 15 lurah di Kecamatan Tallo yang berangkat ke Malaysia tanpa izin. Setelah tiba di Makassar, semuanya mendapat surat pencopotan jabatan, Senin, 28 Maret.
http://www.fajar.co.id/img_berita/240F-WALIKOTA.jpg
Ilham Arief Sirajuddin
Ilham menegaskan lurah-lurah yang pergi ke Malaysia selama tiga hari tidak berkoordinasi dan meminta izin ke pembina kepegawaian yang ada. Makanya konsekuensi yang harus diterima mereka adalah sanksi pencopotan. "Sanksi pencopotan dilakukan oleh pembina kepegawaian setelah melihat seperti dampak keberangkatan mereka. Pencopotan ini diproses hari ini (kemarin, red) juga di 15 kelurahan," katanya.
Ilham sudah meminta Sekretaris Kota Makassar mengeluarkan Surat Keputusan (SK) penonaktifan 15 lurah. Selanjutnya, wali kota menunjuk 15 sekretaris lurah menjadi pelaksana harian. "Sambil menunggu lurah definitif," kata Ilham di Balaikota.
Pencopotan jabatan 15 lurah karena telah melakukan pelanggaran disiplin, berpelesir ke luar negeri tanpa izin pimpinan. Sebelumnya Wakil Wali Kota Makassar Supomo Guntur mengaku menerima permintaan izin Camat Tallo dan 15 lurah se Kecamatan Tallo untuk studi banding ke Johor, Malaysia.
Namun menurut Ilham, izin hanya bisa diberikan atasan pejabat pembina kepegawaian, dalam hal ini wali kota dan sekretaris kota. Sementara kedua pejabat pembina kepegawaian itu mengaku tidak pernah menerima permintaan izin lisan maupun tulisan dari camat maupun lurah.
"Pemberian sanksi untuk menjaga wibawa pemerintahan. Sebenarnya, sudah menjadi aturan baku yang diketahui semua aparat pemerintahan bahwa setiap meninggalkan wilayah harus menyampaikan izin," tegas Ilham.
Dia mengaku tidak pernah melarang lurah melakukan kunjungan ke luar negeri, apalagi bila studi banding. Kesalahan yang mereka lakukan karena tidak menyampaikan tujuan keberangkatannya.
Kenekatan 15 lurah bersama mantan Camat Tallo juga disayangkannya. Soalnya studi banding ke Malaysia pasti sudah direncanakan jauh hari sebelumnya. "Saya dengan seluruh lurah di Tallo bersama-sama di Lakkang pada hari Sabtu. Seharusnya mereka menyampaikannya. Mereka tahu saya bukan wali kota yang sangat formil," tuturnya.
Wali kota mengatakan Inspektorat dan BKD akan turun tangan melanjutkan proses pemeriksaan. "Nanti setelah diperiksa Inspektorat dan BKD baru akan dilihat apakah dikembalikan ke posisinya sebagai lurah atau kena sanksi atau bagaimana," jelas Ilham.
Soal penilaian sanksi pencopotan terlalu keras, Ilham menampiknya. "Tidak. Biasa saja. Itu efek jera yang ingin diperlihatkan ke aparat pemerintah. Izin itu menjadi hal penting sebelum studi banding. Sebab Anda bisa membayangkan ketika lurah meninggalkan tempat selama tiga hari saat masyarakat membutuhkan pelayanan. Pasti stagnan pengurusan administrasi," ujar Ilham.
Seandainya ada izin, menurut Ilham, tentu tidak akan terjadi kisruh begini. Pelayanan juga tetap akan berjalan normal. "Kalau mereka minta izin, maka ada pelaksana tugas dan Plh itu sama saja dengan lurah. Tapi kalau pergi tanpa izin, bisa dibayangkan bagaimana pengurusan administrasi. Tidak ada yang bisa tanda tangan sebab tidak mungkin juga seklur. Seandainya ada izin, tentu ada Plh dan semua proses administrasi masyarakat bisa jalan. Jadi kita sayangkan mereka pergi tanpa minta izin," katanya.
