atheis
9th March 2011, 04:23 PM
TEMPO Interaktif, Jakarta -Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar mengakui ada indikasi jaringan narkoba di dalam lembaga permasyarakatan narkotika Nusakambangan. "Ada indikasi orang-orang yang di dalam ikut bermain," kata Patrialis saat ditemui di kantor Kementerian Hukum dan HAM, Rabu 9 Maret 2011.
Pernyataan ini diungkapkan menanggapi tertangkapnya Kepala Lapas Narkotika Nusakambangan, Marwan Adli, kemarin sore. Marwan ditangkap oleh penyidik Badan Narkotika Nasional.
Penangkapan ini merupakan pengembangan dari penangkapan yang sebelumnya dilakukan BNN terhadap Hartony Jayabuana. Hartony adalah tersangka pengedar narkotika Hartony Jawa Buana, 51 tahun. Ia ditangkap Kepolsian Resor Cilacap karena kepemilikan narkotika seberat 318 gram.
Patrialis mengaku, lembaganya sudah menurunkan timnya untuk melakukan pengecekan langsung. Pengecekan yang dilakukan antara lain terkait dengan aliran dana yang diduga diterima Marwan Adli dari narapidana. "Untuk aliran dana kita akan kerjasama dengan PPATK," katanya.
Patrialis mengaku, selama ini lembaganya sudah melakukan tindakan pengawasan yang maksimal. Selain itu, Kepala Kantor Wilayah juga rutin dilakukan briefing. "Tapi ya namanya orang banyak pastilah ada satu-dua yang bermasalah," katanya.
RIRIN AGUSTIA
~ SUMBER ~ (http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2011/03/09/brk,20110309-318797,id.html)
Pernyataan ini diungkapkan menanggapi tertangkapnya Kepala Lapas Narkotika Nusakambangan, Marwan Adli, kemarin sore. Marwan ditangkap oleh penyidik Badan Narkotika Nasional.
Penangkapan ini merupakan pengembangan dari penangkapan yang sebelumnya dilakukan BNN terhadap Hartony Jayabuana. Hartony adalah tersangka pengedar narkotika Hartony Jawa Buana, 51 tahun. Ia ditangkap Kepolsian Resor Cilacap karena kepemilikan narkotika seberat 318 gram.
Patrialis mengaku, lembaganya sudah menurunkan timnya untuk melakukan pengecekan langsung. Pengecekan yang dilakukan antara lain terkait dengan aliran dana yang diduga diterima Marwan Adli dari narapidana. "Untuk aliran dana kita akan kerjasama dengan PPATK," katanya.
Patrialis mengaku, selama ini lembaganya sudah melakukan tindakan pengawasan yang maksimal. Selain itu, Kepala Kantor Wilayah juga rutin dilakukan briefing. "Tapi ya namanya orang banyak pastilah ada satu-dua yang bermasalah," katanya.
RIRIN AGUSTIA
~ SUMBER ~ (http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2011/03/09/brk,20110309-318797,id.html)