xalongz
2nd March 2011, 06:12 PM
http://images.detik.com/content/2011/03/02/10/pramono-anung-dalam.jpg
Jakarta - Wakil Ketua DPR Pramono Anung meminta PT Angkasa Pura menolak permintaan anggota Komisi XI DPR terkait fasilitas VVIP di bandara. Pramono menuturkan permintaan tersebut melanggar UU dan berpotensi merusak citra DPR.
"Anggota DPR tidak wajib diberikan fasilitas VVIP di bandara. Secara protokoler VVIP hanya diberikan kepada pimpinan DPR, pimpinan DPR pun seperti saya pribadi tidak pernah menggunakan fasilitas VVIP di bandara," ujar politisi PDIP yang akrab disapa Pram ini kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/3/2011).
Pram menuturkan, anggota DPR seharusnya memahami aturan yang berlaku. Pram juga meminta permintaan anggota DPR yang berlebihan tersebut ditolak.
"Jadi kalau ada anggota DPR yang meminta keistimewaan khusus kepada angkasa pura menurut saya ditolak saja karena harus menjalankan aturan perundangan," pinta Pram.
Pram berharap anggota DPR memahami imbauannya. Sebab permintaan anggota DPR yang berlebihan ini justru akan merugikan DPR.
"Itu merugikan citra DPR dan merusak kepercayaan rakyat kepada DPR," tandasnya.
Sebelumnya, para anggota DPR ramai-ramai meminta fasilitas khusus VVIP di Bandara agar tidak disamakan dengan pengguna bandara lainnya. Anggota DPR itu beralasan karena fasilitas VVIP merupakan bagian dari prosedur dari protokoler agar tidak mengantri.
"Parlemen minta fasilitaslah, seperti ruang VVIP, jadi itu kan termasuk ke dalam protokoler, diberikan fasilitas di bandara agar tidak antre juga, itu dimungkinkanlah," kata anggota DPR Komisi XI Muchtar Amma saat RDP dengan Angkasa Pura (AP) II di Gedung DPR.
Bahkan lebih jauh lagi, Muchtar meminta agar anggota DPR diberikan tanda pengenal khusus dari AP II, terutama di Bandara Soekarno Hatta agar mendapatkan kemudahan dalam menggunakan jasa bandara.
"Saya juga pernah tuh, seorang wakil gubernur yang mendampingi pimpinan DPR, di bandara seharusnya mendapatkan fasilitas seperti ruang VVIP, tapi ini tidak, dihadang oleh petugas Angkasa Pura," timpal anggota Komisi XI lainnya Edison Betaubun.
http://www.detiknews.com/read/2011/03/02/180448/1583306/10/pramono-angkasa-pura-harus-tolak-layanan-vvip-untuk-anggota-dpr?9911012 (http://SUMBER)
Jakarta - Wakil Ketua DPR Pramono Anung meminta PT Angkasa Pura menolak permintaan anggota Komisi XI DPR terkait fasilitas VVIP di bandara. Pramono menuturkan permintaan tersebut melanggar UU dan berpotensi merusak citra DPR.
"Anggota DPR tidak wajib diberikan fasilitas VVIP di bandara. Secara protokoler VVIP hanya diberikan kepada pimpinan DPR, pimpinan DPR pun seperti saya pribadi tidak pernah menggunakan fasilitas VVIP di bandara," ujar politisi PDIP yang akrab disapa Pram ini kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/3/2011).
Pram menuturkan, anggota DPR seharusnya memahami aturan yang berlaku. Pram juga meminta permintaan anggota DPR yang berlebihan tersebut ditolak.
"Jadi kalau ada anggota DPR yang meminta keistimewaan khusus kepada angkasa pura menurut saya ditolak saja karena harus menjalankan aturan perundangan," pinta Pram.
Pram berharap anggota DPR memahami imbauannya. Sebab permintaan anggota DPR yang berlebihan ini justru akan merugikan DPR.
"Itu merugikan citra DPR dan merusak kepercayaan rakyat kepada DPR," tandasnya.
Sebelumnya, para anggota DPR ramai-ramai meminta fasilitas khusus VVIP di Bandara agar tidak disamakan dengan pengguna bandara lainnya. Anggota DPR itu beralasan karena fasilitas VVIP merupakan bagian dari prosedur dari protokoler agar tidak mengantri.
"Parlemen minta fasilitaslah, seperti ruang VVIP, jadi itu kan termasuk ke dalam protokoler, diberikan fasilitas di bandara agar tidak antre juga, itu dimungkinkanlah," kata anggota DPR Komisi XI Muchtar Amma saat RDP dengan Angkasa Pura (AP) II di Gedung DPR.
Bahkan lebih jauh lagi, Muchtar meminta agar anggota DPR diberikan tanda pengenal khusus dari AP II, terutama di Bandara Soekarno Hatta agar mendapatkan kemudahan dalam menggunakan jasa bandara.
"Saya juga pernah tuh, seorang wakil gubernur yang mendampingi pimpinan DPR, di bandara seharusnya mendapatkan fasilitas seperti ruang VVIP, tapi ini tidak, dihadang oleh petugas Angkasa Pura," timpal anggota Komisi XI lainnya Edison Betaubun.
http://www.detiknews.com/read/2011/03/02/180448/1583306/10/pramono-angkasa-pura-harus-tolak-layanan-vvip-untuk-anggota-dpr?9911012 (http://SUMBER)