atheis
1st March 2011, 02:07 PM
http://image.tempointeraktif.com/?id=57704&width=274 (http://image.tempointeraktif.com/?id=57704&width=490)
TEMPO/ Nickmatulhuda
TEMPO Interaktif, Jakarta- Panitia Kerja RUU Pemillu DPR menggelar rapat dengan Komisi Pemilihan Umum Pusat di gedung DPR, Jakarta, Selasa (1/3/2011). Agenda yang dibahas adalah evaluasi pelaksanaan Pemilu 2009 dan pembahasan RUU Pemilu sebagai revisi dari Undang Undang No 10 tahun 2008.
Rapat dihadiri oleh Ketua KPU Hafiz Anshary dan empat orang anggota KPU lainnya. Agenda Panja RUU Pemilu akan membahas persoalan pemutakhiran data pemilih, teknis cara pemilihan surat suara, dan anggaran untuk fasilitas pendukung penyimpanan data pemilih.
Dalam rapat, Ketua KPU Pusat Hafiz Anshary meminta agar metode pemutakhiran data diserahkan hanya kepada satu pihak saja. "Usul saya biar KPU yang mengatur," ujar Hafiz.
Anggota KPU lainnya, I Gede Artha, mengusulkan agar undang-undang tidak mengatur waktu pemilihan secara detail. Hal ini sebabkan karena kondisi geografis Indonesia yang luas dan berkaitan dengan pemilih di luar negeri.
Banyaknya persoalan yang muncul seputar Pemilihan Umum 2009 menyebabkan perlunya merevisi Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Pemilihan Umum Legislatif.
Aditya Budiman
~ SUMBER ~ (http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2011/03/01/brk,20110301-316759,id.html)
TEMPO/ Nickmatulhuda
TEMPO Interaktif, Jakarta- Panitia Kerja RUU Pemillu DPR menggelar rapat dengan Komisi Pemilihan Umum Pusat di gedung DPR, Jakarta, Selasa (1/3/2011). Agenda yang dibahas adalah evaluasi pelaksanaan Pemilu 2009 dan pembahasan RUU Pemilu sebagai revisi dari Undang Undang No 10 tahun 2008.
Rapat dihadiri oleh Ketua KPU Hafiz Anshary dan empat orang anggota KPU lainnya. Agenda Panja RUU Pemilu akan membahas persoalan pemutakhiran data pemilih, teknis cara pemilihan surat suara, dan anggaran untuk fasilitas pendukung penyimpanan data pemilih.
Dalam rapat, Ketua KPU Pusat Hafiz Anshary meminta agar metode pemutakhiran data diserahkan hanya kepada satu pihak saja. "Usul saya biar KPU yang mengatur," ujar Hafiz.
Anggota KPU lainnya, I Gede Artha, mengusulkan agar undang-undang tidak mengatur waktu pemilihan secara detail. Hal ini sebabkan karena kondisi geografis Indonesia yang luas dan berkaitan dengan pemilih di luar negeri.
Banyaknya persoalan yang muncul seputar Pemilihan Umum 2009 menyebabkan perlunya merevisi Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Pemilihan Umum Legislatif.
Aditya Budiman
~ SUMBER ~ (http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2011/03/01/brk,20110301-316759,id.html)