atheis
8th March 2011, 05:59 PM
http://image.tempointeraktif.com/?id=29214&width=274 (http://image.tempointeraktif.com/?id=29214&width=490)
TEMPO/ Arif Fadillah
TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat Ulil Abshar Abdala mengatakan, Presiden SBY akan leluasa dan bebas dalam menentukan menteri di kabinetnya jika Partai Golkar dan PKS keluar dari koalisi. "Kalau mereka mau mundur bagus sekali," ujar Ulil Abshar kepada Tempo, Selasa (8/2).
Ulil menambahkan, selama ini pemerintah terpenjara karena partai koalisi masih ingin berada di pemerintahan. Namun, kata dia, niat untuk keluar dari koalisi harus dari internal partai sendiri.
Cendekiawan NU ini mengatakan, realitas yang terjadi saat ini Partai Golkar dan PKS masih berada di koalisi pendukung pemerintah. Oleh karena itu, Partai Demokrat masih mencari alternatif lain, yaitu berusaha mengajak PDI Perjuangan bergabung ke dalam koalisi. "PDI Perjuangan memang sangat diharapkan bergabung dalam koalisi," kata Ulil.
Ulil menambahkan SBY akan leluasa menempatkan menteri-menteri yang berkompeten dan populer jika Golkar dan PKS keluar dari koalisi. Menurut dia, jika ternyata reshuffle tidak ada yang berasal dari partai politik itu, akan memberikan dua keuntungan bagi pemerintah. Keuntungannya, wibawa pemerintahan akan baik dan dapat meningkatkan popularitas pemerintah. "Presiden akan berlindung di balik public popularity," tuturnya.
Dia menilai, lamanya keputusan Presiden untuk reshuffle merupakan harga yang harus dibayar agar hasilnya optimal. "Kalau buru-buru hasilnya tidak memuaskan," ujar Ulil Abshar.
Isu untuk mereshuffle Kabinet Indonesia Bersatu jilid II semakin santer setelah hak angket mafia pajak kandas di Sidang Paripurna DPR beberapa waktu lalu. Kecuali Golkar dan PKS, semua fraksi parpol koalisi, menentang digulirkannya sidang hak angket mafia pajak. Akibatnya, sejumlah pengurus Partai Demokrat mendesak supaya Golkar dan PKS dikeluarkan dari koalisi.
Aditya Budiman
~ SUMBER ~ (http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2011/03/08/brk,20110308-318540,id.html)
TEMPO/ Arif Fadillah
TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat Ulil Abshar Abdala mengatakan, Presiden SBY akan leluasa dan bebas dalam menentukan menteri di kabinetnya jika Partai Golkar dan PKS keluar dari koalisi. "Kalau mereka mau mundur bagus sekali," ujar Ulil Abshar kepada Tempo, Selasa (8/2).
Ulil menambahkan, selama ini pemerintah terpenjara karena partai koalisi masih ingin berada di pemerintahan. Namun, kata dia, niat untuk keluar dari koalisi harus dari internal partai sendiri.
Cendekiawan NU ini mengatakan, realitas yang terjadi saat ini Partai Golkar dan PKS masih berada di koalisi pendukung pemerintah. Oleh karena itu, Partai Demokrat masih mencari alternatif lain, yaitu berusaha mengajak PDI Perjuangan bergabung ke dalam koalisi. "PDI Perjuangan memang sangat diharapkan bergabung dalam koalisi," kata Ulil.
Ulil menambahkan SBY akan leluasa menempatkan menteri-menteri yang berkompeten dan populer jika Golkar dan PKS keluar dari koalisi. Menurut dia, jika ternyata reshuffle tidak ada yang berasal dari partai politik itu, akan memberikan dua keuntungan bagi pemerintah. Keuntungannya, wibawa pemerintahan akan baik dan dapat meningkatkan popularitas pemerintah. "Presiden akan berlindung di balik public popularity," tuturnya.
Dia menilai, lamanya keputusan Presiden untuk reshuffle merupakan harga yang harus dibayar agar hasilnya optimal. "Kalau buru-buru hasilnya tidak memuaskan," ujar Ulil Abshar.
Isu untuk mereshuffle Kabinet Indonesia Bersatu jilid II semakin santer setelah hak angket mafia pajak kandas di Sidang Paripurna DPR beberapa waktu lalu. Kecuali Golkar dan PKS, semua fraksi parpol koalisi, menentang digulirkannya sidang hak angket mafia pajak. Akibatnya, sejumlah pengurus Partai Demokrat mendesak supaya Golkar dan PKS dikeluarkan dari koalisi.
Aditya Budiman
~ SUMBER ~ (http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2011/03/08/brk,20110308-318540,id.html)