source (http://www.fajar.co.id/read-20110328192812-wali-kota-copot-15-lurah) kalau berkenan, ga nolak :melon: ndan :tersipu:,
http://www.fajar.co.id/img_berita/240F-WALIKOTA.jpg
Ilham Arief Sirajuddin
Ilham menegaskan lurah-lurah yang pergi ke Malaysia selama tiga hari tidak berkoordinasi dan meminta izin ke pembina kepegawaian yang ada. Makanya konsekuensi yang harus diterima mereka adalah sanksi pencopotan. "Sanksi pencopotan dilakukan oleh pembina kepegawaian setelah melihat seperti dampak keberangkatan mereka. Pencopotan ini diproses hari ini (kemarin, red) juga di 15 kelurahan," katanya.
Ilham sudah meminta Sekretaris Kota Makassar mengeluarkan Surat Keputusan (SK) penonaktifan 15 lurah. Selanjutnya, wali kota menunjuk 15 sekretaris lurah menjadi pelaksana harian. "Sambil menunggu lurah definitif," kata Ilham di Balaikota.
Pencopotan jabatan 15 lurah karena telah melakukan pelanggaran disiplin, berpelesir ke luar negeri tanpa izin pimpinan. Sebelumnya Wakil Wali Kota Makassar Supomo Guntur mengaku menerima permintaan izin Camat Tallo dan 15 lurah se Kecamatan Tallo untuk studi banding ke Johor, Malaysia.
Namun menurut Ilham, izin hanya bisa diberikan atasan pejabat pembina kepegawaian, dalam hal ini wali kota dan sekretaris kota. Sementara kedua pejabat pembina kepegawaian itu mengaku tidak pernah menerima permintaan izin lisan maupun tulisan dari camat maupun lurah.
"Pemberian sanksi untuk menjaga wibawa pemerintahan. Sebenarnya, sudah menjadi aturan baku yang diketahui semua aparat pemerintahan bahwa setiap meninggalkan wilayah harus menyampaikan izin," tegas Ilham.
Dia mengaku tidak pernah melarang lurah melakukan kunjungan ke luar negeri, apalagi bila studi banding. Kesalahan yang mereka lakukan karena tidak menyampaikan tujuan keberangkatannya.
Kenekatan 15 lurah bersama mantan Camat Tallo juga disayangkannya. Soalnya studi banding ke Malaysia pasti sudah direncanakan jauh hari sebelumnya. "Saya dengan seluruh lurah di Tallo bersama-sama di Lakkang pada hari Sabtu. Seharusnya mereka menyampaikannya. Mereka tahu saya bukan wali kota yang sangat formil," tuturnya.
Wali kota mengatakan Inspektorat dan BKD akan turun tangan melanjutkan proses pemeriksaan. "Nanti setelah diperiksa Inspektorat dan BKD baru akan dilihat apakah dikembalikan ke posisinya sebagai lurah atau kena sanksi atau bagaimana," jelas Ilham.
Soal penilaian sanksi pencopotan terlalu keras, Ilham menampiknya. "Tidak. Biasa saja. Itu efek jera yang ingin diperlihatkan ke aparat pemerintah. Izin itu menjadi hal penting sebelum studi banding. Sebab Anda bisa membayangkan ketika lurah meninggalkan tempat selama tiga hari saat masyarakat membutuhkan pelayanan. Pasti stagnan pengurusan administrasi," ujar Ilham.
Seandainya ada izin, menurut Ilham, tentu tidak akan terjadi kisruh begini. Pelayanan juga tetap akan berjalan normal. "Kalau mereka minta izin, maka ada pelaksana tugas dan Plh itu sama saja dengan lurah. Tapi kalau pergi tanpa izin, bisa dibayangkan bagaimana pengurusan administrasi. Tidak ada yang bisa tanda tangan sebab tidak mungkin juga seklur. Seandainya ada izin, tentu ada Plh dan semua proses administrasi masyarakat bisa jalan. Jadi kita sayangkan mereka pergi tanpa minta izin," katanya.
source (http://www.fajar.co.id/read-20110328192812-wali-kota-copot-15-lurah) kalau berkenan, ga nolak :melon: ndan :tersipu:,